JAKARTA, CAKRAWARTA.com — Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjelang rencana reshuffle kabinet Oktober 2026. PDKN meminta Prabowo tidak menjadikan reshuffle sekadar sebagai pergantian pejabat, tetapi sebagai momentum untuk merampingkan kabinet dan memperbaiki kinerja pemerintahan.
Ketua Umum PDKN, Rahman Sabon Nama, menilai pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini menghadapi tantangan serius, terutama di bidang ekonomi, keuangan, ketenagakerjaan, supremasi hukum, serta daya beli masyarakat.
Menurut Rahman, besarnya struktur pemerintahan harus diikuti dengan peningkatan produktivitas dan hasil yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jika tidak, besarnya jumlah jabatan justru berpotensi menjadi beban bagi pemerintahan.
“Reshuffle Kabinet Oktober 2026 seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki pemerintahan agar tidak menimbulkan isu-isu yang dapat memperkeruh keadaan dan mengganggu POLKAMNAS di tengah negara sedang bokek,” kata Rahman dalam pernyataannya, Kamis (8/10/2026).
PDKN menyoroti jumlah jabatan dalam struktur pemerintahan Prabowo yang disebut mencapai 161 jabatan. Angka tersebut, menurut PDKN, jauh lebih besar dibandingkan struktur pemerintahan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Presiden Joko Widodo.
Rahman menyebut pemerintahan SBY memiliki sekitar 64 jabatan, sedangkan era Jokowi sekitar 70 jabatan. Sementara pada pemerintahan Prabowo, jumlahnya disebut mencapai 161 jabatan atau meningkat sekitar 130 persen dibandingkan era sebelumnya.
PDKN bahkan membandingkan jumlah tersebut dengan Kabinet 100 Menteri pada era Presiden pertama RI Soekarno.
Bagi PDKN, persoalannya bukan semata-mata jumlah pejabat, melainkan efektivitas struktur tersebut dalam menghasilkan kebijakan dan menyelesaikan persoalan masyarakat.
Karena itu, Rahman meminta Prabowo menggunakan momentum reshuffle untuk menempatkan figur yang dinilai memiliki kapasitas dan profesionalitas, sekaligus memangkas struktur yang dianggap tidak efektif.
“Seharusnya reshuffle merampingkan kabinet dengan menempatkan orang yang lebih kapabel dan profesional,” ujarnya.
PDKN menilai masyarakat sebelumnya menaruh harapan besar terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran untuk segera mengatasi berbagai persoalan bangsa.
Namun, menurut Rahman, besarnya kabinet belum otomatis menghasilkan perbaikan yang sebanding dalam kehidupan masyarakat.
PDKN menilai pemerintah masih menghadapi persoalan keterpurukan ekonomi dan keuangan, terbatasnya kesempatan kerja, meluasnya pengangguran, rendahnya pendapatan, serta melemahnya daya beli masyarakat.
Persoalan tersebut, kata Rahman, harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam reshuffle kabinet. “Rakyat sudah terlanjur berharap pada Pemerintahan Prabowo untuk segera memperbaiki kesulitan bangsa,” katanya.
PDKN juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam (SDA) sebagai salah satu sektor yang seharusnya dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi dan penerimaan negara.
Rahman menilai pemerintah belum cukup produktif menggali potensi SDA untuk memperkuat pendapatan negara.
Menurut PDKN, kekayaan SDA masih banyak dikuasai korporasi asing dan oligarki swasta nasional, sementara APBN dinilai masih sangat bergantung pada penerimaan pajak masyarakat.
“Yang terjadi justru tidak produktifnya pemerintahan menggali sumber pendapatan negara dari SDA. Kekayaan SDA dikuasai korporasi asing dan oligarki swasta nasional, sehingga APBN lebih mengandalkan pajak rakyat,” ujar Rahman.
Rahman menegaskan kritik PDKN terhadap pemerintahan Prabowo merupakan kritik konstruktif agar pemerintah dapat berjalan lebih baik.
Ia mengatakan pandangan tersebut tidak terlepas dari pemikiran Prabowo Subianto yang pernah dituangkan dalam buku Paradoks Indonesia dan Solusinya, terutama mengenai gagasan membangun ekonomi yang bekerja untuk rakyat serta demokrasi yang oleh dan untuk rakyat Indonesia.
Karena itu, PDKN berharap reshuffle tidak berhenti pada perubahan nama menteri atau pejabat, tetapi menjadi evaluasi terhadap arah dan efektivitas pemerintahan secara keseluruhan.
Bagi PDKN, kabinet yang lebih ramping harus diisi orang-orang yang memiliki kapasitas, profesionalitas, dan kemampuan untuk menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kepentingan rakyat.
Dorong Kembali ke Naskah Asli UUD 1945
Selain menyampaikan kritik terhadap kabinet, PDKN juga menawarkan gagasan yang disebut sebagai solusi kebangsaan.
Para raja, sultan kerajaan Nusantara, dan pemangku adat yang tergabung dalam PDKN mendorong Presiden Prabowo mengambil langkah untuk mengembalikan fondasi kehidupan bernegara kepada Naskah Asli UUD 1945.
Rahman menyatakan PDKN memandang gagasan tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa.
“Para Raja, Sultan Kerajaan Nusantara dan Pemangku Adat yang tergabung dalam PDKN menawarkan solusi untuk mewujudkan fondasi pembangunan Indonesia mencapai cita-cita Pendiri Bangsa,” katanya.
Rahman juga mengaitkan gagasan tersebut dengan latar belakang historis yang menurutnya dimiliki Presiden Prabowo sebagai bagian dari trah kerajaan Nusantara dan turunan bangsawan Mataram Banyak Wide.
Atas dasar itu, ia menyatakan keyakinannya bahwa Prabowo memiliki kesempatan untuk mengambil langkah yang menurut PDKN akan menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.
Presiden Prabowo, kata Rahman, dapat mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali kepada Naskah Asli UUD 1945.
“Saya yakin dan percaya Prabowo Subianto akan dicatat dan dikenang dalam tinta emas sejarah bangsa Indonesia,” ujar Rahman.
PDKN berharap reshuffle kabinet Oktober 2026 menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurut PDKN, keberhasilan reshuffle bukan diukur dari berapa banyak pejabat yang diganti, melainkan dari sejauh mana perubahan tersebut mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih ramping, efektif, profesional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.(*)
Kontributor: Abdel Rafi
Editor: Umar Faruq
