JAKARTA, CAKRAWARTA.com –Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, yang dijadwalkan berlangsung 27-31 Agustus 2026, semakin dekat. Namun, menjelang forum tertinggi organisasi tersebut, sorotan terhadap kontestasi kepemimpinan NU justru bergeser dari perebutan kursi Ketua Umum PBNU ke posisi Rais Aam.
Aktivis senior NU Jawa Timur yang juga Wakil Ketua Umum DPP Barikade Gus, Sudarsono Rahman, menilai dinamika perebutan posisi Rais Aam mulai berlangsung semakin terbuka dan mengkhawatirkan.
Menurut Sudarsono, posisi Rais Aam tidak semestinya diperebutkan dengan cara-cara yang lazim dalam kontestasi politik. Jabatan tersebut, kata dia, merupakan posisi tertinggi dalam struktur keulamaan NU yang semestinya lahir dari pilihan para kiai sepuh, bukan melalui kampanye, tekanan, apalagi transaksi suara.
“Memang tidak elok memperebutkan posisi Rais Aam karena jabatan Rais Aam itu makom tertinggi di NU. Itu harus dipilih oleh kiai-kiai sepuh yang ikhlas, saleh dan wara’, tidak dengan melakukan kampanye, apalagi sampai melakukan pemaksaan dan membeli suara Rais Syuriah di tingkat wilayah dan cabang. Naudzubillah,” kata Sudarsono, Sabtu (15/8/2026).
Sudarsono juga menyinggung pernyataan KH Kafabih Mahrus, Rais Syuriah PBNU sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Ia menyebut Kiai Kafabih telah melontarkan kritik keras terhadap dinamika perebutan jabatan di tubuh PBNU.
Menurut Sudarsono, Kiai Kafabih bahkan menyinggung adanya dugaan uang muka atau “DP” Rp50 juta kepada anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), yang dikaitkan dengan skenario pemilihan Ketua Umum PBNU melalui penunjukan langsung.
“Pada gak punya otak pengurus PBNU sekarang merebutkan jabatan, apalagi AHWA sudah ada yang di-DP Rp50 juta agar nanti Ketua Umum melalui penunjukan langsung,” ujar Sudarsono mengutip pernyataan Kiai Kafabih.
Sudarsono menilai isu tersebut menunjukkan betapa strategisnya posisi Rais Aam dalam menentukan arah kepemimpinan PBNU. Jika posisi tersebut berhasil dikuasai oleh kelompok tertentu, menurut dia, pengaruhnya dapat menjangkau hampir seluruh struktur kepemimpinan organisasi.
“Memang masuk akal kalau target utama merebut jabatan Rais Aam. Dengan demikian, seluruh jabatan yang ada di PBNU dalam satu genggaman, apalagi dengan mengarahkan agar Rais Aam melakukan veto terhadap calon Ketua Umum PBNU atau menunjuk langsung,” katanya.
Ia mengingatkan, apabila mekanisme pemilihan Rais Aam kemudian diarahkan untuk kepentingan kelompok atau kandidat tertentu, persoalannya bukan lagi sekadar persaingan internal menjelang Muktamar. Menurut Sudarsono, kondisi tersebut menyangkut marwah dan masa depan organisasi.
“Kalau sudah seperti ini, jangan harap PBNU ke depan akan lebih baik,” ujarnya.
Sudarsono mengatakan Muktamar NU ke-35 akan menjadi momentum penting bagi PWNU dan PCNU sebagai peserta forum untuk menentukan arah organisasi. Ia berharap para muktamirin tidak terjebak dalam transaksi politik maupun ambisi personal.
Menurut dia, keputusan mengenai kepemimpinan NU harus dikembalikan kepada tradisi musyawarah dan pertimbangan para ulama yang memiliki integritas.
“Kita semua tinggal berharap kepada muktamirin yang terdiri dari PWNU dan PCNU. Tentu pemegang kuasa tunggal adalah Allah SWT,” katanya.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan NU sebagai kendaraan untuk memenuhi ambisi pribadi. NU, kata dia, merupakan warisan besar yang harus dijaga dan dikembangkan untuk kepentingan umat.
“Semoga yang mempermainkan NU sadar bahwa warisan ini harus dijaga dan dikembangkan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk ambisi pribadi. Hati-hati kualat,” ujar Sudarsono.
Muktamar NU ke-35 di Tambakberas, Jombang, dengan demikian tidak hanya akan menjadi arena menentukan siapa yang akan memimpin PBNU. Forum tersebut juga akan menjadi ujian bagi NU dalam menjaga marwah kepemimpinan ulama, tradisi musyawarah, dan independensi organisasi di tengah menguatnya kontestasi menjelang Muktamar.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
