Tuesday, April 16, 2024
HomeEkonomikaNasionalRembug Nasional Tokoh Bangsa: Kembali Ke UUD 1945 atau Jokowi-JK Lengser

Rembug Nasional Tokoh Bangsa: Kembali Ke UUD 1945 atau Jokowi-JK Lengser

IMG-20151015-WA0018

JAKARTA – Menjelang setahun pemerintahan Jokowi-JK, kritik keras makin kerap muncul. Kritik itu lebih banyak bertumpu pada keadaan bangsa yang dinilai mengalami darurat konstitusi dan kepemimpinan nasional. Hal itu tampak dari Rembug Nasional Tokoh Bangsa Nasional di Gedung Juang, Jakarta, Kamis (15/10) sore.

Dalam rembug yang dihadiri tokoh seperti Letjen TNI Pur Syarwan Hamid, Letjen TNI Mar Pur Soeharto, Fuad Bawazier, Ratna Sarumpaet, Marwan Batubara dan bahkan Pdt Natan Setiabudi menyatakan kondisi Indonesia makin terpuruk akibat distorsi sistem ketatanegaraan.

“Indonesia mengalami darurat konstitusi dan kepemimpinan nasional dan distorsi sistem ketatanegaraan akibat dari amandemen UUD 1945 tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Atas landasan tersebut, Rembug Nasional ini memutuskan segera kembali ke UUD 1945. Kami juga memutuskan untuk melaksanakan Rembug Nasional II Tokoh Bangsa pada 28 Oktober mendatang,” ujar Ali Mahsun, moderator pada acara yang berakhir malam hari itu.

Dalam kesempatan itu, Fuad Bawazier mantan Menteri Keuangan era Presiden BJ Habibie menyatakan masalah di Indonesia akut akibat kebobrokan sistem.

“Hutan milik Malaysia tidak terbakar, kenapa hutan Indonesia terbakar? Kenapa PT. Freeport tidak tunduk pada Undang-undang? Indonesia miliki masalah sangat akut akibat kebobrokan sistem selama 17 tahun reformasi. Oleh karena itu harus diperbaiki secara sistematis kembali ke UUD 1945 (asli). Kembalikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara RI,” tegas Fuad Bawazier dengan nada berapi-api.

Yang menarik adalah pernyataan dari Letjen TNI PurI Syarwan Hamid yang menegaskan Jokowi-JK harus turut aktif dalam proses kembalinya bangsa ini ke UUD 1945 yang asli atau jika tidak akan membahayakan posisi politik mereka.

“Indonesia makin terpuruk akibat sistem yang tidak benar, maka harus segera kembali ke UUD 1945 (asli). Dengan demikian, Jokowi-JK pasti jatuh, kecuali Jokowi-JK turut aktif dalam proses kembali ke UUD 1945”, kata mantan Menteri Dalam Negeri era BJ Habibie itu.

Terkait isu energi khususnya kisruh PT Freeport, Marwan Batubara menilai membahayakan posisi politik Jokowi-JK karena dianggap melanggar konstitusi.

“Kondisi bangsa semakin buruk. Harus ada perbaikan secara sistematis, kembali ke UUD 1945 (asli). Lebih dari itu, dengan memperpanjang izin PT. Freeport dan melepas harga BBM ke mekanisme pasar, Jokowi-JK bisa dilengserkan karena telah melanggar konstitusi,” ujar Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) tersebut.

Sementara itu Ratna Sarumpaet di kesempatan yang sama menyatakan wajah Indonesia saat ini sangat neolib oleh karena iu mesti dikembalikan ke Pancasila dan UUD 1945 sebagai wajah asli bangsa kita.

“Amandemen UUD 1945 adalah makar konstitusi. Oleh karena itu rakyat harus segera bergerak kembalikan Pancasila dan UUD 1945 (asli),”, tegas Ketua Umum Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) itu.

Para pendukung Jokowi-JK pun tak kalah menunjukkan ketegasan. Menyatakan kecewa karena telah mendukung pencalonan Jokowi-JK saat Pilpres 2014 lalu, mantan Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt Natan Setiabudi justru saat ini kondisi bangsa makin buruk.

“Jokowi ternyata banyak mengecewakan dan kondisi bangsa semakin buruk. Namum demikian, gerakan perbaiki kondisi bangsa harus miliki platform dan tujuan yang jelas, tak terkecuali kembali ke UUD 1945”, ujar Ketua Umum PGI periode 2000 – 2005 itu.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Letjen TNI Pur Soeharto menyatakan Indonesia sudah tidak lagi berdaulat. Mantan Danjen Marinir itu menilai Jokowi tidak memiliki kapasitas sebagai presiden oleh karena kelemahan leadership-nya inilah kondisi bangsa kian memburuk. Ia mengajak seluruh elemen bangsa mulai rakyat, mahasiswa, pemuda dan TNI untuk mengambil sikap tegas dan bergerak untuk menyelamatkan bangsa Indonesia.

Rembug Nasional ini diselenggarakan oleh Sekber PKL, Pemuda, Mahasiswa dan Kekuatan Elemen Bangsa Indonesia dan dihadiri ratusan tokoh bangsa dan nasional. Poin utama yang menjadi suara yang hampir seragam dari seluruh peserta adalah keinginan bersama untuk mengembalikan UUD 1945 sebelum diamandemen mengingat hasil amandemen bukannya membuat Indonesia makin makmur dan sejahtera justru kian terpuruk dan sangat neolib sehingga dinilai hanya menguntungkan kaum pemodal (asing).

(am/bti)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular