Desak Verifikasi Ijazah DPR hingga Menteri, Pengamat: Jangan Ada Standar Ganda!

Pengamat kebijakan publik, Sugiyanto, dalam ilustrasi berita.

JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Polemik keabsahan ijazah pejabat publik kembali memunculkan pertanyaan serius tentang transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara. Jika dokumen pendidikan seorang pejabat dapat menjadi persoalan nasional, mengapa keterbukaan serupa tidak didorong secara konsisten terhadap anggota DPR, DPRD, menteri, hingga pejabat publik lainnya?

Pertanyaan kritis tersebut disampaikan Sugiyanto (SGY), pengamat kebijakan publik di Jakarta. Ia menilai, polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seharusnya menjadi momentum untuk membenahi standar transparansi administrasi pejabat publik, bukan sekadar menjadi perdebatan yang berhenti pada satu nama.

Menurut SGY, persoalan ini menyangkut prinsip keadilan dan kesetaraan perlakuan di hadapan hukum. Transparansi persyaratan pendidikan pejabat publik semestinya tidak bergantung pada siapa orang yang sedang dipersoalkan, seberapa tinggi jabatannya, ataupun seberapa besar kekuatan politik yang berada di belakangnya.

“Menurut saya, usulan verifikasi ijazah tidak seharusnya hanya berlaku bagi anggota DPR RI. Kebijakan yang sama perlu diberlakukan terhadap seluruh anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. Bahkan, perlu diperluas kepada para menteri dan seluruh pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun daerah,” tegas SGY dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Ia menilai, jabatan publik justru harus menempatkan seseorang pada standar pertanggungjawaban yang lebih tinggi. Sebab, pejabat negara bukan hanya dituntut memenuhi persyaratan administratif ketika memperoleh jabatan, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan integritas dan rekam jejaknya kepada masyarakat.

Polemik ijazah Gibran sebelumnya berkembang di tengah proses politik dan ketatanegaraan. Pada 12 November 2026, Gibran menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI.

Namun, penting dicatat bahwa pengunduran diri tersebut disampaikan atas permintaan sendiri. Gibran juga menyatakan secara terbuka bahwa keputusannya berhenti dari jabatan Wakil Presiden tidak berkaitan dengan polemik ijazah. Ia menyebut dokumen pendidikannya lengkap dan telah diserahkan kepada pengadilan.

Dengan demikian, pengunduran diri Gibran tidak dapat serta-merta disimpulkan sebagai akibat persoalan ijazah. Meski demikian, polemik yang berkembang tetap menyisakan pertanyaan lebih luas mengenai bagaimana negara menjamin transparansi dokumen persyaratan pendidikan para pejabat publik.

Bagi SGY, persoalan utamanya bukan semata-mata siapa yang benar atau salah dalam polemik ijazah tertentu. Lebih mendasar dari itu, bagaimana memastikan seluruh pejabat publik tunduk pada standar administrasi dan akuntabilitas yang sama.

Ia mengingatkan, jangan sampai muncul kesan bahwa pemeriksaan dokumen hanya gencar dilakukan ketika menyangkut figur tertentu, sementara pejabat lain tidak mendapatkan tuntutan transparansi yang setara.

“Jabatan publik bukanlah alasan untuk menghindari pemeriksaan. Sebaliknya, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tuntutan akuntabilitas dan kepercayaan publik yang harus dijaga,” ujar SGY.

Menurutnya, prinsip kesetaraan tidak boleh berhenti sebagai jargon dalam kehidupan demokrasi. Prinsip tersebut harus diwujudkan melalui mekanisme pengawasan yang berlaku adil, objektif, dan tidak diskriminatif.

SGY berpandangan, verifikasi dokumen pendidikan perlu membuka ruang pemeriksaan terhadap ijazah seluruh anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, menteri, serta pejabat publik lainnya apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian atau pengaduan masyarakat yang memiliki dasar kuat.

Dokumen yang dimaksud mencakup seluruh jenjang pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan jabatan, mulai dari ijazah SMA atau sederajat, termasuk Paket C, hingga pendidikan sarjana (S1), magister (S2), doktor (S3), dan jenjang pendidikan lainnya.

Menurut dia, selama ini memang telah tersedia prosedur administrasi dalam proses pencalonan dan pengangkatan pejabat publik. Komisi Pemilihan Umum (KPU), misalnya, menjalankan kewenangan verifikasi persyaratan calon dalam penyelenggaraan pemilu.

Sementara itu, konfirmasi keabsahan dokumen pendidikan dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan yang menerbitkan ijazah, perguruan tinggi, maupun instansi pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan.

Namun, keberadaan prosedur administratif tersebut tidak boleh membuat negara menganggap seluruh persoalan dokumen pendidikan mustahil terjadi.

Potensi ketidaksesuaian administrasi, kekeliruan pencatatan, hingga dugaan pemalsuan dokumen tetap harus ditangani melalui mekanisme pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, SGY mengusulkan agar masyarakat diberikan ruang untuk mengajukan permintaan verifikasi terhadap dokumen pendidikan pejabat tertentu, sepanjang disertai alasan, informasi, atau indikasi yang jelas.

Lembaga berwenang juga harus memberikan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan secara transparan, dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski mendorong transparansi yang lebih luas, SGY mengingatkan agar usulan pemeriksaan ijazah tidak diterjemahkan sebagai kewajiban mengaudit seluruh pejabat secara serentak tanpa dasar yang jelas.

Menurutnya, pemeriksaan massal justru berpotensi menimbulkan kegaduhan, pemborosan sumber daya, bahkan membuka ruang penyalahgunaan isu pendidikan untuk kepentingan politik.

Ia menegaskan, audit atau verifikasi harus dilakukan secara proporsional, terutama terhadap pejabat yang dokumen pendidikannya memiliki persoalan, terdapat dugaan ketidaksesuaian, atau menjadi objek pengaduan masyarakat yang disertai informasi yang dapat diuji.

“Audit tidak boleh dilakukan secara sembarangan, apalagi menjadi alat untuk menyerang atau menjatuhkan seseorang karena kepentingan politik. Pemeriksaan harus berdasarkan prosedur yang jelas, objektif, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Dalam pandangan SGY, negara perlu memastikan adanya mekanisme pengaduan yang jelas, lembaga pemeriksa yang memiliki kewenangan, serta standar pembuktian yang dapat diterapkan secara konsisten.

Dengan mekanisme tersebut, pemeriksaan tidak berubah menjadi penghakiman publik. Sebaliknya, setiap pejabat yang dipersoalkan memiliki kesempatan memperoleh pemeriksaan yang objektif, sementara masyarakat mendapatkan kepastian atas persoalan yang dipertanyakan.

Jangan Biarkan Kepercayaan Publik Tergerus

Lebih jauh, SGY menilai persoalan transparansi ijazah tidak boleh dipandang sebagai urusan administratif semata. Kredibilitas dokumen pendidikan berkaitan dengan integritas proses pencalonan, pengangkatan, dan legitimasi pejabat publik di mata masyarakat.

Apabila persyaratan administratif tidak diperiksa secara konsisten, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara berpotensi tergerus.

Sebaliknya, mekanisme verifikasi yang transparan dan tidak diskriminatif dapat memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Ia pun meminta pemerintah dan lembaga terkait tidak bersikap defensif terhadap kritik maupun permintaan pemeriksaan yang disampaikan masyarakat. Selama memiliki dasar yang jelas dan ditempuh melalui prosedur yang sah, pengaduan publik semestinya dipandang sebagai bagian dari mekanisme pengawasan demokratis.

“Jadi, keadilan bukan berarti semua orang harus diaudit tanpa alasan, tetapi setiap orang yang memiliki persoalan dan dasar pemeriksaan yang jelas harus mendapatkan perlakuan yang sama,” tandasnya.(*)

Kontributor: Abdel Rafi

Editor: Umar Faruq