Dunia saat ini tidak sedang perang besar. Tapi juga tidak sedang damai. Yang terjadi adalah kebuntuan strategis (strategic stalemate). Dan ini lebih berbahaya dari perang terbuka, karena dampaknya tidak kelihatan, datangnya tak terduga, tapi pasti terasa pelan-pelan.
Konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang pecah pada 28 Februari 2026 bukan perang konvensional dengan garis depan yang jelas. Ini perang asimetris. Tapi dampaknya nyata yaitu Selat Hormuz macet total. Satu titik sempit di Timur Tengah itu kini menjadi sumber masalah yang mengganggu ketahanan energi Asia Tenggara.
Di tengah situasi ini, dunia sempat berharap pada BRICS. Kelompok yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan ini kerap disebut sebagai calon penyeimbang kekuatan Barat. Tapi harapan itu pupus. Pertemuan para deputi menteri luar negeri BRICS di New Delhi pada 24 April 2026 hanya menghasilkan Chair’s Summary, bukan pernyataan bersama. BRICS gagal bicara satu suara.
Lalu, di mana posisi Asia Tenggara? Di mana posisi Indonesia? Tulisan ini adalah refleksi saya, sebagai purnawirawan TNI yang pernah duduk di sidang PBB, tentang bagaimana kegagalan BRICS dan dilema energi di kawasan kita menjadi ancaman sunyi terhadap perdamaian dan stabilitas.
BRICS yang Retak: Anatomi Kegagalan Diplomatik
Ketika sebuah forum sebesar BRICS yang mewakili hampir 40% populasi dunia dan lebih dari 30% PDB global tidak mampu merilis pernyataan bersama tentang krisis di Gaza, Lebanon, Suriah, dan Sudan, maka itu adalah kegagalan diplomatik yang nyata.
Apa penyebabnya? Sebagai mantan penasihat militer yang pernah terlibat langsung dalam diplomasi multilateral di PBB, saya melihat tiga faktor.
Pertama, BRICS bukan aliansi militer. Bukan pakta pertahanan. Ia forum politik-ekonomi tanpa mekanisme pengambilan keputusan yang mengikat. Tidak ada pasukan bersama. Tidak ada hak veto seperti di DK PBB. Tidak ada konsekuensi jika anggota tidak sepakat. Dalam krisis, ketiadaan mekanisme ini adalah kelemahan fatal.
Kedua, kepentingan nasional para anggota BRICS sangat berbeda. Rusia dan China punya agenda sendiri di Timur Tengah. India, sebagai tuan rumah, bermain hati-hati karena hubungannya dengan AS. Brasil dan Afrika Selatan, meskipun simpatik pada Palestina, tidak mau memutus jembatan diplomatik dengan negara-negara Barat. Dalam dunia nyata, perbedaan seperti ini tidak bisa dipaksakan menjadi satu suara.
Ketiga, tidak ada krisis bersama yang langsung mengancam mereka. Selat Hormuz macet? Mereka masih punya cadangan. Masih punya jalur alternatif. Masih punya kekuatan tawar yang besar. Maka tidak heran mereka tidak tergesa-gesa.
Dilema Energi Asia Tenggara: Antara Kebutuhan dan Tekanan
Dari berbagai sumber intelijen terbuka, saya mendapat informasi bahwa Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Filipina saat ini sedang meningkatkan impor minyak dari Rusia. Ini bukan pilihan. Ini keharusan. Selat Hormuz terblokade. Pasokan minyak dari Timur Tengah terganggu parah. Inilah dilema energi eksistensial.
Dalam perspektif saya sebagai mantan penasihat militer, energi bukan sekadar komoditas ekonomi. Energi adalah logistik. Dan dalam doktrin militer mana pun: siapa yang menguasai logistik, ia menguasai medan. Jika pasokan minyak terganggu, jet tempur TNI tidak bisa terbang. Kapal perang RI tidak bisa melaut. Kendaraan taktis tidak bisa bergerak. Ini bukan hiperbola. Ini fakta.
Tapi pindah ke Rusia membawa konsekuensi politik yang berat. Uni Eropa, melalui Kepala Kebijakan Luar Negerinya Kaja Kallas, secara terbuka mendesak Asia Tenggara untuk tidak beralih ke Rusia. Alasannya: pendapatan minyak Rusia dipakai untuk membiayai perang di Ukraina.
Negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, kini berada dalam tiga dilema sekaligus:
- Dilema politik: Beli dari Rusia, risiko kena sanksi sekunder dari AS. Dicap tidak pro-Barat.
- Dilema keamanan: Tidak beli dari Rusia, cadangan menipis. Kesiapan operasional TNI terganggu.
- Dilema hukum: Belum ada resolusi DK PBB yang secara eksplisit melarang pembelian minyak dari Rusia. Tapi tekanan politik dan ancaman sanksi tetap nyata
Implikasi bagi ASEAN dan Posisi Indonesia
Yang paling mengkhawatirkan saya bukan hanya dilema energi, tapi dampaknya terhadap solidaritas ASEAN.
ASEAN dibangun di atas fondasi kebersamaan dan konsensus. Tapi dalam krisis ini, saya lihat potensi perpecahan nyata. Filipina dan Thailand cenderung ke AS. Indonesia dan Malaysia mencoba jalur mandiri. Vietnam, dengan pengalaman historisnya, tetap hati-hati.
Jika setiap anggota ASEAN ambil jalur sendiri tanpa koordinasi, dua hal terjadi yaitu pertama, kekuatan tawar ASEAN di kancah internasional melemah. Kedua, ASEAN kehilangan relevansinya sebagai poros stabilitas kawasan.
Saya ingat pengalaman di PBB (2017-2019). Di forum global, Indonesia selalu memainkan peran sebagai jembatan. Kita disegani karena konsisten, moderat, dan tidak mudah diombang-ambingkan. Tapi dalam krisis energi akut ini, menjadi “jembatan” berarti tidak punya posisi tegas. Dan dalam situasi seperti ini, ketidaktegasan adalah kelemahan.
Maka saya berikan tiga rekomendasi strategis:
Jangka pendek: Indonesia harus melanjutkan diplomasi energi paralel. Negosiasi dengan Rusia, tapi juga buka jalur alternatif lewat China dan India. Jangan hanya bergantung pada satu pintu.
Jangka menengah: Segera manfaatkan krisis ini untuk memperkuat kerja sama energi antarnegara ASEAN. Kita perlu mekanisme cadangan energi bersama dan jalur pasokan khusus ASEAN. Jangan sampai konflik di belahan dunia lain selalu membuat kita kena getahnya.
Jangka panjang: Eksekusi program hilirisasi energi secara masif. Biodiesel B40, bahkan B50. Pembangkit listrik tenaga surya dan nuklir skala kecil. Ini bukan lagi wacana. Ini kebutuhan. Kita harus keluar dari perangkap energi yang membuat kita sandera Selat Hormuz, Selat Malaka, atau siapa pun yang berani memblokade.
Dunia sedang buntu. BRICS retak. PBB sering mandul. AS dan Eropa sibuk dengan perang dan kepentingan mereka sendiri. Yang tersisa untuk menyelamatkan Asia Tenggara hanyalah kita. Negara-negara di kawasan ini yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan lainnya.
Dilema energi bukan urusan teknis. Bukan urusan harga BBM. Ini urusan keamanan nasional. Setiap hari kita gagal mengamankan pasokan energi, setiap hari itu juga kesiapan TNI tergerus.
Saya tidak ingin mendengar kabar bahwa suatu hari nanti, karena kekurangan bahan bakar, kapal perang kita tidak bisa berlayar saat ada kapal asing masuk ke perairan Natuna. Maka saya akhiri dengan pesan yang sudah sering saya tulis, dan sekarang saya sampaikan di sini, “Dalam perang, siapa yang menguasai logistik, ia menguasai medan. Dalam krisis global saat ini, siapa yang menguasai energi, ia bertahan. Asia Tenggara harus belajar dari kegagalan BRICS.
Jangan berharap pada blok mana pun. Andalkan kekuatan sendiri.” (*)
MAYOR JENDERAL TNI PURNAWIRAWAN FULAD
Penasihat Militer Republik Indonesia untuk PBB di New York (2017-2019)
