Jakarta, – Rencana pemerintah untuk membuka kran impor ikan kembali menuai kritik tajam. Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia (APT2PHI) menyebut kebijakan ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap janji kampanye Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Perdagangan Budi Santoso sebelumnya menyampaikan bahwa seluruh izin impor ikan telah disetujui dan tinggal menunggu pelaksanaan. Pernyataan ini langsung memicu kekecewaan dari berbagai pihak, terutama nelayan kecil yang merasa semakin tersisih dari kebijakan pemerintah.
“Impor ikan adalah tawa para importir di atas derita nelayan. Ini bukan hanya persoalan ekonomi, tapi soal keberpihakan negara terhadap rakyatnya,” ujar Ketua Umum APT2PHI, Rahman Sabon Nama dalam keterangannya pada media ini, Sabtu (19/4/2025).
APT2PHI, lanjut Rahman, menilai kebijakan ini justru memperparah nasib nelayan, petani, dan peternak kecil yang selama ini sudah terpinggirkan. Mereka juga menyoroti maraknya impor ilegal yang diduga dilakukan sejak lama dengan dukungan oknum pejabat dan politisi.
Menurut catatan APT2PHI, selama pemerintahan sebelumnya, ada setidaknya 12 importir yang secara rutin menyelundupkan ikan melalui pelabuhan besar seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, bahkan lewat Bandara Soekarno-Hatta.
“Ikan-ikan tersebut kebanyakan berasal dari China, Thailand, Vietnam, Brasil, dan Pakistan,” tukas Rahman menambahkan.
Ironisnya, sebagian ikan impor yang masuk ke Indonesia justru berasal dari hasil illegal fishing di perairan Indonesia sendiri, menggunakan kapal-kapal asing berukuran besar.
“Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal kedaulatan laut kita,” tegas Rahman.
Karena itulah, APT2PHI meminta Presiden Prabowo segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan impor ikan dan mendukung nelayan lokal dengan langkah-langkah berikut:
- Membatalkan rencana impor ikan dan memperkuat armada nelayan lokal dari kapal 15 GT menjadi 60 GT, menyediakan subsidi BBM, serta kredit ringan untuk meningkatkan produksi nasional.
- Memperkuat pengawasan laut dengan melengkapi sarana komunikasi dan menambah kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan guna menghadapi maraknya pencurian ikan oleh kapal asing.
“Kami ingin janji kampanye Presiden tidak hanya menjadi slogan. Nelayan, petani, dan peternak adalah tulang punggung negeri ini. Jangan biarkan mereka terus jadi korban kebijakan impor,” pungkas Rahman.
(rils/rafel)
