JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Polemik penumpang Transjakarta yang diturunkan petugas karena persoalan bau mendapat sorotan Jakarta Institute. Lembaga tersebut mendesak Gubernur Daerah Khusus Jakarta turun tangan mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) dan pola pelayanan Transjakarta agar tetap mengedepankan prinsip humanis dan non diskriminatif.
Desakan itu disampaikan Jakarta Institute, Sabtu (8/8/2026) melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Gubernur Daerah Khusus Jakarta. Dalam surat tersebut, Jakarta Institute mempertanyakan cara petugas menangani penumpang yang dinilai menimbulkan gangguan kenyamanan akibat bau.
Jakarta Institute menilai, persoalan kenyamanan penumpang tidak semestinya berujung pada tindakan yang dapat mempermalukan atau merendahkan seseorang di ruang publik.
Namun, perlu dicatat bahwa informasi mengenai penyebab penumpang tersebut diturunkan masih menjadi sorotan. Berdasarkan pemberitaan yang beredar, Transjakarta disebut memberikan klarifikasi bahwa tindakan petugas berkaitan dengan keluhan mengenai bau urine yang menyengat, bukan semata-mata bau badan seperti narasi yang sebelumnya beredar. Transjakarta juga disebut akan mengevaluasi SOP dan pembekalan petugas agar penanganan serupa dilakukan secara lebih humanis.
Terlepas dari perbedaan narasi mengenai penyebab bau tersebut, Jakarta Institute menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk mempertanyakan bagaimana transportasi publik seharusnya memperlakukan seluruh penggunanya.
Dalam surat terbuka itu, Jakarta Institute menegaskan bahwa Transjakarta merupakan fasilitas publik yang dibangun dan dioperasikan untuk masyarakat luas, sehingga pelayanan tidak boleh didasarkan pada standar sosial, ekonomi, maupun penampilan tertentu.
Berikut surat terbuka Jakarta Institute selengkapnya:
SURAT TERBUKA KEPADA GUBERNUR DKI JAKARTA
GUBERNUR DKI, JANGAN BIARKAN TRANSJAKARTA HANYA RAMAH BAGI WARGA YANG WANGI
Pelayanan Publik Bukan Ruang Eksklusif bagi Mereka yang Wangi Parfum
Kepada Yth.
Gubernur Daerah Khusus Jakarta
di Jakarta
Jakarta Institute menyampaikan keprihatinan serius sekaligus kritik keras terhadap peristiwa seorang warga yang disebut diusir dari bus TransJakarta karena persoalan bau badan.
Kami mempertanyakan cara pelayanan tersebut dilakukan.
Apakah transportasi publik di Jakarta sekarang hanya diperuntukkan bagi warga yang wangi, bersih, rapi dan menggunakan parfum?
Jika jawabannya tidak, maka mengapa seorang warga harus dikeluarkan dari transportasi publik karena persoalan bau badan?
Kami memahami bahwa kenyamanan penumpang harus dijaga. Namun, kenyamanan tidak boleh diterjemahkan menjadi hak untuk mempermalukan, merendahkan, apalagi mengeluarkan seseorang dari fasilitas publik tanpa dasar pelayanan yang jelas dan manusiawi.
TransJakarta merupakan bagian dari sistem transportasi publik Jakarta. Ia dibangun dengan uang publik dan diperuntukkan bagi masyarakat luas.
Karena itu, TransJakarta bukan kendaraan eksklusif untuk kelas sosial tertentu.
Di dalamnya ada buruh, pedagang, pekerja informal, petugas kebersihan, pengemudi, pelajar, mahasiswa, pegawai kantoran, lansia, penyandang disabilitas, hingga warga yang mungkin sedang berada dalam kondisi ekonomi dan sosial yang sulit.
Mereka semua adalah warga Jakarta.
JANGAN JADIKAN BAU BADAN SEBAGAI ALASAN DISKRIMINASI
Persoalan bau badan seharusnya diselesaikan dengan pendekatan pelayanan yang manusiawi.
Petugas dapat memberikan teguran secara pribadi dan persuasif apabila memang terdapat gangguan terhadap kenyamanan penumpang.
Tetapi jika solusi yang dipilih adalah mengeluarkan warga dari bus dan mempermalukannya di ruang publik, maka yang harus dievaluasi bukan hanya perilaku penumpangnya.
SOP dan budaya pelayanan TransJakarta juga harus dipertanyakan, sebab pelayanan publik tidak boleh menggunakan logika:
“Kalau tidak memenuhi standar kenyamanan kami, silakan turun.”
Kalau logika tersebut dibiarkan, hari ini persoalannya bau badan. Besok bisa saja penampilan, pakaian, kondisi ekonomi, pekerjaan, atau karakteristik fisik lainnya menjadi alasan seseorang dianggap tidak pantas berada di dalam transportasi publik.
Ini berbahaya sebab transportasi publik seharusnya menjadi ruang yang menyatukan kelas sosial, bukan ruang yang memisahkan masyarakat berdasarkan standar penampilan.
GUBERNUR DKI JANGAN DIAM
Jakarta Institute meminta Gubernur DKI Jakarta mengambil langkah konkret dan tidak membiarkan persoalan ini berhenti sebagai polemik di media sosial.
Kami mendesak Gubernur untuk:
Pertama, meminta klarifikasi resmi dari PT Transportasi Jakarta mengenai kronologi dan dasar aturan yang digunakan dalam tindakan terhadap penumpang tersebut.
Kedua, melakukan evaluasi terhadap SOP penanganan penumpang yang dianggap mengganggu kenyamanan karena bau badan atau kondisi pribadi lainnya.
Ketiga, memastikan seluruh petugas TransJakarta mendapatkan pembekalan mengenai pelayanan publik yang humanis, inklusif dan nondiskriminatif.
Keempat, memastikan tidak ada warga yang dipermalukan ketika menggunakan fasilitas transportasi publik.
Kelima, membuka ruang pengaduan yang mudah diakses masyarakat dan memastikan setiap pengaduan mengenai diskriminasi pelayanan ditindaklanjuti secara transparan.
Keenam, mengevaluasi kinerja jajaran direksi PT Transportasi Jakarta apabila terbukti terdapat kegagalan sistemik dalam membangun budaya pelayanan publik yang inklusif.
TJ UNTUK SEMUA RAKYAT JAKARTA!
Kami ingin mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:
Transportasi publik yang modern bukan hanya soal bus yang nyaman dan teknologi yang canggih.
Transportasi publik yang modern adalah transportasi yang mampu menghormati martabat setiap manusia yang menggunakannya.
Jangan sampai Jakarta membangun sistem transportasi yang modern secara fisik, tetapi mundur dalam cara memperlakukan rakyatnya.
Bukan hanya untuk warga yang wangi parfum.
Bukan hanya untuk warga yang berpakaian rapi.
Bukan hanya untuk warga yang memiliki kemampuan ekonomi tertentu. Tetapi untuk seluruh rakyat Jakarta, karena bau badan mungkin bisa mengganggu kenyamanan. Tetapi diskriminasi jauh lebih mengganggu martabat kemanusiaan.
Maka Jakarta Institute menegaskan:
PELAYANAN PUBLIK BUKAN HAK EKSKLUSIF!!
TRANSJAKARTA UNTUK SEMUA RAKYAT JAKARTA!
JANGAN DISKRIMINASI KEPADA WARGA HANYA KARENA BAU BADAN!
GAGAL MEWUJUDKAN TRANSPORTASI PUBLIK YANG INKLUSIF, PECAT PIMPINAN PT TRANSPORTASI JAKARTA!
Jakarta Institute
Agung Nugroho
Direktur Jakarta Institute
Surat tersebut sekaligus menjadi seruan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kenyamanan fisik transportasi, tetapi juga memastikan kualitas interaksi antara petugas dan masyarakat.
Bagi Jakarta Institute, ukuran transportasi publik yang modern tidak berhenti pada kecanggihan armada atau teknologi pelayanan. Aspek penghormatan terhadap martabat pengguna juga dinilai menjadi bagian penting dari kualitas layanan publik.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
