Wednesday, June 19, 2024
spot_img
HomePolitikaKemendagri Minta Pemda Kelola Anggaran Pilkada 2024 Secara Efektif

Kemendagri Minta Pemda Kelola Anggaran Pilkada 2024 Secara Efektif

Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo  saat kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tengah bersama Komisi II DPR RI terkait Persiapan dan Kesiapan Penyelenggaraan Tahap Pilkada Serentak Tahun 2024, Palu, Selasa (4/6/2024). (foto: ist)

Palu, – Kementerian Dalam Negeri melalui Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Yusharto Huntoyungo meminta setiap daerah untuk mengelola anggaran Pilkada secara efektif. Upaya ini dilakukan guna mendukung terselenggaranya Pilkada yang aman dan kondusif. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) terkait Persiapan dan Kesiapan Penyelenggaraan Tahap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024.

“(Terkait anggaran Pilkada, red.) kami sudah komunikasi dengan Pelaksana Tugas Dirjen Keuda Kemendagri yang akan memfasilitasi untuk penyelesaian jumlah kekurangan anggaran yang ada di Kabupaten Donggala,” ungkap Yusharto di Palu, pada Selasa (4/6/2024).

Yusharto menuturkan, permasalahan pengelolaan anggaran Pilkada tidak hanya menjadi persoalan di Kabupaten Donggala, tetapi juga terjadi di daerah lainnya. Terkait hal tersebut, berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban, BSKDN akan melakukan asistensi kepada daerah terkait pengelolaan keuangan daerah agar dapat lebih efektif dan efisien. Hal ini untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk Pilkada pada 27 November 2024 mendatang.

“Karena ini kasusnya ada di kabupaten maka pemerintah bersama dengan pemerintah provinsi akan melakukan asistensi pengelolaan keuangan daerah untuk Kabupaten Donggala.” tambahnya.

Di sisi lain, Yusharto menekankan peningkatan inovasi di daerah juga dapat memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan iklim demokrasi di wilayahnya. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai penyelenggara Pilkada perlu terus berinovasi agar pelaksanaannya semakin baik.

“Bersama dengan Kesbangpol mungkin kami akan melakukan profiling atas inovasi yang dilakukan terutama untuk KPUD untuk kita bisa sebarluaskan melalui platform inovasi yang ada di Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Yusharto.

Sebagai informasi, BSKDN Kemendagri memiliki aplikasi Tuxedovation yang memuat beragam data inovasi. Aplikasi ini bisa menjadi acuan bagi daerah untuk menumbuhkan ekosistem inovasi di wilayahnya secara lebih efektif dan efisien. Tuxedovation memiliki sekitar 14 ribu data inovasi yang dapat menjadi inspirasi bagi daerah untuk terus berinovasi.

(Reza/Rafel)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Terbaru

Most Popular