Wednesday, December 7, 2022
HomePolitikaMasukannya Belum Diakomodasi, Dewan Pers Surati Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Masukannya Belum Diakomodasi, Dewan Pers Surati Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

JAKARTA – Dewan Pers memohon pemerintah agar menunda pengesahan
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Permohonan itu tertuang
dalam surat Dewan Pers yang dikirim ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (17/11/2022).

Permohonan penundaan itu didasarkan pertimbangan, bahwa secara substansi ada
beberapa pasal dalam RKUHP yang bermuatan menghalangi kemerdekaan pers, RKUHP itu sekaligus juga belum mengakomodasi masukan dari Dewan Pers.

“Pemerintah dalam tanggapannya bulan Oktober melalui Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia belum mengakomodasi usulan reformulasi Dewan Pers terhadap
pasal-pasal krusial dalam rumusan RKUHP. Hal ini sebagaimana respon pemerintah
yang disampaikan pada saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 3 Oktober
2022,” kata Pelaksana Tugas (plt) Ketua Dewan Pers, Muhamad Agung Dharmajaya,
dalam rilis tertulisnya, Minggu (20/11/2022) di Jakarta.

Dewan Pers berpendapat, pemerintah belum menanggapi beberapa pasal yang
menjadi masukan Dewan Pers. Tidak ada pula penjelasan dari pemerintah, apa saja
pasal masukan yang diakomodasi dan mana pula yang tidak diakomodasi beserta
argumentasinya.

“Secara substansi RUU KUHP masih bermuatan membatasi kemerdekaan pers dan
berpotensi mengkriminalisasikan karya jurnalistik. Secara prosedural Dewan Pers
juga belum menerima respon balik yang resmi dari pemerintah atas usulan yang telah
Dewan Pers sampaikan pada pemerintah pada 20 Juli 2022,” ujar Agung.

Agung mengutarakan, Dewan Pers telah menyampaikan usulan reformulasi RKUHP
kepada DPR RI melalui Komisi III dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada
23 Agustus 2022. DPR pun menyambut baik usulan reformulasi tersebut dan
kemudian menyerahkan usulan reformulasi kepada pemerintah.

Atas dasar itulah, Dewan Pers menyarankan –selain penundaan rencana pengesahan
RKUHP— supaya terlebih dulu dilakukan simulasi kasus terhadap beberapa pasal
yang berpotensi menghalangi kemerdekaan pers. Dewan Pers pun meminta
transparansi draf RKUHP dari pemerintah yang dikirim ke DPR sehingga bisa dengan
mudah diakses masyarakat luas.

Dewan Pers, tutur Agung, mendukung upaya pembaharuan KUHP sebagaimana telah
dituangkan dalam naskah akademik RKUHP bahwa tujuan dari hukum pidana dan
pemidanaan adalah untuk perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan
keamanan masyarakat. Selain itu di RKUHP juga tertuang misi pembaruan hukum
pidana di dalam naskah akademik (konsolidasi, dekolonisasi, demokrasi, harmonisasi,
dan aktualisasi).

(siaran pers/bti)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular