TANGERANG SELATAN, CAKRAWARTA.com – Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia (APT2PHI), Rahman Sabon Nama, menyatakan dukungan penuh terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto terkait sengketa wilayah laut Ambalat dengan Malaysia. Ia bahkan secara terbuka mengkritik keras klaim sepihak Malaysia dan menyebutnya sebagai upaya menyesatkan atas nama hukum laut internasional.
“Presiden Prabowo mengambil sikap yang benar. Malaysia tidak diakui sebagai negara kepulauan oleh dunia internasional. Maka mereka tidak punya dasar hukum menerapkan UNCLOS 1982 untuk mengklaim Ambalat,” tegas Rahman dalam keterangan pers di kediamannya, Ciputat, Senin (4/8/2025).
Menurut Rahman, kawasan Ambalat masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 2,7 juta kilometer persegi yang berada dalam wilayah yurisdiksi laut Indonesia sekitar 5,9 juta kilometer persegi. Oleh karena itu, ia menilai klaim Malaysia adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum laut dan kedaulatan negara.
“Ini bukan hanya soal tapal batas, ini soal harga diri bangsa. Tidak ada ruang untuk kompromi terhadap kedaulatan,” ujar alumnus Lemhanas RI itu.
Rahman yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) menambahkan bahwa langkah Prabowo dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim pada 28 Juli 2025 lalu sudah sangat tepat, yakni menjelaskan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang sah secara internasional.
Tetap Harus Jaga Persahabatan Negara Serumpun
Namun, di balik ketegasan itu, Rahman juga menekankan pentingnya merawat relasi baik antar negara serumpun. Ia menyatakan kesiapan PDKN untuk membantu pemerintah dalam jalur diplomasi informal sebagai jembatan perdamaian dan kerja sama strategis.
“Saya siap ditunjuk menjadi duta diplomasi Presiden untuk berdialog langsung, baik dengan Raja Malaysia Yang Dipertuan Agong Ibrahim Ismail, yang juga masih keturunan Kerajaan Lingga-Riau, maupun dengan pemerintah Malaysia,” ungkapnya.
Rahman bahkan mengungkap bahwa dirinya telah membuka komunikasi awal dengan Senior Vice President PETRONAS untuk mengeksplorasi peluang investasi migas di kawasan Ambalat demi kesejahteraan rakyat dua negara serumpun.
“Kalau diplomasi bisa membuka pintu kerja sama strategis tanpa melepas kedaulatan, maka itulah jalan yang harus ditempuh. Tegas dalam prinsip, terbuka dalam dialog,” tandasnya.
Di akhir pernyataannya, Rahman menyebut posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat strategis harus terus diperkuat, tidak hanya dari aspek geopolitik dan ekonomi, tetapi juga dari legitimasi global.
“Perairan kita adalah jalur vital dunia. Maka menjaga laut Indonesia adalah menjaga kepentingan dunia juga. Kita bukan hanya tuan rumah, tapi juga penjaga etika maritim global,” pungkasnya. (*)
Editor: Abdel Rafi
