Beruntunnya letusan gunung berapi di Indonesia sepanjang 2026 terasa seperti alarm yang tak henti berdentang bukan hanya soal asap dan lahar, tetapi soal tumpukan pertanyaan tentang bagaimana kita mengurus negeri ini. Dari Sabang sampai Merauke, getarannya berbeda-beda: ada yang merasakan gempa di rumah-rumah mereka, ada yang melihat langit memerah di pagi hari, ada pula yang kehilangan sawah atau akses jalan. Saat alam memperlihatkan kekuatannya, kita sebagai bangsa dipaksa menatap cermin. Di sana jelas tergambar bukan hanya kebesaran gunung yang meletus, melainkan juga retakan-retakan pada sistem pengelolaan, kebijakan, dan prioritas.
Pertama-tama, mari kita singkap satu hal yang sederhana namun sering dilupakan bahwa letusan gunung berapi bukan fenomena tunggal yang bisa dipisahkan dari konteks sosial-ekonomi dan kebijakan. Ketika suatu gunung meletus, dampaknya diperparah atau dipelankan oleh kebijakan kita bagaimana tata ruang ditetapkan, bagaimana peringatan dini dijalankan, seberapa cepat bantuan tiba, dan bagaimana proses rekonstruksi direncanakan. Ketika rantai letusan terjadi dalam tempo pendek, persoalan-persoalan sistemik yang selama ini diabaikan tiba-tiba muncul ke permukaan. Bukannya hanya soal teknis, ini soal prioritas: apakah keselamatan rakyat benar-benar ditempatkan di atas agenda lain?
Kita sering bangga dengan jargon “siap bencana” dan “ketangguhan nasional” di pidato-pidato resmi. Namun di lapangan, kesiapsiagaan itu kerap berbentuk simbolik yaitu rambu evakuasi yang pudar, tenda darurat yang tak cukup jumlahnya, data penduduk yang tercecer di berbagai instansi, koordinasi antarlembaga yang lamban, dan anggaran yang lebih senang mampir di layar presentasi ketimbang langsung ke kebutuhan mendesak. Ketika alam marah, urusan-urusan kecil ini berubah menjadi soal hidup dan mati. Kegagalan koordinasi bukan sekadar kesalahan administratif; itu menambah panjang derita keluarga yang mengungsi dan menunda pemulihan ekonomi lokal.
Ada pula dimensi konflik kepentingan yang tak bisa diabaikan. Indonesia kaya sumber daya, dan tidak jarang pengelolaan ruang dan sumber daya itu diwarnai kepentingan ekonomi yang kuat. Ketika kawasan rawan bencana dijadikan lahan investasi entah untuk pariwisata, pertambangan, atau pemukiman yang didorong laju urbanisasi, risiko disingkirkan dari perhitungan publik tetapi tetap ada di peta realitas. Kita perlu bertanya: pada siapa keputusan tata ruang itu benar-benar berpihak? Kepada modal yang mengejar keuntungan cepat, atau kepada masyarakat yang hidup bertahun-tahun di kaki gunung? Ketidakseimbangan jawaban atas pertanyaan ini memperlihatkan satu hal menyakitkan: sering kali, yang paling rentan justru yang menanggung beban terbesar ketika bencana datang.
Selain soal kebijakan ruang dan koordinasi, ada persoalan transparansi dan akuntabilitas. Dalam situasi darurat, informasi cepat dan akurat adalah nyawa. Namun belakangan kita melihat potret informasi yang berputar lambat, kadang kabur, atau bahkan kontradiktif. Ketika berbagai pihak berargumen balai bisa berkata begini, dinas lain mengartikannya lain bahwa warga berada pada posisi paling rawan dimana mereka harus memutuskan apakah akan bertahan atau pergi, dan keputusan itu mesti dibuat dengan informasi yang jelas. Transparansi bukan hanya soal mempublikasikan laporan, melainkan soal memastikan informasi itu mudah diakses, dapat dipercaya, dan digunakan untuk tindakan nyata.
Mari juga berbicara tentang distribusi bantuan dan pemulihan. Respons darurat adalah ujian empati dan efisiensi. Dari pengalaman letusan sebelumnya, kita tahu betapa pentingnya logistik yang cepat, tetapi juga distribusi yang adil. Bantuan yang menumpuk di pusat distribusi jauh dari titik terdampak, data penerima bantuan yang bermasalah, sampai praktik bantuan yang lebih menguntungkan penyedia layanan ketimbang korban semua itu mengikis kepercayaan publik. Rekonstruksi memerlukan rencana jangka panjang: bukan sekadar mendirikan rumah sementara lalu tutup buku, tetapi membangun kembali infrastruktur, membuka kembali mata pencaharian, dan memulihkan kapasitas sosial-ekonomi masyarakat. Itu perlu kebijakan yang berkelanjutan, tahan bencana, dan partisipatif.
Keterlibatan masyarakat lokal juga menjadi kunci. Warga yang tinggal di sekitar gunung berapi memiliki pengetahuan kultural dan pengalaman turun-temurun yang berharga. Mereka tahu pola alam, tanda-tanda pra-letusan yang tak selalu masuk dalam model ilmiah formal, dan strategi bertahan yang adaptif. Mengabaikan pengetahuan lokal demi pendekatan teknokratis semata adalah kesia-siaan. Model pengelolaan yang paling efektif adalah yang memadukan ilmu pengetahuan modern dengan kearifan lokal membangun sistem peringatan dini yang ilmiah, sambil memanfaatkan jaringan komunitas untuk menyosialisasikan dan menjalankan rencana evakuasi secara efektif.
Ekonomi lokal juga sering terlupakan dalam narasi bencana. Letusan tidak hanya merusak rumah dan jalan, tetapi juga merampas mata pencaharian: lahan pertanian yang tertimbun abu, peternakan yang terkena dampak, dan usaha mikro yang terguncang. Jika pemulihan hanya fokus pada fisik, ketahanan ekonomi berbulan-bulan hingga bertahun-tahun akan rapuh. Oleh karena itu, perlu ada program pemulihan yang menyentuh aspek ekonomi: akses modal mikro, pelatihan usaha alternatif untuk wilayah terdampak, serta dukungan untuk menghidupkan kembali produksi lokal. Pemulihan yang inklusif akan membuat masyarakat tidak hanya kembali bertahan, tetapi juga berkembang.
Peran media dan publik juga tak kalah penting. Media yang bertanggung jawab bisa menjadi penghubung antara fakta lapangan dan kebijakan publik. Liputan yang mendalam dan berimbang membantu publik memahami kompleksitas situasi, sementara tekanan publik yang cerdas dan terinformasi dapat mendorong akuntabilitas. Namun kritik publik yang hanya terjebak dalam kemarahan tanpa dasar data sering kali memproduksi kebingungan. Kita butuh pengawasan yang kritis sekaligus konstruktif yang menuntut perbaikan nyata tanpa menebar kepanikan.
Oleh karena itu, ada masalah yang lebih besar yaitu prioritas nasional. Apakah kita akan terus menempatkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek di atas keselamatan dan kesejahteraan jangka panjang? Rangkaian letusan tahun ini menuntut refleksi mendalam tentang arah pembangunan kita. Mitigasi bencana harus menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan dari infrastruktur, kebijakan pertanahan, hingga investasi publik. Kalau tidak, kita akan terus berulang pada pola yang sama yakni terkejut ketika alam menunjukkan taringnya, lalu berdiskusi sembari menunggu ketukan berikutnya. Begitu terus. Berulang. Tanpa solusi.
Rangkaian letusan memberikan pelajaran keras bahwa ketahanan sejati dibangun melalui kebijakan yang adil, pengelolaan sumber daya yang transparan, partisipasi masyarakat, dan prioritas pada keselamatan manusia. Kritik terhadap pengelolaan nusantara saat ini bukan sekadar seruan emosi; itu adalah seruan rasional untuk memperbaiki sistem demi mengurangi penderitaan di masa depan. Kita tidak perlu menunggu bencana lain untuk bertindak. Perubahan dimulai dari keputusan-keputusan kecil setiap hari komitmen anggaran yang jelas untuk mitigasi, pemetaan risiko yang akurat dan publik, pelibatan komunitas lokal dalam setiap rencana, serta mekanisme transparan untuk akuntabilitas.
Jika kita mampu menyusun ulang prioritas dengan sungguh-sungguh, Indonesia yang rawan bencana bisa menjadi contoh bagaimana sebuah bangsa menanggapi tantangan alam dengan bijak mengurangi risiko, memulihkan lebih cepat, dan melindungi warganya tanpa memilih keuntungan sesaat dibanding nyawa. Rangkaian letusan 2026 bisa menjadi titik balik: bukan hanya kisah duka, tetapi momen kebangkitan dalam tata kelola, yang menempatkan keselamatan dan martabat manusia di pusat kebijakan. Kita hanya perlu memilih untuk mendengarkan pelajaran alam itu, dan bertindak dengan cara yang lebih adil, cerdas, dan manusiawi. Semoga.(*)
HERY PURNOBASUKI
Guru Besar Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga dan Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan UNAIR
