SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai salah satu pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan selama 10 kali berturut-turut.
Selain Pemprov Jateng yang meraih penghargaan sepuluh kali berturut-turut, beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah juga mendapat penghargaan yang sama. Di antaranya Kota Surakarta, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Semarang.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyampaikan terima kasih kepada para ASN di lingkungan Pemprov Jateng atas capaian menggembirakan ini. Penghargaan WTP ini menjadi bukti bahwa ASN di lingkungan Pemprov telah mereformasi diri sejak lama.
“Saya menyampaikan terima kasih pada kawan-kawan ASN di Provinsi Jawa Tengah yang sudah bekerja cukup keras kalau tidak salah sejak tahun 2011 kita bisa WTP dan berturut-turut selama 10 kali, tentu ini menggembirakan,” kata Ganjar di rumah dinasnya, Selasa (14/9/2021).
Ganjar berharap, capaian ini menjadi tradisi bagi Pemprov Jateng dan pemicu agar selalu bisa mengelola keuangan dengan penuh tanggung jawab, transparan, akuntabel apalagi dalam kondisi pandemi.
“Jadi kita ngerti lah tugas pokok fungsi kita yang di mana, skala prioritas pembangunan seperti apa, apalagi dalam kondisi pandemi, dan kita harus melakukan adjustment (penyesuaian) di mana-mana tapi harus tetap bisa memiliki kredibilitas yang tinggi,” tegasnya.
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani secara daring usai membuka acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021, Selasa (14/9/2021).
Dalam acara tersebut, juga dilakukan peluncuran buku berjudul ‘Mengawal Akuntabilitas: Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2020’. Buku tersebut, menurut Ganjar, penting dibaca oleh ASN dan juga kepala daerah.
“Saya kira penting untuk para ASN pengelola keuangan membaca semuanya termasuk kepala daerah. Bagaimana mengelola keuangan di tengah pandemi ini agar tetap bisa transparan, akuntabel, dan kelak kemudian hari tidak jadi persoalan,” tandasnya mengakhiri keterangannya.
(nad/bti)
