JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kerja sama dengan UNESCO tidak lagi berhenti pada pengakuan global, tetapi diarahkan untuk menghasilkan dampak nyata bagi pembangunan nasional.
Komitmen itu mengemuka dalam Webinar Series Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) dan Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO bertajuk “Semangat Global, Berdampak Lokal: UNESCO dan Indonesia dalam Dialog Dua Arah.”
Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, IGAK Satrya Wibawa, menegaskan bahwa relasi Indonesia dengan UNESCO kini bergerak ke arah yang lebih substansial.
“Relasi Indonesia dan UNESCO adalah relasi dua arah. Kita tidak hanya mengadopsi norma global, tetapi juga membawa praktik lokal Indonesia menjadi referensi global,” ujar Satrya dalam rilis resmi Wadetap RI untuk UNESCO, Selasa (5/5/2026) malam.
Menurut dia, kekuatan UNESCO terletak pada infrastruktur pengetahuan global yang luas dan terbuka. Lebih dari 250.000 dokumen tersedia melalui UNESDOC, serta laporan strategis seperti Global Education Monitoring (GEM) Report yang menjadi rujukan utama dalam mengevaluasi capaian pendidikan dunia, termasuk di Indonesia.
Satrya menekankan, GEM Report berperan penting sebagai instrumen kebijakan berbasis data. “Laporan ini memungkinkan pemerintah melakukan benchmarking capaian pendidikan secara komparatif, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar terukur dan relevan dengan dinamika global,” katanya.
Dalam sektor pendidikan, Indonesia saat ini memiliki lebih dari 80 sekolah yang tergabung dalam UNESCO Associated Schools Network (ASPnet), bagian dari jaringan global yang mencakup lebih dari 10.000 sekolah di sekitar 180 negara. Indonesia juga terhubung dengan lebih dari 850 UNESCO Chairs di 117 negara yang memperkuat kolaborasi riset dan pengembangan kapasitas akademik.
Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), Ananto Kusuma Seta, menegaskan bahwa dampak nyata dari kerja sama ini tidak lepas dari peran KNIU sebagai penghubung lintas sektor.
“KNIU memastikan berbagai kerangka kerja UNESCO dapat diterjemahkan menjadi kebijakan nasional yang konkret dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Ananto.
Di bidang kebudayaan, Indonesia telah memiliki lebih dari 16 Warisan Budaya Takbenda yang diakui UNESCO, serta sejumlah Warisan Dunia dengan nilai universal luar biasa. Namun, menurut Ananto, capaian tersebut bukanlah tujuan akhir.
“Pengakuan global penting, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana warisan itu memberi manfaat nyata, baik dalam penguatan identitas budaya maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan nominasi budaya multi-nasional sebagai strategi diplomasi budaya kontemporer. Pendekatan ini dinilai mampu memperkuat kolaborasi lintas negara sekaligus meningkatkan posisi tawar Indonesia di tingkat global.
Selain pengakuan, UNESCO menyediakan berbagai skema pendanaan, seperti International Fund for Cultural Diversity (IFCD) hingga 100.000 dollar AS per proyek, yang telah dimanfaatkan oleh organisasi Indonesia.
Di bidang sains, Indonesia memiliki lebih dari 20 Cagar Biosfer UNESCO dan 12 UNESCO Global Geopark yang mengintegrasikan konservasi, riset ilmiah, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis keberlanjutan. Sementara itu, di sektor komunikasi dan informasi, Indonesia telah memiliki 16 arsip yang masuk dalam daftar Memory of the World UNESCO.
Transformasi digital juga menjadi perhatian, terutama dalam isu etika kecerdasan buatan (AI). Indonesia terlibat dalam implementasi UNESCO Readiness Assessment Methodology (RAM) for AI, yang berfungsi mengukur kesiapan nasional dalam mengadopsi teknologi secara etis dan bertanggung jawab.
“Melalui RAM AI, kita dapat memetakan kesiapan Indonesia dari aspek regulasi, kapasitas SDM, hingga tata kelola data. Ini penting agar transformasi digital tetap berpijak pada nilai kemanusiaan,” ujar Satrya.
Ia menambahkan, di tengah percepatan digitalisasi, pendekatan berbasis etika dan data menjadi kunci, terutama dalam perlindungan budaya digital, literasi media, dan keamanan informasi.
“UNESCO tidak hanya hadir dalam forum global, tetapi juga dalam praktik sehari-hari—dalam kebijakan, pendidikan, riset, hingga inovasi berbasis budaya di masyarakat,” kata Satrya.
Ke depan, sinergi antara pemerintah, KNIU, institusi pendidikan, dan masyarakat diharapkan semakin kuat agar pemanfaatan UNESCO benar-benar mampu mendorong pembangunan nasional yang inklusif, berbasis evidensi, dan berdampak nyata.(*)
Editor: Abdel Rafi
