Kita sering terlalu cepat memuji angka. Begitu ada laporan bahwa kualitas pendidikan naik, indeks pembangunan manusia membaik, atau jumlah lulusan perguruan tinggi bertambah, kita langsung merasa bangsa ini sedang melaju. Padahal, Indonesia unggul tidak cukup dibangun dengan orang-orang yang pintar di atas kertas. Bangsa besar hanya bisa lahir jika kapasitas intelektual, kualitas moral, dan ketahanan sosial tumbuh bersama sebagai satu ekosistem.
Masalahnya, selama ini kita kerap memotong manusia menjadi angka-angka administrasi. Anak dinilai dari rapor, mahasiswa dari IPK, pekerja dari sertifikat, pejabat dari jabatan. Semua itu penting, tetapi tidak cukup. Kita lupa bahwa bangsa yang tangguh bukan hanya butuh orang cerdas, melainkan orang yang bisa dipercaya, tahan uji, dan sanggup bekerja sama dalam situasi yang tidak ideal.
Kapasitas intelektual sering disalahpahami sebagai kemampuan menghafal, lulus ujian, atau tampil meyakinkan dalam forum resmi. Padahal, yang dibutuhkan Indonesia adalah kecerdasan yang bekerja seperti kemampuan membaca masalah, mengolah informasi, mengambil keputusan berbasis data, dan berani memperbaiki kesalahan. Di era banjir informasi, kecerdasan seperti ini jauh lebih penting daripada sekadar kepandaian teoritis.
Karena itu, pendidikan kita tidak boleh terus-menerus terjebak pada budaya transfer pengetahuan satu arah. Sekolah dan kampus harus menjadi tempat melatih nalar, bukan hanya tempat mengejar nilai. Anak muda harus dibiasakan bertanya, berdiskusi, membandingkan sumber, dan menyusun argumen. Kalau tidak, kita hanya akan mencetak generasi yang terampil mengulang, tetapi gagap menghadapi masalah nyata.
Literasi menjadi kata kunci di sini. Literasi bukan sekadar bisa membaca buku, tetapi juga membaca zaman. Seseorang yang literat tahu bahwa informasi di media sosial belum tentu benar, opini belum tentu fakta, dan popularitas belum tentu kualitas. Bangsa yang literat akan lebih sulit ditipu; bangsa yang tidak literat akan mudah digiring.
Namun, kecerdasan tanpa moral sering kali justru lebih berbahaya. Kita sudah terlalu sering menyaksikan bagaimana kepintaran dipakai untuk menyusun kebohongan yang rapi, memoles kepentingan pribadi, atau membungkus ketidakjujuran dengan bahasa yang meyakinkan. Inilah sebabnya kualitas moral tidak bisa diperlakukan sebagai pelengkap. Ia adalah fondasi.
Moral dalam konteks pembangunan sumber daya manusia (SDM) bukan hanya soal sopan santun. Moral berarti integritas, tanggung jawab, disiplin, keberanian mengakui kesalahan, dan kesediaan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan sempit. Dalam negara yang kompleks seperti Indonesia, kualitas moral menentukan apakah ilmu pengetahuan akan menjadi alat kemajuan atau justru alat manipulasi.
Sayangnya, kita sering mengira moral akan otomatis muncul seiring bertambahnya pendidikan formal. Padahal tidak. Pendidikan tinggi tanpa keteladanan hanya akan melahirkan orang yang pandai berbicara, tetapi tidak pandai menjaga amanah. Karena itu, pembentukan karakter harus dimulai dari rumah, diperkuat di sekolah, dan ditegakkan dalam budaya kerja serta kehidupan publik.
Di atas semuanya, ada satu unsur yang sering diremehkan yaitu ketahanan sosial. Ini adalah kemampuan masyarakat untuk tetap utuh ketika diterpa tekanan, baik itu krisis ekonomi, bencana alam, konflik politik, maupun disrupsi digital. Tanpa ketahanan sosial, bangsa mudah retak. Tanpa solidaritas, keberhasilan individu tidak akan pernah berubah menjadi kekuatan kolektif.
Indonesia sebenarnya punya modal sosial yang sangat kuat. Kita mengenal gotong royong, musyawarah, dan kepedulian komunitas. Tetapi modal ini tidak kebal terhadap kerusakan. Ia bisa melemah jika ketimpangan dibiarkan, jika rasa saling percaya menurun, atau jika ruang dialog digantikan oleh kebisingan kebencian di media sosial.
Karena itu, ketahanan sosial harus dipelihara secara sadar. Negara perlu hadir lewat kebijakan yang adil dan pelayanan publik yang merata. Masyarakat sipil perlu memperkuat jejaring solidaritas. Dunia pendidikan perlu membiasakan kolaborasi, bukan hanya kompetisi. Dan media perlu ikut menjaga nalar publik agar perbedaan tidak selalu berakhir dengan permusuhan.
Kalau kita jujur, tantangan Indonesia bukan kekurangan gagasan besar. Kita justru sering terlalu sibuk membuat slogan, sementara pekerjaan mendasarnya belum selesai. Kita bicara Indonesia Emas, tetapi masih membiarkan pendidikan timpang. Kita bicara daya saing, tetapi belum serius membangun karakter. Kita bicara persatuan, tetapi sering lalai merawat kepercayaan sosial.
Padahal, tiga hal yang dibutuhkan sebenarnya sangat jelas. Pertama, kapasitas intelektual yang membuat warga mampu memahami persoalan dan mencari solusi. Kedua, kualitas moral yang menjaga agar kepintaran tidak melenceng menjadi kebengkokan. Ketiga, ketahanan sosial yang memastikan masyarakat tetap berdiri meski diterpa berbagai guncangan.
Tiga unsur ini tidak bisa dipilih salah satu. Bangsa yang hanya mengejar kecerdasan akan rapuh secara etika. Bangsa yang hanya mengagungkan moral tanpa kompetensi akan kalah bersaing. Bangsa yang hanya mengandalkan solidaritas tanpa pengetahuan akan sulit maju. Indonesia unggul hanya mungkin jika ketiganya dipupuk serentak.
Jadi, kalau kita ingin Indonesia benar-benar maju, jangan hanya bertanya berapa banyak orang pintar yang kita punya. Tanyakan juga berapa banyak orang yang jujur, tahan uji, dan peduli pada sesama? Sebab, masa depan bangsa tidak ditentukan oleh mereka yang paling ramai bicara, tetapi oleh mereka yang paling utuh kualitas manusianya.
Indonesia unggul bukan soal mencetak manusia yang sekadar hebat di atas kertas. Indonesia unggul adalah ketika pengetahuan, moral, dan solidaritas berjalan bersama dalam satu napas pembangunan. Dan kalau itu berhasil kita bangun, barulah kita layak menyebut diri sedang menuju bangsa yang besar. Semoga. (*)
HERY PURNOBASUKI
Guru Besar Fakultas Sains dan Teknologi dan Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan Universitas Airlangga
