JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan keprihatinannya terhadap dugaan penyaluran bantuan beras yang tidak sesuai dengan standar mutu. Ketua YLKI, Niti Emiliana, mendesak pemerintah segera membentuk tim independen guna mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan.
“Publik berhak mendapatkan informasi yang terang benderang. Ini menyangkut hak dasar konsumen, terutama mereka yang menerima bantuan dari negara,” tegas Niti dalam keterangan tertulis, Senin (4/8/2025).
YLKI juga meminta pemerintah mengambil tindakan tegas apabila terbukti beras yang disalurkan tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Menurut YLKI, saat ini masih banyak konsumen yang belum mengetahui ciri-ciri beras berkualitas, apalagi mengujinya karena memerlukan laboratorium khusus.
“Karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai standar beras kepada masyarakat adalah keniscayaan yang tak bisa ditunda,” tambah Niti.
Selain itu, YLKI mendesak pemerintah membuka posko pengaduan satu pintu agar masyarakat bisa melapor dengan cepat apabila menerima bantuan beras yang diduga bermasalah. Lembaga ini juga menekankan pentingnya tanggung jawab negara terhadap kesalahan distribusi dengan memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada warga penerima bantuan yang terdampak.
Terkait isu beras oplosan yang mencuat belakangan ini, YLKI menegaskan perlunya pemerintah menjamin ketersediaan beras berkualitas dengan harga yang stabil dan terjangkau di pasar.
“Kepastian pasokan dan harga yang stabil adalah bagian dari perlindungan konsumen. Pemerintah harus hadir dan menjamin hal itu,” pungkas Niti. (*)
Editor: Abdel Rafi
