NEW YORK, CAKRAWARTA.com – Pemerintah Republik Islam Iran secara resmi melayangkan surat kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres dan Presiden Dewan Keamanan PBB, memperingatkan ancaman penggunaan kekuatan militer oleh Amerika Serikat dan mendesak Dewan Keamanan segera mengambil langkah untuk mencegah eskalasi konflik.
Surat bertanggal 19 Februari 2026 yang ditandatangani Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menyebutkan bahwa pernyataan publik Presiden Amerika Serikat baru-baru ini, termasuk kemungkinan penggunaan pangkalan militer Diego Garcia dan fasilitas udara di Fairford, merupakan ancaman serius terhadap Iran dan melanggar Piagam PBB serta hukum internasional.
“Iran menilai pernyataan tersebut bukan sekadar retorika, melainkan sinyal nyata risiko agresi militer yang dapat membawa konsekuensi katastrofik bagi kawasan dan mengancam perdamaian serta keamanan internasional,” demikian tertulis dalam surat tersebut.
Iran juga mengingatkan bahwa ancaman tersebut muncul di tengah peningkatan aktivitas dan penempatan peralatan militer Amerika Serikat di kawasan, yang dinilai memperbesar potensi konfrontasi.
Dalam dokumen itu, Iran mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menjalankan tanggung jawab utamanya menjaga perdamaian dunia dengan memastikan Amerika Serikat menghentikan ancaman penggunaan kekuatan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan Piagam PBB, khususnya Pasal 2 Ayat 4 yang melarang ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap negara lain.
“Iran menyerukan Dewan Keamanan dan Sekretaris Jenderal untuk bertindak tanpa penundaan, sebelum terlambat, dan tidak membiarkan ancaman penggunaan kekuatan menjadi norma politik yang dapat diterima,” tulis Iravani.
Meski menyampaikan peringatan keras, Iran menegaskan bahwa negaranya tidak mencari konflik dan tetap berkomitmen pada solusi diplomatik, termasuk melalui perundingan terkait program nuklirnya. Iran menyatakan telah terlibat secara konstruktif dan dengan itikad baik dalam pembicaraan nuklir dengan Amerika Serikat, dengan tujuan mencapai solusi yang saling dapat diterima sesuai Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT).
Namun, Iran menegaskan akan menggunakan haknya untuk membela diri jika menjadi sasaran serangan militer.
“Jika Iran menjadi korban agresi militer, Iran akan merespons secara tegas dan proporsional dalam kerangka hak membela diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB. Dalam kondisi tersebut, semua basis, fasilitas, dan aset pasukan musuh di kawasan dapat menjadi target sah,” demikian peringatan dalam surat itu.
Iran juga menekankan bahwa Amerika Serikat akan memikul tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang tidak terduga maupun tidak terkendali jika konflik militer terjadi.
Surat tersebut merupakan bagian dari rangkaian komunikasi resmi Iran kepada PBB sejak akhir Desember 2025 hingga Januari 2026, yang menunjukkan meningkatnya ketegangan antara kedua negara.
Iran berharap Amerika Serikat menunjukkan keseriusan dan penghormatan terhadap hukum internasional agar solusi damai yang berkelanjutan dan seimbang tetap dapat dicapai.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
