Ketika kampanye itu tiba, janji-janji disodorkan layaknya kembang api yang begitu terang, gemerlap, dan memikat. Janji lapangan kerja baru, layanan kesehatan lebih mudah dijangkau, infrastruktur merata, hingga ketahanan pangan yang siap membentengi bangsa dari badai global, semua dilontarkan dengan ketegasan yang membuat banyak orang mengangguk, beberapa meneteskan haru, dan banyak yang menaruh harapan. Kini, beberapa tahun setelah janji-janji itu dilontarkan, kita dihadapkan pada kenyataan yang campur aduk dimana masih ada sedikit sinar yang tersisa, tapi lebih sering yang terasa justru bara yang belum padam dan asap dari masalah baru yang muncul.
Memaknai janji kampanye sebagai semacam kontrak moral antara penguasa dan rakyat adalah hal yang wajar. Bukan sekadar retorika, janji membawa ekspektasi bahwa kehidupan akan lebih mudah, bahwa pemerintah mampu menyelesaikan masalah yang mengganjal lama, dan bahwa kepemimpinan baru akan menuntun negara ke arah yang lebih stabil. Namun janji bukanlah mantra instan; implementasinya bertumpu pada kapasitas kelembagaan, kualitas perencanaan, koordinasi antar lembaga, dan tak kalah penting, kesabaran publik yang kerap tipis ketika masalah mulai meruncing.
Salah satu janji yang paling sering disorot adalah soal ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Dalam retorika kampanye, ketahanan pangan digambarkan sebagai tugas mulia yang menempatkan petani kembali sebagai pahlawan bangsa, memperkuat rantai pasok, dan menjaga suplai bahan pokok agar harga tidak limbung. Ada upaya-upaya konkret mulai dari program-program bantuan, modernisasi alat produksi, hingga kebijakan impor yang diplot sebagai instrumen pengendalian pasar. Ironisnya, transformasi struktural di sektor pertanian tak bisa dilakukan hanya lewat kebijakan tahunan. Ini adalah pekerjaan rumah yang memerlukan pemahaman mendalam soal agraria, akses permodalan, penyuluhan berkelanjutan, dan reformasi distribusi. Ketika satu kebijakan berubah di pusat, rantai bawah yang rapuh menunjukkan titik-titik lemah mulai dari akses pupuk yang belum merata, distributor yang masih bermonopoli, bahkan infrastruktur logistik yang belum menjangkau wilayah-wilayah terpencil. Akibatnya, janji ketahanan pangan terkadang terasa lebih banyak retorika daripada kenyataan yang menyentuh sawah-sawah kecil di pelosok.
Bidang infrastruktur, yang kerap menjadi kebanggaan dalam laporan capaian, memang menghasilkan pemandangan fisik yang bisa diukur seperti jalan, bendungan, pelabuhan, dan bandara. Pembangunan fisik ini penting karena membangun konektivitas, membuka peluang ekonomi, dan mempercepat distribusi barang. Namun infrastruktur bukan sekadar beton dan baja; ia harus berfungsi dalam tatanan sosial dan ekonomi yang sehat. Intinya, infrastruktur tanpa perencanaan yang menyeluruh mudah menimbulkan persoalan baru seperti proyek yang tidak berkelanjutan, pembengkakan biaya, atau bahkan koridor yang lebih menguntungkan segelintir pihak ketimbang komunitas lokal. Ketika manfaat ekonomi dari proyek-proyek besar tidak mengalir ke masyarakat luas, pertanyaan tentang keadilan distribusi manfaat mulai mengemuka. Di situlah janji-janji pembangunan tampak retak bukan karena infrastruktur itu sendiri salah, tetapi karena manfaat yang dijanjikan belum terdistribusi secara merata.
Isu korupsi dan tata kelola juga tidak boleh diabaikan dalam refleksi capaian pemerintahan. Salah satu harapan publik pasca-pemilu adalah peningkatan integritas birokrasi, penyederhanaan prosedur, dan transparansi anggaran. Namun praktik lama yang membelit sistem birokrasi kerap membentuk hambatan yang sulit diurai dalam tempo singkat. Seringkali solusi teknokratis yang dirancang di tingkat pusat harus berhadapan dengan kebiasaan lokal, kepentingan dinasti, dan jaringan patronase yang mengakar. Tanpa reformasi kelembagaan yang mendasar bukan hanya perbaikan kosmetik upaya mengurangi kebocoran anggaran dan memastikan akuntabilitas akan berjalan pelan, bahkan stagnan. Akibatnya, kepercayaan publik terkikis setiap kali muncul kasus-kasus yang menjerat aparatur atau pejabat, membuat narasi perubahan tampak lebih lambat dari yang dijanjikan.
Dalam ranah kesejahteraan sosial, janji-janji tentang perbaikan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial menyentuh kehidupan banyak orang. Namun kenyataan lapangan menunjukkan bahwa akses dan kualitas masih sangat bergantung pada lokasi dan kemampuan ekonomi keluarga. Sistem jaminan kesehatan mungkin diperluas, namun fasilitas primer di banyak daerah masih kekurangan tenaga medis, obat, dan peralatan yang memadai. Pendidikan yang inklusif dan berkualitas tetap menjadi pekerjaan rumah besar, mulai dari guru yang belum mendapatkan pelatihan memadai, sarana belajar yang terbatas, hingga ketimpangan digital yang memperlebar jurang kesempatan. Di sini tampak dilema kebijakan yakni bagaimana menjangkau semua lapisan sekaligus meningkatkan kualitas? Jawabannya memerlukan anggaran yang konsisten, perencanaan jangka panjang, dan penguatan kapasitas lokal dan bukan sekadar program jangka pendek yang digembar-gemborkan saat kampanye.
Lebih rumit lagi, terdapat kontradiksi antara narasi keamanan dan kebebasan sipil. Pemerintahan yang menekankan stabilitas dan keamanan sebagai prioritas sering kali mendapat dukungan luas, terutama jika retorika itu dianggap mampu meredam kekacauan politik dan ekonomi. Namun ketika kebijakan keamanan meluas ke ranah kontrol informasi, pembatasan ruang sipil, atau pengetatan kebebasan berpendapat, kekhawatiran publik akan berkembangnya otoritarianisme juga muncul. Demokrasi tidak mati hanya karena keputusan politik, tetapi juga karena kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik yang adil dan terbuka.
Satu hal yang jarang dibahas dalam laporan capaian resmi adalah efektivitas komunikasi publik. Janji yang tidak jelas rumusan dan targetnya akan menimbulkan ekspektasi yang beragam. Komunikasi kebijakan yang baik bukan sekadar memberi tahu apa yang akan dilakukan, tetapi juga menetapkan indikator keberhasilan, jangka waktu, dan risiko-risiko yang mungkin muncul. Tanpa itu, rakyat mudah merasa dikecewakan ketika realitas berjarak jauh dari harapan. Sikap jujur soal batasan kemampuan negara bahwa beberapa masalah memerlukan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan bisa jauh lebih produktif daripada membiarkan harapan palsu tumbuh subur.
Selain itu, kebijakan yang tidak sensitif terhadap konteks lokal sering menimbulkan resistensi. Indonesia adalah negara besar dengan keragaman kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Satu solusi nasional belum tentu cocok diterapkan seragam di seluruh provinsi. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi menuntut pendekatan bottom-up dengan melibatkan pemerintahan daerah, tokoh masyarakat, dan kelompok rentan sejak perencanaan hingga evaluasi. Tanpa partisipasi ini, kebijakan berisiko menjadi proyek top-down yang cantik di permukaan namun kehilangan akar di bawahnya.
Juga tak boleh dilupakan peran masyarakat sipil dan media independen sebagai pengawas demokrasi. Kritik yang konstruktif, investigasi yang mendalam, dan ruang-ruang dialog publik memainkan peran penting agar janji kampanye tidak sekadar menguap menjadi narasi kosong. Ketika ruang-ruang ini dirawat, pemerintah mendapatkan umpan balik yang memperbaiki kebijakan; ketika diredam, ruang untuk koreksi berkurang dan kesalahan berulang lebih mungkin terjadi.
Refleksi atas capaian pemerintahan saat ini bukan ajang untuk menyorot kegagalan semata atau memanjakan pesimisme. Ini adalah panggilan untuk mengambil catatan secara realistis antara mana janji yang sudah menunjukkan tanda-tanda keberhasilan kecil tetapi penting; mana janji yang jelas belum terimplementasi; dan mana kebijakan yang malah menimbulkan masalah baru yang mengancam stabilitas sosial dan kepercayaan publik. Pemerintah yang baik adalah yang mampu mengakui keterbatasan, memperbaiki kursus, dan melibatkan rakyat dalam proses pemulihan.
Karena itu, menggenggam bara janji kampanye berarti menahan panasnya ekspektasi sambil menjaga api harapan agar tak padam. Rakyat butuh bukti konkret, tetapi juga perlu kesabaran yang rasional. Pemimpin butuh dukungan masyarakat, tetapi harus pula menerima koreksi dan kebijakan berbasis bukti. Tanpa dialog berkelanjutan antara pemimpin dan warga, bara janji akan menjadi abu hangat hanya sesaat, lalu hilang ditelan angin skeptisisme. Jika benar niatnya untuk membawa bangsa ke arah yang lebih baik, kerja nyata, transparansi, dan keberanian untuk memperbaiki diri lebih utama daripada retorika yang memukau saat kampanye. Hanya dengan begitu, janji kampanye bisa berubah dari bara yang membakar menjadi bara yang menerangi jalan panjang menuju kemajuan bersama. Semoga.(*)
HERY PURNOBASUKI
Guru Besar FST Unair dan Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan Universitas Airlangga
