Di tengah derasnya arus globalisasi, revolusi digital, dan kompetisi geopolitik yang semakin kompleks, Indonesia membutuhkan organisasi kemahasiswaan yang tidak hanya mampu mencetak pemimpin, tetapi juga melahirkan gagasan besar bagi masa depan bangsa. Dalam konteks itu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memiliki posisi yang sangat strategis. Selama hampir delapan dekade sejak didirikan oleh Lafran Pane pada 5 Februari 1947, HMI telah menjadi salah satu sekolah kepemimpinan terbesar di Indonesia. Dari rahim organisasi ini lahir banyak tokoh nasional yang mewarnai perjalanan republik, mulai dari akademisi, birokrat, pengusaha, ulama, hingga negarawan.
Lafran Pane mendirikan HMI bukan semata-mata sebagai wadah berhimpun mahasiswa Islam, melainkan sebagai gerakan kader yang bertugas menjaga keislaman sekaligus keindonesiaan.
Dua misi besar HMI yakni mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempertinggi derajat umat Islam, merupakan fondasi yang hingga hari ini tetap relevan. Karena itu, ukuran keberhasilan HMI tidak boleh berhenti pada banyaknya kader yang menduduki jabatan publik, tetapi sejauh mana organisasi ini mampu menghadirkan solusi atas persoalan bangsa.
Sayangnya, harus diakui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, energi HMI kerap tersita oleh dinamika internal yang berkepanjangan.
Perbedaan pilihan politik, polarisasi kepemimpinan, rivalitas antarkelompok, hingga menurunnya budaya intelektual sering kali lebih mendominasi ruang diskusi dibandingkan upaya merumuskan solusi terhadap persoalan bangsa. Padahal, organisasi yang besar bukanlah organisasi yang bebas dari perbedaan, melainkan organisasi yang mampu mengelola perbedaan menjadi kekuatan kolektif.
Dalam ilmu organisasi, Peter Drucker mengingatkan bahwa culture eats strategy for breakfast. Sebaik apa pun strategi organisasi, semuanya akan gagal apabila budaya organisasinya tidak sehat. Edgar H. Schein, melalui teorinya tentang budaya organisasi, juga menjelaskan bahwa nilai, kebiasaan, dan cara berpikir bersama jauh lebih menentukan masa depan organisasi daripada sekadar struktur formalnya. Sementara Warren Bennis menegaskan bahwa organisasi yang bertahan adalah organisasi yang mampu belajar, beradaptasi, dan membangun kepercayaan antaranggotanya.
Berangkat dari pemikiran tersebut, penulis menawarkan sebuah paradigma yang disebut HMI Meuseuraya.
Meuseuraya adalah falsafah masyarakat Aceh yang berarti bergotong royong, bekerja bersama, saling menguatkan, dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nilai ini telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Aceh selama berabad-abad. Saya meyakini bahwa semangat tersebut dapat diangkat menjadi paradigma nasional bagi HMI.
HMI Meuseuraya bukanlah konsep romantisme budaya, melainkan sebuah pendekatan organisasi. Paradigma ini menempatkan kolaborasi di atas polarisasi, dialog di atas konflik, dan pengabdian di atas ambisi kekuasaan. Perbedaan pandangan tetap dijaga sebagai tradisi intelektual, tetapi diarahkan untuk melahirkan sintesis pemikiran, bukan permusuhan yang berkepanjangan.
Dalam konteks ini, pemikiran Nurcholish Madjid menjadi sangat relevan. Tokoh bangsa yang akrab disapa Cak Nur itu, berkali-kali mengingatkan bahwa kemajuan umat tidak mungkin lahir dari sikap eksklusif, melainkan dari keterbukaan berpikir, tradisi ilmu pengetahuan, dan keberanian melakukan pembaruan. Gagasan terkenalnya, “Islam Yes, Partai Islam No,” bukanlah penolakan terhadap politik, tetapi ajakan agar umat Islam tidak menyempitkan nilai-nilai Islam hanya menjadi identitas kelompok. Spirit yang sama seharusnya hidup di tubuh HMI: membangun organisasi yang inklusif, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.
Demikian pula Akbar Tandjung, salah alumnus HMI yang banyak menulis mengenai kepemimpinan dan organisasi, menegaskan bahwa kaderisasi bukan sekadar proses regenerasi, melainkan proses membangun karakter, integritas, dan kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat. Kader yang baik bukan hanya piawai memenangkan forum, tetapi mampu memenangkan kepercayaan publik melalui karya nyata.
Oleh karena itu, HMI tidak boleh hanya menjadi arena kompetisi politik internal. HMI harus kembali menjadi laboratorium intelektual. Organisasi ini harus menjadi pusat lahirnya kajian kebijakan publik, riset strategis, inovasi sosial, serta pemikiran-pemikiran baru yang mampu menjawab tantangan Indonesia menuju bonus demografi 2045. Persoalan artificial intelligence atau akal imitasi (AI), transformasi digital, ketahanan pangan, perubahan iklim, energi baru terbarukan, ekonomi syariah, hingga pemberdayaan UMKM seharusnya menjadi agenda utama gerakan intelektual HMI.Untuk mewujudkan HMI Meuseuraya secara nasional, setidaknya terdapat lima agenda pembaruan.
Pertama, menghidupkan kembali tradisi intelektual melalui riset, publikasi ilmiah, diskusi kebangsaan, dan budaya membaca sebagai identitas utama kader HMI.
Kedua, melakukan transformasi digital organisasi agar administrasi, kaderisasi, perpustakaan, database alumni, hingga proses pembelajaran dapat diakses secara modern, transparan, dan efektif.
Ketiga, memperkuat kemandirian ekonomi kader melalui inkubasi kewirausahaan, pelatihan kepemimpinan ekonomi, serta kolaborasi dengan dunia usaha tanpa mengorbankan independensi organisasi.
Keempat, memperluas gerakan pengabdian kepada masyarakat melalui advokasi kebijakan publik, pendidikan desa, pemberdayaan ekonomi umat, literasi digital, bantuan hukum, dan gerakan sosial berbasis kebutuhan masyarakat.
Kelima, membangun rekonsiliasi kader sebagai budaya organisasi. Setiap konferensi, kongres, maupun forum musyawarah harus menjadi ruang demokrasi yang bermartabat. Perbedaan pilihan adalah bagian dari demokrasi organisasi, tetapi persaudaraan harus tetap menjadi identitas utama HMI.
Sesungguhnya, tantangan terbesar HMI hari ini bukanlah kekurangan kader cerdas. HMI memiliki banyak kader berkualitas yang tersebar di berbagai sektor. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menyatukan seluruh potensi tersebut dalam satu arah gerakan yang sama. Organisasi besar tidak dibangun oleh individu-individu hebat yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan oleh orang-orang hebat yang mampu bekerja bersama.
HMI Meuseuraya menawarkan jalan itu. Sebuah paradigma yang mengajak seluruh kader kembali kepada semangat awal Lafran Pane: menjadikan HMI sebagai rumah besar perjuangan intelektual, keislaman, dan kebangsaan. Rumah yang mampu mempersatukan perbedaan, merawat persaudaraan, dan menghadirkan solusi bagi umat serta negara.
Apabila semangat Meuseuraya benar-benar menjadi budaya organisasi, saya optimistis HMI akan memasuki babak baru sebagai organisasi kader yang bukan hanya melahirkan pemimpin, tetapi juga membangun peradaban. Sebab pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat siapa yang paling keras berdebat dalam forum, melainkan siapa yang paling besar kontribusinya bagi bangsa.
HMI harus kembali menjadi rumah gagasan, rumah pengabdian, dan rumah persatuan. Di sanalah semangat Meuseuraya menemukan maknanya yang berbeda dalam pikiran, bersatu dalam perjuangan, dan bersama-sama mengabdi untuk Indonesia. Semoga. (*)
MUHAMMAD FADLI
Sekretaris Umum HMI Badko Aceh
