SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Musyawarah Daerah Dewan Kesenian Jawa Timur (Musda DKJT) yang akan digelar mulai hari ini, Jumat (13/6/2025) hingga Minggu (15/6/2025) mendatang, tidak hanya dinantikan sebagai ajang transisi kepengurusan, tetapi juga sebagai ruang harapan bagi lahirnya tata kelola kebudayaan yang lebih inklusif, bersih, dan berorientasi masa depan.
Salah satu suara reflektif datang dari Probo Darono Yakti, dosen Hubungan Internasional Universitas Airlangga sekaligus pegiat budaya lintas disiplin. Menanggapi gagasan Heri Lentho -seniman senior yang mengusulkan transformasi DKJT menjadi Dewan Kebudayaan- Probo mengajak semua pihak menyambut Musda dengan kepala dingin dan hati terbuka.
“Gagasan ini bukan sekadar perubahan nama, tapi ajakan untuk melihat ulang peran DKJT dalam ekosistem kebudayaan Jawa Timur. Sudah waktunya lembaga ini menjadi rumah yang nyaman bagi semua generasi,” ujarnya.
Dalam pandangannya, Dewan Kesenian seharusnya menjadi mitra strategis pemerintah daerah, bukan oposisi. Ia mencontohkan model hubungan Dewan Kebudayaan DIY dengan Gubernur DIY yang berlangsung dalam semangat dialog dan kesetaraan.
Tak kalah penting adalah dorongan untuk transparansi tata kelola dan pendataan budaya yang konsisten. Probo menilai bahwa keberlanjutan program seperti Lokadata Budaya atau Daksa Budaya harus dijaga sebagai alat kolaborasi, bukan ajang saling klaim.
“Audit independen bukan hal yang menakutkan jika pengelolaan dana publik dilakukan secara bersih dan akuntabel. Laporan yang jujur tak perlu malu, justru itu yang membangun kepercayaan,” katanya.
Regenerasi: Dari Slogan Jadi Ruang Nyata
Salah satu penekanan terpenting dalam pernyataan Probo adalah kebutuhan mendesak akan regenerasi nyata dalam tubuh DKJT. Menurutnya, generasi muda tidak kekurangan gagasan dan kapasitas, tetapi sering kali terhambat oleh struktur yang kaku dan pola kerja lama.
“Sudah saatnya generasi muda diberi tempat, ruang, dan panggung. Bukan sekadar sebagai undangan seremonial, tapi sebagai penggerak utama,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan agar representasi daerah dalam tubuh DKJT benar-benar memainkan peran substantif, bukan hanya menjadi daftar hadir dalam rapat koordinasi tahunan. Dalam penyusunan program strategis seperti Warisan Budaya Takbenda (WBTb), keterlibatan aktif dari pegiat lokal sangat diperlukan.
Musda kali ini, menurut Probo, seharusnya tidak berhenti pada urusan struktural atau pemilihan presidium semata. Lebih dari itu, ia mendorong agar forum ini menjadi momentum arah baru: menyelaraskan antara visi budaya Jawa Timur dengan semangat zaman dan kebutuhan generasi penerus.
“Musda ini adalah ujian niat baik kita. Apakah kita sungguh ingin membuka jalan untuk yang muda, atau terus nyaman dengan pola lama yang makin kehilangan relevansi,” pungkasnya.
Digelar di bulan Bung Karno, Musda DKJT 2025 diharapkan menjadi tonggak pembaruan dalam pengelolaan seni dan budaya di Jawa Timur, yang lebih setara, transparan, partisipatif, dan menaruh harapan besar pada generasi baru budaya.(*)
Editor: Tommy dan Abdel Rafi
