JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Pengunduran diri Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, dinilai menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat tata kelola dan sistem pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P), Ali Mahsun ATMO, mengatakan pergantian kepemimpinan di BGN hendaknya tidak hanya diikuti dengan penunjukan kepala badan yang baru, tetapi juga menjadi kesempatan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola lembaga tersebut.
“Program MBG memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, penguatan sistem pengawasan menjadi kebutuhan agar pelaksanaannya tetap berjalan efektif, tepat sasaran, dan akuntabel,” kata Ali Mahsun di Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Menurut dia, Presiden Prabowo telah memberikan waktu satu bulan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Evaluasi tersebut, lanjut Ali Mahsun, diharapkan berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas program, termasuk penajaman sasaran penerima manfaat, optimalisasi pelibatan kantin sekolah, serta penertiban data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain itu, evaluasi juga perlu mencakup verifikasi terhadap kemungkinan adanya dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan, data pelayanan ganda, data fiktif, maupun dugaan penggelembungan jumlah penerima manfaat.
Ali Mahsun menilai penguatan mekanisme pengawasan merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Program MBG, terlebih setelah mencuatnya persoalan hukum yang menyeret sejumlah mantan pejabat BGN.
Karena itu, ia mendukung langkah Presiden Prabowo apabila memperkuat fungsi pengawasan di lingkungan BGN, termasuk melalui pembentukan Dewan Pengawas sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga.
Di sisi lain, APKLI-P juga mengaku telah menginstruksikan jajarannya di berbagai daerah untuk membentuk Satuan Tugas Independen Sukseskan MBG sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal pelaksanaan program tersebut.
“Program MBG merupakan investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh sebab itu, pengawasannya harus diperkuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat sesuai tujuan yang telah ditetapkan,” ujar Ali Mahsun.(*)
Editor: Abdel Rafi
