“Sebagai suatu keharusan praktis, demokrasi sosialis pada akhirnya mungkin akan terbukti lebih palsu daripada demokrasi kapitalis.” — Joseph A. Schumpeter(1884-1950), Capitalism, Socialism and Democracy (1942)
Pada suatu wawancara, Rocky Gerung pernah ditanya, bisakah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dibubarkan?
Dijawabnya: Tidak. Itu perintah konstitusi!
Meski jawaban RG tak bisa memuaskan, dalil bagi dua program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu tergolong fundamental secara ekonomi.
Asal saja, menurut saya, filsafat ekonomi dari Marx, Smith, von Hayek, Mises hingga Schumpeter — yang terakhir sangat digemari Prof. Sumitro Dojohadikusumo dalam berbagai bukunya — diturunkan volume pengaruh pikirannya.
Lantas, apa relasinya dalil-dalil filsafat ekonomi ini? Atau, apa urgensi pentingnya untuk meneropong dua program di atas?
Untuk meneroka hal itu, saya kembali pada 24 Oktober 2015. Bagi saya, ini tanggal bulan dan tahun natal saya.
Sekembalinya dari lawatan ke Inggris di tanggal bulan dan tahun itu, Senator DPD RI, Benny Ramdhani, menghadiahi saya sejumlah buku.
Tapi, yang mengingatkan saya pada isu mutakhir hari ini judulnya adalah Postcapitalism: A Guide to Out Future (2015) dari Paul Mason.
Berikut, ulasan singkat uji satu literasi mutakhir atas kemaruk program MBG dan Kopdes Merah Putih dalam kritik paska kapitalisme.
Dan, apakah perspektif ini punya alasan fundamental mematoknya sebagai awal sosialisme Pancasila?
Juga, dengan patokan lain bagaimana isu kapitalisme-sosialisme-demokrasi dari Joseph A. Schumpeter sangat relevan dalam gagasan ekonomi nasional Soemitro Dojohadikusumo?
Sembari seruput air hangat dan sisipkan sejumput garam di bawah lidah, saya buka kembali buku Paul Mason setebal 242 dengan cover tebal bersampul.
Dalam Postcapitalism: A Guide to Our Future (2015), Paul Mason mengawali pembahasan krisis neoliberal pasca‑2008, yang baginya, hal itu membuka jalan bagi ekonomi berbasis informasi dan jaringan.
Sementara, bagi Presiden Prabowo Subianto, lewat program MBG dan Kopdes Merah Putih, mencoba membangun model distribusi dan solidaritas ekonomi rakyat yang selaras dengan gagasan pascakapitalisme.
Paul Mason (66), aktif menulis kolom di The New European, Social Europe, dan Frankfurter Rundschau, serta menjadi Honorary Senior Research Fellow di University of Exeter, dalam Postcapitalism, membuka dengan kritik keras terhadap neoliberalisme.
Di bab awal dikutip Mason mengulas, “”Alih-alih dipaksa berinovasi untuk keluar dari krisis menggunakan teknologi, 1 persen orang terkaya justru memaksakan kemiskinan dan atomisasi pada kelas pekerja.”
Ia menyoroti bagaimana elite finansial mempertahankan sistem dengan menekan kelas pekerja, bukan dengan inovasi.
Lanjut, pada bab The Prophets of Postcapitalism, Mason menghidupkan kembali gagasan Marx tentang “general intellect” dan menekankan kontradiksi utama kapitalisme modern.
Ulasannya, “Kontradiksi utama dalam kapitalisme modern adalah antara kemungkinan barang-barang yang diproduksi secara sosial secara bebas dan berlimpah, dan sistem monopoli, bank, dan pemerintah yang berjuang untuk mempertahankan kendali atas kekuasaan dan informasi.”
Dalam tilikannya lanjut, Mason melihat munculnya individu‑individu berjaringan dan komunitas open‑source sebagai embrio dunia pascakapitalis.
Jika dikaitkan dengan program Presiden Prabowo, terdapat resonansi menarik.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menjangkau lebih dari 62 juta penerima manfaat dengan ribuan dapur umum, menciptakan perputaran ekonomi desa hingga miliaran rupiah per tahun.
Betapapun asumsinya realistis, sejak ditetapkan, program MBG ini justru menelan korban internal (korupsi) dan eksternal (keracunan).
Fakta program lain, Kopdes Merah Putih. Koperasi ini dirancang sebagai pusat distribusi barang subsidi, layanan simpan pinjam murah, apotek desa, hingga cold storage untuk hasil pertanian dan perikanan.
Sebagaimana ditegaskan Presiden Prabowo Subianto bahwa, “barang subsidi tidak boleh diperdagangkan dan tidak akan diperdagangkan.”
Meski pernyataan ini menggemakan kritik Mason terhadap monopoli dan rente informasi, faktanya kebijakan tersebut masih tidak efektif
Selain tumpang tindih struktur, infrastrukturnya mirip cara kerja lampu Aladin yakni simsalabim.
Dengan demikian, ringkasnya Mason menawarkan kerangka teoritis bahwa kapitalisme digital menuju keruntuhan karena logika kelimpahan informasi.
Lain halnya Presiden Prabowo. Ia terus mencoba menjawab paradoks ekonomi Indonesia dengan kebijakan redistributif berbasis koperasi dan gizi.
Jika disimpulkan, keduanya bertemu dalam gagasan bahwa masa depan ekonomi harus berakar pada jaringan sosial, solidaritas, dan akses universal terhadap kebutuhan dasar.(*)
ReO Bibliothek Kokima Hill Manado, 3 September 2026
REINER EMYOT OINTOE
Fiksiwan asal Manado
