SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Forum Aktivis Nahdlatul Ulama (FASNU) Jawa Timur menyerukan agar pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) berlangsung bersih dari praktik politik uang, intervensi kekuasaan, maupun berbagai bentuk kepentingan yang berpotensi mencederai independensi organisasi.
Seruan tersebut disampaikan menyusul keputusan Musyawarah Nasional (Munas), Konferensi Besar (Konbes) NU, dan Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menetapkan Muktamar ke-35 digelar di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, pada 27-31 Agustus 2026.
Koordinator FASNU Jawa Timur sekaligus Wakil Ketua Umum DPP BariKade Gus Dur, Sudarsono Rahman, mengatakan keputusan mengenai waktu dan lokasi Muktamar semestinya mengakhiri seluruh perdebatan yang berkembang. Menurutnya, perhatian warga Nahdliyin kini harus diarahkan pada upaya menjaga integritas proses pemilihan kepemimpinan organisasi.
“Yang jauh lebih penting sekarang adalah memastikan Muktamar melahirkan kepemimpinan yang memperoleh legitimasi moral, organisatoris, dan konstitusional, bukan lahir karena kekuatan modal, transaksi politik, ataupun intervensi kekuasaan,” kata Sudarsono dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Rabu (8/7/2026).
Ia menegaskan, Muktamar bukan sekadar forum memilih Ketua Umum PBNU, tetapi menjadi momentum strategis untuk mengembalikan NU kepada khittah perjuangan para pendiri serta menjaga marwah organisasi sebagai jam’iyah yang mandiri.
Menurut Sudarsono, pemegang hak suara, yakni Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) serta Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) di berbagai negara, memikul tanggung jawab besar dalam menentukan arah NU lima tahun ke depan.
“Mereka bukan hanya memilih pemimpin, tetapi menentukan apakah NU tetap menjadi rumah besar umat yang independen atau justru terseret ke dalam pusaran kepentingan politik dan kekuasaan,” ujarnya.
Karena itu, FASNU Jawa Timur mengajak seluruh muktamirin menjadikan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan seluruh peraturan organisasi sebagai satu-satunya pedoman dalam proses pencalonan maupun pemilihan.
Menurut Sudarsono, tidak boleh ada kepentingan apa pun yang ditempatkan di atas konstitusi organisasi.
“Prinsipnya sederhana, ikutilah aturan main, jangan memainkan aturan,” tegas Ketua PW IPNU Jatim periode 1988-1992 itu.
Ia juga meminta seluruh ketentuan organisasi, termasuk aturan mengenai larangan rangkap jabatan dengan jabatan politik maupun jabatan pemerintahan tertentu, ditegakkan secara konsisten tanpa membedakan siapa pun.
“Marwah organisasi hanya akan terjaga apabila hukum organisasi berlaku sama bagi seluruh kader tanpa pengecualian,” katanya.
Lebih lanjut, Sudarsono menyebut seruan tersebut sejalan dengan semangat Maklumat Cheng Hoo yang pernah dirumuskan sebagai ajakan moral agar NU kembali menempatkan ulama sebagai navigator organisasi, memperkuat tata kelola yang berlandaskan etika dan konstitusi, serta menjaga independensi dari kepentingan politik praktis.
Menurut dia, independensi tidak berarti menjauh dari negara, tetapi menjaga jarak yang sehat dari seluruh kepentingan kekuasaan sehingga NU tetap memiliki kebebasan moral untuk menyampaikan kritik maupun masukan demi kepentingan umat, bangsa, dan negara.
FASNU juga mengimbau seluruh calon Ketua Umum PBNU beserta para pendukungnya mengedepankan adab, kompetisi yang sehat, dan penghormatan terhadap mekanisme organisasi.
“Perbedaan pilihan adalah sesuatu yang wajar, tetapi persatuan NU harus tetap menjadi tujuan utama. Muktamar harus menjadi panggung lahirnya kepemimpinan yang memperoleh legitimasi moral, konstitusional, dan organisatoris, bukan sekadar kemenangan politik,” ujar Sudarsono.
Ia menambahkan, Muktamar ke-35 akan menjadi catatan penting dalam sejarah perjalanan NU, apakah menjadi titik balik penguatan organisasi ulama yang independen atau justru menjauh dari cita-cita para muassis.
“Kami percaya para muktamirin akan menggunakan hati nurani dalam menentukan pilihan. NU yang besar bukan NU yang dekat dengan kekuasaan, melainkan NU yang mampu mengoreksi kekuasaan ketika menyimpang dari nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan konstitusi organisasi,” pungkasnya.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
