Jakarta – Pasca Pemilu 2014 setidaknya terdapat dua parpol yang mengalami dualitas kepengurusan yaitu Golkar dan PPP. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly tak pelak menjadi sorotan karena dianggap ikut ‘memperkeruh’ suasana dengan mengesahkan salah satu kubu sebagai pengurus resmi.
Nah, dalam konflik tersebut Yasonna menganggap dirinya hanyalah tumbal dari kisruh kepengurusan di tubuh Golkar dan PPP. Menteri yang juga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengaku mau tidak mau dirinya harus pasang badan. Padahal, menurutnya para elit parpol harus ikut bertanggung jawab kenapa tak kunjung islah.
” Saya khawatir nantinya kader parpol protes ke atas (elit parpol), bukannya ke saya. Saya hanya tumbal saja, tapi sebagai Menkumham, Saya harus bertanggungjawab. Bisa dijelaskan semua kok dasar hukumnya dan itu sudah tugas saya,” imbuh Yasonna di Balai Kartini, Jakarta, Senin (4/5).
Pihak Kemenkum dan HAM juga sudah melihat dari aspek hukum. Misalnya, telah dilakukan penelaahan dan melibatkan hakim agung.
” Tidak akan ada pengambilan keputusan seperti ini kalau saya tidak kooperatif. Jadi tidak benar kalau saya melakukan pembiaran. Dimana-mana keputusan pasti ada dikatakan tidak adil, itu sudah menjadi persoalan, tapi jangan katakan saya memutus tidak ada dasar hukumnya,” pungkas alumnus North Carolina State University Raleight, Amerika Serikat ini. (MSA).
