SAMARKAND, CAKRAWARTA.com – Bahasa Indonesia kini resmi diakui sebagai bahasa ke-10 dalam Sidang Umum UNESCO. Pengakuan ini disambut Indonesia dengan menegaskan komitmen global terhadap “pendidikan bermutu untuk semua” serta pentingnya etika dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam Sidang Umum UNESCO ke-43 di Samarkand, hari ini, Selasa (4/11/2025), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti menyampaikan pernyataan nasional yang menekankan bahwa pendidikan, sains, dan kebudayaan harus menjadi kompas etika peradaban dunia.
“Penetapan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO memperkuat jembatan pemahaman antar bangsa. Di Samarkand, kami menegaskan bahwa tidak boleh ada satu pun anak, guru, atau jurnalis yang tertinggal, terutama di wilayah konflik,” ujar Abdul Mu’ti.
Dalam pidatonya, Abdul Mu’ti menyuarakan seruan kemanusiaan bagi perlindungan hak-hak dasar di zona konflik, terutama di Gaza. Ia menegaskan perlunya jaminan keselamatan bagi pelajar, pendidik, dan jurnalis, serta pemulihan total terhadap fasilitas pendidikan dan cagar budaya yang rusak akibat perang.
“Ini pertaruhan martabat kemanusiaan yang harus kita menangkan bersama,” tegasnya di hadapan 194 delegasi negara anggota.
Indonesia menilai tantangan global mulai dari krisis iklim, konflik, hingga kesenjangan digital, menuntut kerja sama lintas negara yang berakar pada nilai kemanusiaan dan pengetahuan terbuka. “UNESCO harus menjadi kompas etika bagi peradaban dunia,” tambahnya.
Indonesia juga memaparkan kemajuan signifikan di sektor pendidikan dasar dan menengah. Angka Partisipasi Sekolah untuk anak usia 7–12 tahun telah mencapai 99,19%, sementara untuk usia 13–15 tahun mencapai 96,17%.
Pemerintah menegaskan kebijakan “Pendidikan Bermutu untuk Semua” yang berpijak pada pembelajaran mendalam, penguatan karakter, kesejahteraan guru, serta gizi anak sekolah.
Selain itu, Indonesia juga memperkenalkan program Digitalisasi Pendidikan dan Rumah Pendidikan untuk memperluas akses bagi anak-anak di daerah terpencil, sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Dengan literasi yang kuat, AI yang beretika, dan guru yang sejahtera, Indonesia berkomitmen menyiapkan generasi masa depan yang tercerahkan,” kata Mohammad Oemar, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Prancis, Monaco, dan Andorra sekaligus Delegasi Tetap RI untuk UNESCO.
Pada forum yang sama, Indonesia menyampaikan rencana mencalonkan diri sebagai anggota Komite Antar-Pemerintah Konvensi 2003 tentang Warisan Budaya Takbenda periode 2026. Langkah ini menjadi bagian dari diplomasi kebudayaan Indonesia di kancah global.
Indonesia juga menegaskan dukungannya terhadap penerapan etika artificial intelligence atau akal imitasi (AI) agar transformasi digital tetap berpihak pada kemanusiaan dan martabat manusia.
“Kebudayaan adalah jiwa kemanusiaan dan fondasi perdamaian. Pengetahuan terbuka, kebudayaan inklusif, dan teknologi beretika akan menggerakkan kemajuan yang adil bagi semua,” ujar Oemar.
Babak Baru UNESCO dan Kepemimpinan Global
Sidang Umum ke-43 ini menjadi pertemuan pertama di luar Paris dalam hampir empat dekade, dihadiri 194 negara anggota dan 12 anggota asosiasi. Forum tersebut juga dijadwalkan mengukuhkan Khaled El-Enany (Mesir) sebagai Direktur Jenderal baru UNESCO, menandai babak baru kepemimpinan organisasi yang membahas Program dan Anggaran 2026-2029 di bidang pendidikan, sains, kebudayaan, dan informasi.
Mengakhiri pernyataannya, Mu’ti menutup pidato dengan pantun khas Indonesia:
“Dari Jakarta ke Samarkand, kota bersejarah nan menawan,
Jika manusia bergandeng tangan, dunia indah penuh kedamaian.”
Samarkand menjadi saksi bahwa Bahasa Indonesia kini bukan hanya bahasa persatuan, tetapi juga bahasa diplomasi dunia yang mengusung pesan kemanusiaan, pengetahuan, dan perdamaian dari Nusantara untuk peradaban global. (*)
Editor: Abdel Rafi
