JAKARTA – Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) Rahman Sabon Nama mengaku sontak kaget saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima penghargaan swasembada beras dari IRRI (International Rice Research Institute).
Penghargaan yang dianugerakan IRRI di momentum HUT Kemerdekaan RI ke 77, bernarasi “Keberhasilan Indonesia Mencapai Swasemba Pangan Beras pada 2019- 2021”.
“Sebentuk penghargaan ironis, paradoks,” sahut Rahman, Sabtu (20/8/2022), saat dimintai komentarnya lewat telepon selular.
“Penerimaan penghargaan itu oleh Presiden Jokowi praktis menggelitik syaraf tanya khalayak rakyat,” imbuh Rahman yang juga Ketua Umum Asosiasi Pedagang & Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia (APT2PHI) tersebut.
Pertanyaan khalayak itu, kata dia, dilatari oleh fakta lapangan, pertama, penghargaan itu diterima Presiden Jokowi di tengah-tengah sebagian rakyat di pegunungan tanah Papua sedang didera wabah kelaparan lantaran ketiadaan pangan.
Kedua, di tengah-tengah nilai rujukan kesejahteraan petani (NTP) justru menurun dibawah angka 100 yaitu 95. Artinya, pendapatan petani lebih kecil daripada pengeluaran, alias ongkos produksi lebih besar dari pendapatan.
Rahman menilai, instrumen stabilisasi kebijakan harga gabah/beras dari pemerintah di musim panen raya selama ini tidak berjalan untuk mempengaruhi pelaku di sektor perberasan yaitu, petani produsen padi, pelaku pemasaran padi/beras dan konsumen.
”Justru harga gabah/beras petani terjun bebas anjlok Rp1200/kg lebih murah dari Harga Dasar, layaknya seperti petani mensubsidi pemerintah,” tandas Rahman
Rahman membeberkan bahwa selama periode 2018-2021 pemerintah justru masih memberikan ijin impor beras. Impor ini masih terus berlangsung yaitu impor beras medium, premium dan beras khusus. Fakta ini tersaji secara statistik pada data BPS maupun pada data riset asosiasi APT2PHI yang dia pimpin.
Rahman menguliti bahwa tahun 2018 Indonesia mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam sebanyak 2,2 Juta MT. Akan tetapi di tahun 2019 impor beras menurun, dimana beras yang diimpor adalah Long Grain White Rice broken 15% dan broken 5% dari Pakistan, Myanmar dan Thailand sebanyak 444, 5 ribu MT .
Tahun 2021, lanjut Rahman, Indonesia mengimpor beras khusus yaitu Japonica Rice dari Jepang dan Basmati Rice dari India sebanyak 257,3 ribu MT, dan beras medium Long Grain White Rice broken 15% dan broken 5% asal Thailand, Vietnam dan Myanmar sebanyak 1.118,4 MT .
Impor beras bukan hal baru buat Indonesia, katanya. Akan tetapi akibat dari persoalan impor tersebut mengakibatkan harga gabah/beras petani setiap Panen Raya (Februari-Mei) maupun Panen Gabah (Juni-September) anjlok dibawah harga Dasar (HD).
“Ini membuat kesejahteraan petani tidak meningkat tetapi menjadi petani gurem,” tukas Rahman.
.
Kemandirian pangan bagi Indonesia sangat teramat penting dalam optik pemerhati masalah pangan ini. Sehingga, untuk memulihkan kepercayaan rakyat pada pemerintah, ada benang merah kebergantungan impor pangan beras dan komoditi pangan lain yaitu gula, jagung, kedelai, cabe, bawang ,sayuran dan buah-buahan impor yang membanjiri pasaran dalam negeri harus benar benar dihentikan dan fokus pada peningkatan produksi pertanian pangan dalam negeri.
“Karena itu penghargaan yang diterima Presiden Joko Widodo tidak menyentuh sama sekali dengan peningkatan kesejahteraan petani,” kata Rahman prihatin.
Ditanya ihwal pandangan politik sebagai pimpinan puncak sebuah partai politik, cicit wareng VI dari Panglima perang Jelajah Nusantara Ratu Loli Kapitan Lingga dari NTT ini mengatakan, prinsipil Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) mendukung komitmen serius pemerintah untuk membangun kemandirian ketahanan pangan nasional.
Namun, katanya lanjut, PDKN meminta pada pemerintah agar tanah swapraja eks kerajaan/kesultanan nusantara di berbagai daerah Indonesia yang menjadi tanah adat milik rakyat yang disengketakan dengan rakyat baik untuk kebutuhan pembangunan Food Estate maupun perkebunan kelapa sawit, segera disudahi, diselesaikan.
“Ya, agar sengketa itu dapat diselesaikan pemerintah dengan bijak yang tidak merugikan masyarakat pribumi. Ini harapan dari para Raja/Sultan Nusantara, harapan kita semua bangsa Indonesia,” ucap Rahman mengakhiri.
(bm/bus/bti)
