JAKARTA – Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menyatakan kemacetan di jalan tol selama dua hari ini (23-24/12/2015) bisa mengakibatkan pemerintah dan operator jalan tol bisa dituntut ganti rugi oleh masyarakat sebagai pengguna jalan tol. Hal itu tak lepas karena kemacetan yang mencapai puluhan jam itu telah merugikan konsumen jalan tol, baik kerugian materiil dan immateriil.
“Secara makro, kenapa pemerintah dan operator jalan tol bisa dituntut ganti rugi, karena pemerintah gagal mengantisipasi lonjakan arus mudik Natal, yang berbarengan dengan arus mudik liburan, dan Maulid Nabi. Akibat kegagalan itu, pemerintah tidak menyiapkan sumber daya yang cukup, baik petugas Polri, petugas tol, dan petugas lapangan lainnya,” ujar Tulus Abadi di Jakarta, Jumat (25/12).
Tulus menyesalkan operator jalan tol dan polisi tidak menertibkan truk-truk barang yang mengambil jalur tengah, sehingga makin memperparah kemacetan. “Seharusnya truk-truk barang digiring untuk mengambil lajur kiri. Dan yang membandel bisa diberikan tilang oleh kepolisian,” imbuhnya.
YLKI melansir bentuk-bentuk kerugian konsumen selama macet di jalan tol, pertama, seharusnya konsumen yang telah membayar tol adalah mendapatkan benefid atas kelancaran lalu-lintas.
“Bukan kelancaran yang didapat konsumen malah kemacetan. Bahkan kerugian terhadap bahan bakar selama macet. Berapa puluh liter bahan bakar terbakar percuma selama macet,” papar Tulus.
Menurut Tulus kerugian itu belum termasuk kerugian mengeluarkan ongkos lain selama macet, khususnya biaya untuk konsumsi, makan minum.
“Bahkan ada kerugian imateril seperti hilangnya waktu libur, dan kerugian psikologis,” pungkasnya.
(bti)
