Saya membaca berita tentang pemecatan Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat, Jenderal Randy George, oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth, pada 2 April 2026, di tengah perang melawan Iran. Saya hanya bisa geleng-geleng kepala.
Bukan karena saya anti Amerika. Saya hanya tidak habis pikir. Di saat tentara sedang bertempur, ultimatum sudah dilontarkan ke Iran, dan ancaman serangan darat digembar-gemborkan, Washington justru sibuk membersihkan jenderalnya sendiri. Ini tidak masuk akal dalam naluri militer mana pun.
Saya pernah bertugas sebagai Penasihat Militer RI untuk PBB. Saya duduk bersama perwira-perwira dari berbagai negara. Saya menyaksikan langsung bagaimana sistem kepemimpinan militer yang baik, dan yang sebaliknya.
Satu hal yang saya yakini bahwa rantai komando tidak boleh terganggu di tengah operasi, apalagi di tengah perang.
Ketika seorang jenderal dipecat, terlebih dengan alasan “perbedaan visi” yang samar, efeknya akan berantai. Perwira di bawahnya bingung. Prajurit kehilangan kepercayaan. Komandan baru membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Di medan perang, waktu adalah nyawa.
Amerika Serikat, dalam hal ini, tampak melakukan kesalahan klasik yakni mengutamakan loyalitas politik di atas kompetensi militer.
Saya tidak mengetahui secara persis apa visi Jenderal George yang dianggap tidak sejalan dengan Hegseth. Namun satu hal jelas adalah, jika yang dimaksud adalah visi profesionalisme, maka yang keliru adalah Hegseth, bukan George.
Sekarang mari kita lihat Iran.
Mereka diancam perang, dikepung sanksi, dan diberi ultimatum keras oleh Trump. Namun mereka tidak gentar. Bahkan mereka berani membalas ultimatum dimana negara-negara Teluk yang memiliki pangkalan AS diminta mengusir pasukan Amerika.
Pertanyaan saya, mengapa Iran bisa setegar itu?
Menurut pengamatan saya, salah satu jawabannya terletak pada sistem meritokrasi. Mereka menempatkan perwira berdasarkan kemampuan, bukan kedekatan personal. Rantai komando mereka solid. Pimpinan politik dan militer berjalan seirama. Tidak ada pembersihan besar-besaran di tengah badai.
Ini pelajaran berharga. Negara yang tertinggal secara teknologi tetap bisa kuat karena soliditas internalnya. Sebaliknya, negara dengan teknologi tercanggih sekalipun akan rapuh jika kepemimpinannya terpecah.
Saya tidak sedang memuji Iran. Saya hanya membaca fakta.
Dan sebagai orang Indonesia, sebagai mantan perwira TNI yang pernah mengemban tugas di PBB, saya merasa perlu menyampaikan satu hal yang mungkin tidak nyaman didengar.
Kita juga memiliki persoalan serupa.
Saya tahu, kita semua tahu, masih ada praktik di tubuh TNI di mana seorang perwira tinggi memperoleh promosi bukan karena prestasi, melainkan karena kedekatan dengan pimpinan, karena relasi pertemanan, atau karena berada dalam lingkaran tertentu.
Ini bukan rahasia publik. Ini telah menjadi perbincangan, baik di dalam maupun di luar korps.
Dan saya khawatir, jika praktik ini terus berlanjut, kita tidak perlu menunggu musuh dari luar. Kerapuhan dari dalam sudah cukup untuk melemahkan kita.
Lihat saja Amerika. Negara adidaya dengan anggaran militer triliunan dolar dan teknologi perang paling canggih di dunia. Namun satu pemecatan jenderal saja dapat mengguncang rantai komando mereka di tengah perang.
Kita tentu tidak ingin itu terjadi di sini, bukan?
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin telah berbicara tentang revitalisasi TNI. Saya sependapat. Namun revitalisasi tidak akan berarti apabila sistem promosi perwira masih menggunakan logika “siapa dekat dengan siapa”.
Reformasi harus dimulai dari sana yaitu transparan, berbasis kompetensi, dan mengutamakan rekam jejak, bukan relasi.
Saya tidak sedang menggurui. Saya hanya berbicara sebagai seseorang yang pernah berada di dalam sistem dan menyaksikan langsung dampaknya. Meritokrasi bukan sekadar konsep, melainkan kebutuhan.
Amerika Serikat tengah memberi kita pelajaran mahal. Iran pun menghadirkan contoh alternatif.
Kini, pilihan ada pada kita, mau belajar dari kesalahan orang lain, atau menunggu hingga kesalahan itu menimpa kita sendiri.
Salam dari alam yang indah Geopark Ciletuh.
Sukabumi, 8 April 2026
MAYJEN TNI (PURN) FULAD
Penasihat Militer RI untuk PBB periode 2017-2019
