JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam, menyisakan duka mendalam sekaligus memicu gelombang desakan akuntabilitas. Tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL yang tengah berhenti itu mengakibatkan sedikitnya 14 orang meninggal dunia dan 84 lainnya luka-luka.
Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 20.55 WIB tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga mengguncang rasa aman masyarakat terhadap moda transportasi kereta api. Para korban luka saat ini dirawat di sejumlah rumah sakit di Bekasi dan Jakarta, sementara keluarga korban meninggal masih berduka.
Presiden Prabowo Subianto yang mendatangi lokasi kejadian dan menjenguk korban menyampaikan duka cita mendalam. Ia juga memerintahkan investigasi menyeluruh guna mengungkap penyebab kecelakaan serta memastikan langkah-langkah perbaikan segera dilakukan.
“Keselamatan harus menjadi prioritas utama,” ujar Presiden. Pemerintah, lanjutnya, telah menyetujui alokasi anggaran sekitar Rp4 triliun untuk peningkatan keselamatan di 1.800 titik lintasan kereta di Pulau Jawa, termasuk pembangunan flyover dan penguatan sistem penjagaan.
Di tengah proses penanganan dan investigasi, desakan publik terhadap pertanggungjawaban pejabat terkait kian menguat. Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI), dr. Ali Mahsun ATMO, menilai tragedi ini tidak bisa dipandang semata sebagai insiden teknis.
“Ini soal nyawa manusia. Harus ada tanggung jawab moral dan etik,” ujarnya di Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Ia secara terbuka mendesak Menteri Perhubungan dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia untuk dicopot dari jabatannya sebagai bentuk akuntabilitas atas insiden tersebut.
Menurut Ali Mahsun, kecelakaan ini menjadi cerminan perlunya pembenahan serius dalam tata kelola perkeretaapian nasional, terutama terkait sistem pengendalian lalu lintas, standar operasional keselamatan, dan pengawasan di lapangan.
Sejumlah pengamat transportasi juga menilai, tragedi di Bekasi Timur harus menjadi momentum evaluasi total. Penguatan sistem keselamatan berbasis teknologi serta disiplin operasional dinilai mendesak untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Hingga kini, proses investigasi masih berlangsung. Pemerintah berjanji akan mengungkap hasil penyelidikan secara transparan dan mengambil langkah tegas demi menjamin keselamatan publik di masa mendatang.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
