SURABAYA – Direktur lembaga Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi menyindir Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto yang dinilao “sangat baik” dan “suka menolong” kepada aparat penegak hukum.
“Bentuk suka penolong adalah memberikan mobil berbagai merek kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Kepolisian Resort Mojokerto Kota, dan Pengadilan Negeri Mojokerto,” ujar Uchok -sapaan akrabnya- dalam keterangan pada media ini, Senin (25/9/2023).
Gaya satir Uchok dilanjutkan dengan memaparkan secara lebih terperinci bentuk kebaikan Pemkab Mojokerto itu yakni untuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto mendapat 3 mobil, Kepolisian Resort Mojokerto Kota mendapat satu mobil, dan Pengadilan Negeri Mojokerto mendapat satu mobil.
Lebih lanjut, Uchok mengatakan bahwa meskipun Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dapat 3 mobil dari Pemkab Mojokerto, tapi menurutnya masih dibandingkan yang diterima dua institusi lainnya.
“Ya, kalah keren, lux dan mewah dengan merek mobil yang diperoleh oleh Kepolisian Resort Mojokerto Kota, dan Pengadilan Negeri Mojokerto,” tukasnya
“Ini mungkin benar-benar sangat diskriminasi bagi Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang hanya dapat merek Toyota Kijang Innova, Toyota New Avanza dan Toyota Corolla Altis doang,” imbuh Uchok.
“Sedang bagi Kepolisian Resort Mojokerto Kota dan Pengadilan Negeri Mojokerto, Pemkab Mojokerto memberikan mobil merek Toyota Fortuner 2,5 G yang nyaman dan meninabobokan aparat penegak hukum kita,” papar Uchok kian satir.
Dibalik sindirannya tersebut, Uchok mewakili CBA meminta agar lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan penyimpangan lelang 2 Proyek di RSUD Soekandar Mojokerto dan proyek Rumah Dinas Wakil Bupati termasuk memanggil Bupati Mojokerto, Ikfina Fatmawati untuk dimintai keterangan mengingat aparat hukum di daerah dianggapnya seolah tak serius melakukan tugasnya.
“Ironisnya, aparat hukum di daerah seperti Jaksa dan Polisi seolah santai-santai saja, dan dianggap bukan wilayah urusan mereka. Apakah ini akibat dari dampak pemberian mobil dalam bentuk pinjam pakai dari Pemkab ke penegak hukum? Hanya rakyat yang bisa menilai,” sindirnya lagi.
“Baik Jaksa, Kepolisian, dan Pengadilan Negeri Mojokerto semua anggaran kebutuhan mereka sudah disediakan dari APBN untuk menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Tapi kok mandul pemberantasan korupsi di Kabupaten Mojokerto?” tandas Uchok mengakhiri keterangannya retoris.
(jn/bti)
