TUBAN, CAKRAWARTA.com – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menekankan pentingnya menghidupkan kembali tradisi silaturahmi serta memperkuat Qanun Asasi dalam arah gerak organisasi ke depan. Penegasan itu mengemuka dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) I PWNU Jatim yang digelar di Pondok Pesantren Sunan Bejagung 2, Kabupaten Tuban, yang berlangsung sejak Sabtu (11/4/2026) hingga hari ini, Minggu (12/4/2026).
Ketua PWNU Jawa Timur, KH. Abdul Hakim Mahfudz, menyoroti adanya perubahan karakter internal Nahdlatul Ulama yang, menurut dia, mulai menjauh dari tradisi silaturahmi sebagai ruh organisasi.
“NU hari ini terasa berbeda. Salah satu yang paling mencolok, yang tidak lagi tampak dalam peraturan perkumpulan yang baru, adalah soal silaturahmi,” ujarnya.
Ia menilai, terdapat jarak antara regulasi formal organisasi dengan praktik sosial-kultural yang selama ini menjadi fondasi NU. Karena itu, ia mendorong adanya muhasabah dan evaluasi menyeluruh atas arah gerak organisasi.
Dengan jumlah jam’iyyah yang diperkirakan mencapai sekitar 150 juta orang di Indonesia, ia mempertanyakan efektivitas organisasi jika potensi besar tersebut tidak berjalan dalam arah kolektif. “Untuk apa kalau kita berjalan sendiri-sendiri,” katanya.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, dalam kesempatan yang sama mengajak warga Nahdliyyin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.
Menurut dia, berbagai program yang dijalankan warga Nahdliyyin, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
“Kolaborasi ini penting untuk memperkuat pembangunan Jawa Timur yang sudah berjalan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Rais Syuriah PBNU, Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA, yang membuka Muskerwil, menempatkan forum tersebut dalam konteks yang lebih luas, yakni sebagai bagian dari momentum menuju Muktamar ke-35 NU.
“Muktamar yang akan datang bukan sekadar soal waktu, tetapi menjadi penanda akhir abad pertama dan awal abad kedua NU,” kata Nuh.
Ia juga menekankan pentingnya menghadirkan pandangan yang autentik dari peserta Muskerwil sebagai representasi suara akar rumput.
Penegasan aspek normatif organisasi disampaikan Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim, KH Abdul Matin Jawahir. Ia mengingatkan pentingnya kembali pada Qanun Asasi sebagai fondasi ideologis dan konstitusional NU.
Menurut dia, posisi Rais Aam perlu ditegaskan kembali sebagai otoritas tertinggi dalam struktur hukum organisasi. “Siapapun Rais Aamnya, harus menjadi supremasi hukum,” ujarnya.
Ia juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Muktamar NU pada Agustus 2026, termasuk terkait waktu dan tempat yang mengikuti arahan Rais Aam.
Muskerwil ini diharapkan tidak sekadar menjadi agenda rutin, melainkan mampu melahirkan gagasan strategis bagi arah Nahdlatul Ulama di tengah tantangan zaman.(*)
Kontributor: Cak Edy
Editor: Abdel Rafi
