JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah tidak menunggu masyarakat jatuh sakit untuk bertindak menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut dia, penanganan karhutla harus sejak awal memasukkan risiko kesehatan masyarakat sebagai salah satu indikator utama.
“Jangan hanya menghitung berapa hektare yang terbakar. Kita juga harus menghitung berapa banyak masyarakat yang terpapar asap dan berapa banyak yang kemudian membutuhkan pelayanan kesehatan,” ujar Netty dalam keterangannya, Selasa (1/9/2026).
Netty mengatakan karhutla bukan semata persoalan kerusakan lingkungan. Asap dan memburuknya kualitas udara dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan.
Anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan dan jantung, kata dia, perlu mendapat perhatian khusus ketika kualitas udara di wilayah terdampak mulai memburuk.
“Jangan menunggu masyarakat sakit baru negara bergerak. Ketika kualitas udara mulai memburuk, sistem kesehatan harus sudah bersiap,” tegasnya.
Netty mendorong pemerintah memperkuat sistem peringatan dini dampak kesehatan akibat karhutla. Sistem tersebut, menurut dia, tidak cukup hanya mengandalkan data titik api dan luas lahan yang terbakar.
Data kualitas udara, wilayah terdampak, kepadatan penduduk, serta tren penyakit seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan gangguan pernapasan lainnya perlu diintegrasikan agar pemerintah dapat memetakan risiko secara lebih cepat.
Dengan sistem tersebut, respons kesehatan dapat dilakukan sebelum jumlah warga yang membutuhkan pelayanan medis meningkat.
Netty juga meminta kesiapan fasilitas kesehatan di wilayah rawan karhutla diperkuat. Puskesmas dan rumah sakit perlu memastikan ketersediaan obat, alat kesehatan, tenaga kesehatan, serta mekanisme pelayanan bagi kelompok rentan.
“Respons kesehatan jangan hanya bersifat reaktif ketika pasien sudah berdatangan ke puskesmas. Harus ada kesiapsiagaan sebelum, saat, dan setelah karhutla,” katanya.
Menurut Netty, dampak karhutla juga dapat meluas ke aspek psikologis masyarakat. Paparan asap berkepanjangan, terganggunya aktivitas sehari-hari, kehilangan tempat tinggal atau mata pencaharian, hingga kondisi pengungsian berpotensi menimbulkan tekanan psikologis.
“Karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan. Ketika asap mengganggu pernapasan, aktivitas anak terganggu, fasilitas kesehatan terbebani, dan masyarakat mengalami tekanan psikologis, maka ini sudah menjadi persoalan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta penanganan karhutla melibatkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah pusat dan daerah bersama sektor kesehatan, lingkungan hidup, serta lembaga penanggulangan bencana perlu memiliki mekanisme respons yang terintegrasi.
Bagi Netty, keberhasilan penanganan karhutla tidak semata-mata diukur dari seberapa cepat api dapat dipadamkan. Perlindungan terhadap masyarakat dari dampak kesehatan juga harus menjadi ukuran keberhasilan.
“Ukuran keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga seberapa baik negara mencegah masyarakat jatuh sakit akibat dampaknya,” pungkasnya.(*)
Kontributor: Ali Hasibuan
Editor: Abdel Rafi
