SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-35 pada 1–5 Agustus 2026, wacana menghadirkan figur calon Ketua Umum yang mampu menjadi pemersatu atau berada di posisi “tengah” kian mengemuka di kalangan aktivis dan warga Nahdlatul Ulama. Gagasan tersebut dinilai penting untuk meredam polarisasi internal sekaligus menjaga soliditas organisasi menjelang forum permusyawaratan tertinggi NU.
Pandangan itu disampaikan Sudarsono Rahman, aktivis NU Jawa Timur yang juga Ketua PW IPNU Jawa Timur periode 1988-1992, saat ditemui di Surabaya.
Pria yang akrab disapa Cak Dar itu menilai dinamika yang terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belakangan menunjukkan perlunya momentum rekonsiliasi dalam Muktamar mendatang.
“Belakangan ini PBNU menghadapi berbagai dinamika organisasi, mulai dari pembekuan kepengurusan di sejumlah daerah, hubungan yang memanas dengan PKB, hingga polemik yang berkembang setelah kebijakan terkait konsesi tambang yang berujung pada saling memberhentikan di jajaran pimpinan,” ujarnya.
Menurut Cak Dar, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi konsolidasi organisasi apabila tidak segera diselesaikan melalui mekanisme yang demokratis dan bermartabat.
Ia juga menyoroti belum adanya kepastian mengenai lokasi penyelenggaraan Muktamar, meski sebelumnya forum Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU telah merekomendasikan lima alternatif lokasi.
“Publik tentu berharap kepastian pelaksanaan Muktamar segera diumumkan. Jangan sampai tarik ulur ini menimbulkan pertanyaan di kalangan warga NU mengenai kesiapan penyelenggaraannya,” katanya.
Karena itu, ia berharap Muktamar NU Ke-35 tidak hanya menjadi ajang pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi ruang rekonsiliasi yang mampu mempertemukan berbagai pandangan di lingkungan organisasi.
“Kami berharap Muktamar NU Ke-35 menjadi pintu rekonsiliasi yang menyatukan seluruh elemen NU agar organisasi kembali fokus menjalankan khidmahnya kepada umat dan bangsa,” ujarnya.
Terkait sosok Ketua Umum mendatang, Cak Dar menilai kesempatan terbuka bagi siapa pun yang memenuhi kapasitas kepemimpinan dan mendapat kepercayaan warga NU. “Siapa pun boleh maju, asalkan memiliki kemauan untuk mengabdi sekaligus kemampuan memimpin. Jangan semata merasa mampu, tetapi harus benar-benar siap mengemban amanah organisasi,” katanya.
Ia menyebut sejumlah tokoh muda NU mulai diperbincangkan sebagai bagian dari regenerasi kepemimpinan, di antaranya Gus Yusuf.
Menurutnya, Ketua Umum PBNU periode mendatang idealnya merupakan sosok yang mampu menjadi penengah di tengah berbagai arus pemikiran, diterima lintas kelompok, memiliki kerendahan hati, dekat dengan warga di akar rumput, serta memiliki integritas, keluasan ilmu, kecerdasan, dan visi yang kuat dalam membawa organisasi menghadapi tantangan zaman.(*)
Editor: Abdel Rafi
