Sebagai seseorang yang lahir dan tumbuh dalam rahim tradisi Nahdlatul Ulama (NU), mengamati evolusi tata kelola jam’iyah ini selalu menghadirkan daya tarik tersendiri. Terutama jika kita menengok kembali waktu di mana NU mengalami transformasi institusional yang masif. Dari entitas kultural yang cair dan paguyuban tradisional, jam’iyah ini melompat menjadi kekuatan struktural raksasa yang mendirikan puluhan perguruan tinggi, merintis layanan kesehatan, hingga konsisten memimpin diplomasi perdamaian global.
Namun, di mata pengamat luar maupun auditor modern, keberhasilan ini melahirkan sebuah paradoks yang tajam. Sebagai organisasi non pemerintah (NGO) terbesar, praktik pelaporan keuangan NU kerap dikritik karena dianggap lemah dan belum sepenuhnya mengadopsi standar akuntansi arus utama.
Secara logika manajerial konvensional khas Barat, institusi dengan tata kelola keuangan yang sekadar mencatat arus kas masuk dan keluar seharusnya mustahil mengorkestrasikan ekspansi besar-besaran.
Faktanya, tesis sekuler itu patah di lapangan. Legitimasi NU justru semakin menguat karena mempertahankan model tata kelola yang melampaui kerangka akuntabilitas modern. “Kelemahan” administratif ini nyatanya merupakan selubung dari kekuatan super (superpower) yang menggerakkan roda organisasi secara tak kasat mata.
Penulis menemukan artikel yang sangat menarik berkaitan dengan fakta ilmiah ini. Artikel tersebut berjudul “The Role of Kiai In Establishing The Accountability of The Nahdlatul Ulama” (2018). Menurut artikel ini, jantung dari kekuatan akuntabilitas NU terletak pada apa yang diidentifikasi secara akademis sebagai “Typical Accountability of Lillahita’ala and Ikhlas” atau “Akuntabilitas Khas Lillahita’ala” dan “Ikhlas ala Nahdlatul Ulama”.
Dalam tradisi NU, manajemen organisasi dan kepatuhan bukanlah produk regulasi kaku atau ancaman sanksi birokratis. Sebaliknya, tata kelola berjalan secara organik berlandaskan keyakinan spiritual bahwa para Kiai merupakan patron pelanjut estafet perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kondisi dogmatis inilah yang melahirkan ketaatan kultural tanpa syarat dari para santri dan nahdliyin di berbagai tingkatan.
Bagi warga NU, integritas spiritual dan kharisma seorang Kiai adalah jaminan pertanggungjawaban yang jauh lebih kredibel dibandingkan setumpuk parameter akuntabilitas korporat modern. Selama kurun 2010-2021, jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menurut penulis, berhasil meramu kepatuhan kultural tersebut menjadi modal sosial yang kokoh. Visi besar dieksekusi bukan lewat instruksi birokrasi yang rumit, melainkan mengalir mulus melalui jejaring keikhlasan. Publikasi laporan keuangan yang barangkali hanya sebatas catatan kas masuk dan keluar tetap disikapi dengan penuh “husnuzan”, karena jamaah percaya bahwa setiap sen dana dikelola “lillahita’ala” demi mengharap berkah Tuhan, tanpa tendensi memperkaya diri.
Realitas operasional ini dapat disaksikan langsung di akar rumput. Mengamati dinamika di tubuh NU semua tingkatan pada era KH Said Aqil Siroj tersebut, kita akan disuguhi pemandangan bagaimana sistem tradisional ini menjadi mesin penggerak partisipasi sosial yang efektif. Para pengurus sering kali harus berhadapan dengan situasi pelik di mana buku kas organisasi menunjukkan saldo minus.
Ajaibnya, berbagai program pendidikan, pemberdayaan umat, hingga acara-acara keagamaan berskala besar tetap mampu diselenggarakan secara berkelanjutan dan tuntas. Dampak langsung pun terlihat jelas.
Rahasia di balik anomali ini adalah prinsip kejujuran dan ketulusan yang mendarah daging. Tatkala kas organisasi menipis atau habis, para Kiai dengan lapang dada menyuntikkan harta pribadi untuk menutupi kekurangan, sementara barisan donatur terus memberikan sumbangsih kontinu berkat kepercayaan yang tak pernah luntur.
Ada kesadaran kolektif bahwa memaksakan birokratisasi dan pelaporan modern di level cabang justru berisiko mereduksi ruh organisasi, menjauhkan kedekatan emosional, dan menurunkan partisipasi jamaah. Dominasi peran Kiai yang mewarnai nilai-nilai fungsional terbukti sukses menjaga ritme kerja dan merawat kohesi antar anggota.
Energi keikhlasan murni di tingkat cabang ini perlahan tereskalasi menjadi lompatan peradaban di kancah nasional. Gerakan kemandirian jam’iyah, lahirnya puluhan institusi pendidikan tinggi (UNU), hingga meluasnya diskursus Islam Nusantara di forum-forum dunia, membuktikan tegaknya nilai “elitist-traditional”. Nilai ini merupakan warisan gaya kepemimpinan kharismatik dari generasi perintis pesantren yang kini terlembagakan secara kuat dan tahan uji lintas zaman. Tradisi masa lalu terbukti bukan hambatan, melainkan instrumen esensial bagi efektivitas capaian struktural jam’iyah di era kiwari.
Puncak keberhasilan tata kelola periode tersebut adalah pemahaman bahwa kekuatan sejati NU tidak berada di atas kertas audit manajerial, melainkan bersemayam di dalam dada setiap jamaahnya. Ini adalah sistem tata kelola unik yang tak mungkin direplikasi institusi lain, karena ia lahir bukan dari rekayasa konsultan bisnis, melainkan buah dari tempaan sejarah, adaptasi sosial yang panjang, dan kedalaman spiritual di bilik-bilik pesantren.
Membaca tren institusional NU mensyaratkan kacamata analitis yang komprehensif. Lompatan struktural yang dicapai mengukuhkan fakta bahwa “Akuntabilitas Khas Lillahita’ala dan Ikhlas” bukanlah sebuah cacat operasional. Sebaliknya, ia adalah instrumen pengawasan paling presisi yang mengikat loyalitas struktural dan kultural warga NU. Selama keikhlasan Kiai dan ketulusan jamaah masih menjadi sirkulasi darah di tubuh jam’iyah, NU akan senantiasa memiliki daya hidup tanpa batas. Inilah superpower abadi yang terus membawanya tegak sebagai tonggak peradaban.(*)
SITI IMANIATUL MUFLIHATIN
Ketua STEI Permata Bojonegoro, Jawa Timur
