Di era digital ini, setiap kata dari pejabat publik bisa menjadi headline viral dalam hitungan detik. Namun, ironisnya, banyak pernyataan yang justru memicu kegaduhan nasional. Bayangkan, seorang menteri menyatakan sesuatu yang ambigu, lalu diklarifikasi berulang kali oleh stafnya. Atau, saat ditanya soal isu krusial seperti ekonomi atau bencana, jawabannya malah nyasar ke topik lain. Kasus terbaru tabrakan kereta di Bekasi Timur yang ditanggapi dengan pernyataan pejabat dengan solusi memindahkan gerbong khusus wanita ke bagian tengah, Dimana sangat tidak berhubungan dengan persoalan mengapa masih terjadi kecelakaan tersebut.
Fenomena “pejabat asal ngomong” ini bukan sekadar blunder kecil; ia merusak kepercayaan publik, membuang waktu, dan menghambat pembangunan nasional. Sudah saatnya kita renungkan: mengapa komunikasi pejabat sering gagal, dan bagaimana memperbaikinya?
Masalah ini bukan hal baru. Di Indonesia, survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2023 menunjukkan bahwa 62% responden kecewa dengan kualitas komunikasi pemerintah selama pandemi. Pernyataan asal-asalan sering lahir dari kurangnya persiapan. Pejabat, yang seharusnya menjadi panutan, kadang berbicara tanpa data atau konteks jelas. Contohnya, pada 2022, seorang pejabat daerah mengklaim “banjir sudah teratasi total” tepat saat hujan deras menerjang lagi. Pernyataan itu langsung viral di media sosial, memicu tagar #AsalNgomong. Akibatnya? Publik curiga, bantuan terhambat, dan citra pemerintah anjlok. Argumen sederhana: kata-kata bukan angin lalu; ia membentuk persepsi realitas.
Lebih parah lagi, jawaban yang tidak tepat sasaran. Saat wartawan bertanya soal inflasi pangan, pejabat malah beralih ke prestasi infrastruktur. Ini disebut deflection dalam teori komunikasi politik, di mana pembicara menghindari isu inti untuk menyelamatkan muka. Psikolog komunikasi seperti Deborah Tannen dalam bukunya The Argument Culture (1998) menjelaskan bahwa pola ini menciptakan kesan manipulatif.
Di Indonesia, kasus serupa marak. Ingat saat isu subsidi BBM dibahas? Seorang menteri jawab pertanyaan soal dampak pada rakyat kecil dengan “kami sudah bangun jalan tol banyak”. Respons itu tak menyentuh akar masalah, malah memicu protes di TikTok dan Twitter. Data Kominfo 2024 mencatat, 45% hoaks politik berasal dari miskomunikasi pejabat seperti ini, yang kemudian diklarifikasi berulang, memperburuk kegaduhan.
Gaya komunikasi buruk menjadi bumbu pedas yang membuat masalah membara. Banyak pejabat masih menggunakan bahasa birokratis kaku, penuh jargon, atau nada arogan. Misalnya, frasa seperti “itu bukan ranah kami” atau “sabar dulu” terdengar dingin dan tak empati. Padahal, menurut model komunikasi 7C (Clear, Concise, Concrete, Correct, Coherent, Complete, Courteous) dari Cutlip dan Center dalam Effective Public Relations (2006), komunikasi efektif harus santun dan relevan.
Di negara demokrasi seperti kita, pejabat adalah pelayan publik, bukan raja. Gaya bicara kasar atau asal kritik bisa memicu polarisasi, seperti yang terlihat dalam kontroversi pernyataan seorang gubernur tentang “generasi Z malas” pada 2025. Pernyataan itu diklarifikasi setelah demo mahasiswa, tapi kerusakan reputasi sudah telanjur terjadi.
Dampaknya luar biasa merugikan. Pertama, hilangnya kepercayaan. Edelman Trust Barometer 2025 melaporkan indeks kepercayaan publik terhadap pemerintah Indonesia hanya 58%, turun 5 poin dari tahun sebelumnya, sebagian karena blunder komunikasi. Kedua, inefisiensi birokrasi. Setiap klarifikasi butuh konferensi pers baru, boros anggaran dan waktu. Ketiga, kegaduhan sosial. Media sosial mempercepat penyebaran, sering berujung pada hoaks atau kampanye hitam. Contoh nyata: pernyataan “vaksin buatan lokal 100% aman” tanpa data uji klinis pada 2023 memicu keraguan massal, menunda program imunisasi di pedesaan. Akhirnya, pembangunan terganggu; investor ragu, rakyat apatis.
Mengapa ini terus berulang? Beberapa faktor struktural patut disoroti. Pertama, kurangnya pelatihan komunikasi. Banyak pejabat naik jabatan lewat prestasi teknis, tapi minim skill public speaking. Di negara maju seperti Singapura, setiap menteri wajib ikut workshop komunikasi setiap tahun, hasilnya indeks kepercayaan 75%. Kedua, tekanan politik. Pejabat sering bicara untuk menyenangkan atasan, bukan publik. Ketiga, budaya “asal bicara” dari era Orde Baru yang masih melekat, di mana media dikontrol ketat. Kini, dengan kebebasan pers, pola lama ini jadi bumerang.
Solusi ada di tangan kita semua, tapi dimulai dari pejabat. Pertama, persiapan matang sebelum bicara. Setiap pernyataan harus didukung data BPS, survei, atau fakta lapangan. Bayangkan jika pejabat pakai “sandwich method”: mulai dengan empati, isi dengan fakta, akhiri dengan solusi. Kedua, jawab tepat sasaran. Latih dengan simulasi wawancara, seperti yang dilakukan Gedung Putih AS. Ketiga, gaya komunikasi santun dan populer. Gunakan bahasa sehari-hari, cerita rakyat, atau analogi sederhana. Contoh: daripada “kebijakan fiskal berkelanjutan”, katakan “seperti menabung untuk masa depan anak cucu”.
Pemerintah pusat bisa berperan besar. Buat pedoman komunikasi nasional, seperti Perpres Komunikasi Publik 2026 yang sedang dirancang. Integrasikan pelatihan di IPDN dan Lemhannas, dengan modul khusus tentang media sosial. Libatkan influencer atau jurnalis untuk feedback. Di daerah, gubernur dan bupati bisa bentuk tim komunikasi crisis, siap 24/7. Publik pun punya andil, tanyakan pertanyaan kritis, tapi beri ruang klarifikasi tanpa langsung hakim.
Bayangkan Indonesia dengan pejabat yang bicaranya seperti teman diskusi yang jelas, relevan, dan penuh empati. Tak ada lagi klarifikasi berulang, tak ada kegaduhan sia-sia. Saat itu, energi nasional tertuju pada SDG’s, pendidikan berkualitas, dan ketahanan pangan bukan pada meme viral. Sebagai bangsa yang menghargai musyawarah, kita pantas punya komunikasi yang bijak.
Pejabat bukan selebriti; mereka pemimpin. Bicara asal bukan gaya keren, tapi kebodohan mahal. Mari ubah sekarang, demi Indonesia maju. Rakyat menunggu, bukan klarifikasi, tapi aksi nyata. Semoga.(*)
HERY PURNOBASUKI
Guru Besar dan Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan Universitas Airlangga
