Sunday, April 14, 2024
HomeEkonomikaTarif Tol Solo-Ngawi Naik 25 Persen, Bagaimana Layanannya?

Tarif Tol Solo-Ngawi Naik 25 Persen, Bagaimana Layanannya?

Ilustrasi Ruas tol Solo-Ngawi. (foto: istimewa)

SURABAYA – Ngawi telah dinaikkan sejak 17 September 2023 lalu, sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) nomor 1086/KPTS/M/2023 Tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Ruas Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi. Penaikan tersebut diklaim dalam rangka menjaga iklim investasi yang kondusif serta menjaga kepercayaan investor dan pelaku pasar terhadap industri jalan tol.

Setelah satu bulan berjalan, sejumlah pihak masih mengeluhkan bahwa kenaikan tarif tersebut tidak berimbang dengan kompensasi maupun kualitas layanan dan kinerja pengelola. Padahal, meskipun kenaikan tarif merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UU No 38 tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol, yang harus diingat adalah adanya ketentuan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang juga harus dipenuhi Badan Usaha Jalan Tol.

Pemerhati transportasi dari Indonesia Toll Road Watch (ITRW) AM Fikri mengatakan, sejauh ini kebanyakan masyarakat pengguna jalan tol belum memahami hal-hal yang berkaitan dengan SPM jalan tol. Ia pun mempertanyakan bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) dan BUJT.

“Semisal, apa yang menjadi hak dan kewajiban pengguna jalan tol. Ketika ada kewajiban untuk membayar tarif tol yang naik, apa saja yg harusnya diterima pengguna jalan tol?” ujar Fikri melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (20/10/2023).

Menurutnya, sampai saat ini belum ada ketentuan dan mekanisme yang jelas mengenai publikasi hasil evaluasi BPJT terhadap SPM BUJT. Padahal, sejauh mana BUJT sudah memenuhi SPM, mestinya merupakan hal yang patut diinformasikan kepada publik, terutama pengguna jalan tol.

Menyangkut tarif tol Solo-Ngawi yang naik sangat tinggi, sekitar 25 persen dari tarif sebelumnya, Fikri mengingatkan perlunya kehati-hatian dalam penaikan tarif tol. Semua mekanisme dan prosedur yang diatur regulasi mestinya dijalankan dengan baik.

“Selain itu, banyak yang perlu dikomunikasikan ke masyarakat terkait apa saja yang mereka peroleh saat membayar tarif tol, karena itu instrumen SPM dan hak yang diperoleh pengguna harusnya juga dijamin, supaya justifikasi kenaikan tarif tol juga terkait dengan peningkatan pelayanan,” jelasnya.

Sementara itu, pegiat masyarakat dari Perkumpulan Walidasa Madiun, Sutrisno menyayangkan, pemberlakuan tarif baru untuk ruas tol Solo-Ngawi yang berjalan satu bulan ini dilakukan tanpa sosialisasi yang cukup dan melibatkan masyarakat. Ia juga mempertanyakan kajian dan evaluasi yang digunakan dalam pengusulan kenaikan tarif oleh PT Jasa Marga Solo Ngawi (JSN).

“Apapun alasannya, angka kenaikan 25 persen itu jelas sangat tinggi dan membebani. Mestinya JSN tidak asal-asalan. Kita ingin tahu bagaimana kajian ability to pay (ATP) dan willingness to pay (WTP) yang dilakukan?”ungkap Sutrisno ketika diwawancarai di Ngawi.

Ia juga mempertanyakan skema kompensasi kenaikan tarif yang dilakukan oleh pihak Jasa Marga Solo Ngawi. Menurutnya, kenaikan tarif tol setinggi itu tidak bisa dikompensasikan sekadar dengan aksi bagi-bagi sembako ke masyarakat sekitar maupun bagi-bagi souvenir ke pengguna jalan tol seperti dilakukan beberapa waktu lalu.

“Kalau seperti itu, namanya membodohi. Penaikan tarif, semestinya dibarengi dengan peningkatan kualitas jalan dan layanan. Saya bahkan meragukan pengelola ruas tol Solo Ngawi ini sudah mampu memenuhi standar pelayanan minimum jalan tol,” tandas Sutrisno.

Untuk merangkum aspirasi masyarakat dan mengevaluasi kebijakan tarif tersebut, Sutrisno mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar diskusi warga di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kegiatan akan melibatkan masyarakat pengguna jalan tol, pelaku usaha dan pemerintah daerah.

“Pihak pengelola yaitu PT Jasa Marga Solo Ngawi juga kita undang sebagai narasumber. Bisa jadi ajang sosialisasi mereka juga, biar masyarakat paham apa hak dan kewajibannya sebagai konsekuensi membayar tarif tol,” pungkasnya.

(rils/bus)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular