
JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Anggota DPD RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta, Dailami Firdaus, meminta pemerintah menghentikan sementara Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk melakukan evaluasi menyeluruh setelah lima peserta dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran (Latsarmil).
Menurut Dailami, insiden tersebut menjadi peringatan serius agar pemerintah meninjau kembali desain pelatihan dalam program SPPI, terutama karena sasaran utama program itu adalah menyiapkan calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
“Saya meminta program tersebut dihentikan sementara dan dievaluasi terlebih dahulu agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” ujar Dailami, Senin (29/6/2026).
Ia menilai materi pembekalan semestinya lebih diarahkan pada penguatan kompetensi yang berkaitan langsung dengan tugas peserta sebagai calon manajer koperasi. Kemampuan manajemen organisasi, tata kelola keuangan, pemasaran, kepemimpinan, hingga pengambilan keputusan dinilai jauh lebih relevan dibandingkan latihan dasar kemiliteran.
Dailami tidak menampik bahwa pelatihan bergaya militer memiliki tujuan positif, seperti membangun disiplin, loyalitas, dan semangat juang. Namun, menurutnya, pendekatan tersebut kurang tepat diterapkan dalam program yang berorientasi pada pengelolaan koperasi dan pemberdayaan masyarakat.
“Pelatihan ala militer memang bertujuan membentuk militansi, loyalitas, dan kedisiplinan. Namun, untuk konteks pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, saya rasa pendekatan tersebut kurang sesuai,” katanya.
Ia menegaskan, keberhasilan koperasi maupun kampung nelayan lebih ditentukan oleh kemampuan membangun kolaborasi, kepemimpinan, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pola pelatihan seharusnya lebih berorientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang akan mengelola lembaga ekonomi tersebut.
Menurut Dailami, pembekalan keterampilan teknis dan manajerial akan menjadi modal penting bagi peserta untuk mengembangkan koperasi yang profesional, produktif, dan berkelanjutan.
“Dengan menekankan keterampilan yang lebih relevan, seperti manajemen keuangan, pemasaran, serta teknik pengambilan keputusan yang baik, akan tercipta koperasi dan kampung nelayan yang efektif, produktif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah menjadikan meninggalnya lima peserta SPPI sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain program, sehingga orientasi pelatihan benar-benar mendukung penguatan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Yang paling dibutuhkan saat ini adalah kemampuan mengelola koperasi secara profesional agar mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat ekonomi lokal, dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” kata Dailami.(*)
Kontributor: Ervan P
Editor: Abdel Rafi








