SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), dinamika pemilihan kepemimpinan organisasi mulai menghangat. Berbagai nama mencuat sebagai kandidat pemimpin, sementara dukungan dari beragam kelompok terus menguat. Di tengah situasi tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Barikade Gus Dur sekaligus Ketua IPNU Jawa Timur periode 1988-1992, Sudarsono Rahman, mengingatkan agar warga Nahdlatul Ulama tidak keliru menentukan nahkoda organisasi.
Menurut Sudarsono, Muktamar merupakan momentum penting untuk memastikan NU dipimpin oleh figur yang mampu menjaga persatuan, keteladanan, dan marwah organisasi, bukan sekadar memenangkan kontestasi.
“NU jangan salah pilih nahkoda. Yang dibutuhkan bukan sekadar pemimpin yang mampu memenangkan kontestasi, tetapi sosok yang mampu menjaga amanah para muassis, merawat persaudaraan, dan membawa NU tetap menjadi kekuatan moral bangsa,” ujar Sudarsono dalam keterangannya di Surabaya, Senin (6/7/2026).
Ia menilai, perbedaan pilihan dalam Muktamar merupakan hal yang wajar dalam organisasi sebesar NU. Namun, menurutnya, kontestasi tidak boleh berubah menjadi polarisasi yang justru menggerus ukhuwah Nahdliyah.
“Perbedaan adalah keniscayaan, tetapi persaudaraan adalah kewajiban. Jangan sampai Muktamar meninggalkan luka yang justru melemahkan NU setelah forum selesai,” katanya.
Sudarsono menegaskan bahwa ukuran utama memilih pemimpin NU bukanlah kekuatan jaringan politik ataupun besarnya dukungan kelompok. Yang lebih penting, menurut dia, adalah keteladanan, keluasan ilmu, kebijaksanaan, integritas, serta kemampuan merangkul seluruh elemen Nahdliyin.
Ia mengingatkan, NU sejak awal didirikan sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah yang mengabdi kepada umat dan bangsa. Karena itu, arah organisasi harus tetap berpijak pada Khittah Nahdlatul Ulama.
“Politik adalah bagian dari kehidupan warga NU, tetapi kepentingan politik praktis jangan sampai mengendalikan arah perjuangan organisasi,” ujarnya.
Sudarsono juga menyinggung semangat “Maklumat Cheng Hoo” yang pernah menyerukan agar NU kembali kepada Khittah dengan menempatkan ulama sebagai teladan moral sekaligus penjaga arah perjalanan organisasi.
Menurut dia, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini jauh lebih besar dibanding sekadar pergantian kepemimpinan organisasi. Krisis moral, ketimpangan sosial, disrupsi teknologi, hingga polarisasi politik membutuhkan kehadiran NU sebagai kekuatan yang mampu menghadirkan solusi dan menjaga persatuan bangsa.
“NU harus kembali menjadi suluh peradaban. Suluh yang menerangi, memberi arah, dan mempersatukan, bukan justru menjadi bagian dari pertarungan kepentingan jangka pendek,” tuturnya.
Karena itu, Sudarsono berharap peserta Muktamar menggunakan kejernihan hati dalam menentukan pilihan sehingga kepemimpinan yang lahir benar-benar menjadi milik seluruh warga Nahdlatul Ulama.
“Muktamar tidak seharusnya melahirkan pemenang dan pecundang. Yang harus lahir adalah pemimpin yang diterima semua pihak, mampu menjadi teladan, menjaga independensi organisasi, serta mengembalikan NU sebagai kekuatan moral yang disegani,” katanya.
Ia menambahkan, jabatan di lingkungan NU harus dipahami sebagai amanah pengabdian, bukan tujuan yang diperebutkan.
“NU adalah warisan para ulama yang dibangun dengan ilmu, keikhlasan, dan pengorbanan. Amanah sebesar itu hanya layak dipikul oleh mereka yang menjadikan kepemimpinan sebagai jalan pengabdian, bukan alat untuk memenuhi kepentingan sesaat,” ujar Sudarsono.
Menutup pernyataannya, Sudarsono mengajak seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama menjadikan Muktamar sebagai momentum rekonsiliasi dan penguatan ukhuwah.
“Kontestasi boleh berakhir ketika Muktamar usai. Namun persaudaraan Nahdliyah harus tetap hidup selamanya. Sebab NU tidak sedang mencari penguasa, melainkan nahkoda yang mampu menjaga warisan ulama dan membawa jam’iyah ini tetap menjadi suluh peradaban bagi Indonesia dan dunia,” pungkasnya.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
