JAKARTA – Kemacetan panjang nan parah pernah terjadi saat libur panjang Natal 2015 lalu. Hal itu, terjadi selain karena volume traffic yang meningkat tajam, juga karena minimnya antisipasi, tidak adanya koordinasi dan bahkan miskalkulasi; baik oleh Korlantas Mabes Polri, Ditlantas Polda Metro Jaya dan bahkan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Demikian disampaikan Ketua Pengurus Harian YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), Tulus Abadi dalam keterangan persnya, Selasa (3/5/2016) pagi ini.
Tulus mengingatkan ulang “bencana kemacetan” tersebut karena pekan ini, tepatnya 5-7 Mei 2016, adalah libur panjang (long weekend).
“Sudahkah terkait long weekend ini diantisipasi dengan cermat dan seksama baik oleh Kemenhub, Korlantas, Polda Metro Jaya, operator tol dan bahkan pemerintah daerah?” tanya Tulus dengan nada serius.
Karenanya, pihak YLKI menyarankan beberapa hal agar kemacetan panjang seperti terjadi akhir tahun kemarin tidak terulang kembali. Melalui Tulus, YLKI menyarankan pihak Korlantas Mabes Polri, Kemenhub, Polda Metro Jaya dan operator tol agar menghitung secara cermat berapa volume maksimal ruas jalan tol tertentu dan berapa kecepatan terendah kendaraan yang melaju di ruas tol yang bersangkutan.
“Jika sudah melewati batas rasional, sebaiknya ruas tol tersebut ditutup saja. Arus kendaraan bisa diarahkan ke jalan non tol. Bahkan jika kemacetan sudah mengunci (grid lock), maka loket pembayaran dibuka saja dan digratiskan sampai kondisi traffic mencair,” imbuhnya.
Sementara itu, agar masyarakat terutama yang menggunakan smart phone bisa mengaktifkan google map untuk membantu pemanduan lalu lintas, sehingga bisa memilih volume traffic yang lebih cair guna menghindari kemacetan. YLKI juga meminta pihak operator tol, khususnya Jasa Marga memberikan informasi yang akurat terkait kondisi traffic di ruas tol tertentu, sehingga masyarakat bisa memilih jalan alternatif.
“Selama ini informasi traffic di jalan tol cenderung tidak akurat, ngawur dan bahkan manipulatif,” ujarnya menegaskan.
Terkait upaya penertiban pengguna jalan yang kerap tidak patuh aturan berkendara YLKI meminta pihak Korlantas sebisa mungkin menempatkan petugas lebih banyak di titik-titik rawan atau daerah yang langganan. Petugas ini diminta bisa terapkan hukuman tegas bagi pelanggar agar ada efek jera.
Untuk Pemerintah Daerah (Pemda) YLKI meminta bisa melakukan pengamanan destinasi wisata di daerahnya, agar tidak terjadi bencana kemacetan serupa, dan atau kecelakaan fatal di destinasi wisata yang acap kali terjadi.
“Agar bencana kemacetan seperti akhir tahun lalu tidak terjari lagi maka butuh sinergi semua pihak terutama untuk mengutamakan keselamatan berlalu lintas, khususnya bagi pengguna sepeda motor. Jangan ada toleransi dalam hal keselamatan berlalu-lintas,” pungkas Tulus.
(bm/bti)
