JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dinilai memiliki peran strategis dalam menjembatani aspirasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pedagang kaki lima (PKL) kepada Presiden Prabowo Subianto. Peran komunikasi politik tersebut dinilai penting agar persoalan ekonomi rakyat mendapat perhatian dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah.
Penilaian itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (APKLI MP), dr. Ali Mahsun ATMO, dalam podcast Kontelasi di kanal YouTube JakartaInsideCom.
Menurut Ali, komunikasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, merupakan bagian penting dalam memastikan kebijakan publik tetap memperhatikan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Ia menilai, Dasco memiliki akses komunikasi dan posisi strategis yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, termasuk kepada Presiden Prabowo.
Ali mengaku telah mengenal Dasco sejak Pemilihan Presiden 2014, ketika organisasi APKLI yang dipimpinnya mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sejak saat itu, ia menilai Dasco memiliki posisi penting dalam membangun komunikasi di antara pemerintah, DPR, dan berbagai kelompok politik.
Mantan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI tersebut juga menyoroti kemampuan Dasco menjalin komunikasi lintas partai, termasuk dengan partai-partai di luar koalisi pemerintah.
Menurut Ali, komunikasi politik yang terjaga menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan stabilitas nasional. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap kepastian usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama kelompok yang memiliki daya tahan terbatas terhadap gejolak ekonomi.
“Stabilitas politik merupakan harga mati bagi roda dan pertumbuhan ekonomi rakyat, UMKM, dan PKL,” kata Ali dalam keterangannya, Minggu (11/10/2026).
Selain menyoroti pentingnya stabilitas politik, Ali mengungkapkan tekanan ekonomi yang menurutnya dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang kaki lima akibat ketidakpastian global serta gangguan rantai pasok.
Ia menyebut kenaikan harga berbagai kebutuhan, mulai dari bahan baku dan kebutuhan pokok hingga plastik, minyak, dan gas, dapat meningkatkan biaya operasional pedagang kecil. Pada saat yang sama, kemampuan masyarakat untuk berbelanja juga dapat tertekan ketika kondisi ekonomi tidak menentu.
Ali mengklaim omzet pelaku usaha kecil dan PKL sempat anjlok hingga 40 persen akibat tekanan tersebut. Ia mengaitkan kondisi itu dengan dampak konflik Iran-Amerika Serikat yang disebutnya berlangsung sejak 28 Februari hingga Juni 2026.
Kondisi tersebut, menurut Ali, memperlihatkan kerentanan ekonomi rakyat terhadap gejolak geopolitik internasional. Pedagang kecil yang mengandalkan perputaran modal harian menjadi salah satu kelompok yang membutuhkan perhatian dalam perumusan kebijakan ekonomi.
Karena itu, ia menilai aspirasi UMKM dan PKL perlu disampaikan secara efektif kepada pengambil kebijakan agar respons pemerintah dapat mempertimbangkan persoalan yang dihadapi pelaku usaha di lapangan.
Ali kembali menyampaikan apresiasi kepada Dasco dalam audiensi pada 2 September 2026. Apresiasi tersebut, menurutnya, disampaikan atas nama APKLI Merah Putih serta para pelaku UMKM dan pedagang kaki lima.
Ia juga menilai peran menjembatani aspirasi masyarakat tidak seharusnya terbatas pada pedagang kecil. Aspirasi kelompok ekonomi rakyat lainnya, seperti petani, nelayan, pengemudi ojek online (ojol), dan kelompok pekerja sektor informal, juga perlu memperoleh ruang komunikasi dengan pemerintah.
Penilaian Ali tersebut sejalan dengan pesan yang disampaikan Dasco melalui akun Instagram pribadinya, @sufmi_dasco, pada 3 September 2026, terkait audiensi dengan perwakilan pedagang kaki lima sehari sebelumnya.
Dalam unggahan tersebut, Dasco menekankan pentingnya mendengar suara pelaku usaha kecil sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem perdagangan yang kondusif.
“Ekonomi rakyat tumbuh dari trotoar dan pasar-pasar kecil yang menghidupi banyak keluarga.”
Dasco menjelaskan, audiensi berlangsung pada Rabu sore, 2 September 2026, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan itu, ia bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menerima perwakilan APKLI.
Menurut Dasco, pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan dan perkembangan sektor perdagangan, terutama keberadaan serta pemberdayaan pedagang kaki lima di berbagai daerah.
Ia juga menyoroti pentingnya menciptakan ekosistem perdagangan yang mendukung keberlangsungan usaha masyarakat.
“Banyak hal yang kami bahas bersama, mulai dari persoalan dan perkembangan sektor perdagangan, khususnya keberadaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima diberbagai daerah, hingga pentingnya ekosistem perdagangan yang kondusif.”
Dasco menegaskan, pedagang kaki lima merupakan bagian penting dari perekonomian masyarakat yang suaranya perlu didengar oleh para pengambil kebijakan.
“Pedagang kaki lima adalah wajah ekonomi rakyat yang terus bergerak, dan suara mereka layak didengar sampai ke ruang kebijakan,” kata Dasco.
Pernyataan Ali Mahsun dan unggahan Dasco tersebut menyoroti pentingnya komunikasi antara kelompok usaha kecil dan para pengambil kebijakan di tingkat nasional.
Bagi pelaku UMKM dan PKL, persoalan seperti kenaikan biaya bahan baku, daya beli masyarakat, akses terhadap dukungan usaha, dan kepastian kebijakan dapat berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha sehari-hari.
Dalam konteks tersebut, jalur komunikasi antara organisasi masyarakat, DPR, dan pemerintah dapat menjadi sarana untuk menyampaikan persoalan di lapangan sekaligus mendorong pembahasan solusi.
Meski demikian, efektivitas peran tersebut pada akhirnya perlu dilihat dari tindak lanjut konkret atas aspirasi yang disampaikan, termasuk kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan pedagang kecil dan memperkuat ketahanan ekonomi rakyat.(*)
Kontributor: Abdel Rafi
Editor: Umar Faruq
