Semua negara bangsa yang ada di dunia ini memiliki pandangan hidup dan sistem kehidupan yang berbeda-beda satu sama lain. Perbedaan pandangan hidup dan sistem kehidupan tersebut dilatarbelakangi oleh variasi akar budaya, sistem sosial ekonomi, dan geografis yang membedakannya dengan bangsa lain dan berlangsung dalam rentang sejarah yang panjang.
Perbedaan pandangan dan sistem kehidupan tersebut akhirnya mengkristal dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat bersangkutan yang pada gilirannya membentuk sebuah peradaban tersendiri yang khas. Kekhasan peradaban tersebut bukan hanya disebabkan oleh faktor internal (budaya, etnik, sistem sosial, dan geografi) yang bersifat orisinal, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang telah berinteraksi dan berakulturasi dengan beragam sistem filsafat, sistem sosial, sistem ekonomi, dan budaya baru.
Bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaan dan mampu bertahan sebagai sebuah bangsa pun karena memiliki sistem nilai khas tersebut (Mubyarto, 1990).
Dengan keyakinan seperti itulah, para pendiri negara ini ketika membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memikirkan dan melahirkan “sistem sendiri” dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam sistem pemerintahan, politik maupun ekonominya.
“Sistem Sendiri” tersebut tidak hanya didasarkan sistem yang telah berkembang sebelumnya di dunia ini, melainkan juga digali dari akar-akar budaya (adat), sistem sosial, serta sistem ekonomi yang telah hidup dan berkembang secara turun-temurun yang melekat dalam falsafah hidup setiap individu manusia ataupun komunitas masyarakat yang membentuk negara bangsa Indonesia. Hal itu menjadi pijakan berpikir bagi para pendiri republik dalam membangun dan menjalankan sistem kenegaraan, politik maupun sistem ekonominya.
Sistem nilai yang kini telah disepakati menjadi falsafah dasar, serta menjadi pandangan dan pegangan hidup bangsa Indonesia. Itulah yang menjadi perekat kesatuan kita sebagai sebuah bangsa–yakni: Pancasila! Ia menjadi moral kehidupan berbangsa, sekaligus menjadi ideologi yang menjiwai peri kehidupan berbangsa, sekaligus menjadi ideologi yang menjiwai peri kehidupan bangsa di bidang sosial budaya, sosial ekonomi, sosial politik, dan hukum.
Anomie
Sejak Pancasila diterima sebagai azas bersama dalam hidup bersama bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di awal Pelita IV (1983), secara ideologis, seharusnya Pancasila sudah mantap diejawantahkan. Seluruh anggota bangsa seharusnya menggunakan Pancasila sebagai ukuran-ukuran baku dalam berperilaku ataupun berusaha, baik secara perorangan, dalam kelompok ataupun dalam organisasi dan lembaga.
Namun, ironisnya, tampaknya di dunia ini hanya bangsa Indonesia yang mengubur filosofinya sendiri, serta ideologi bangsa dan negaranya sendiri. Akibatnya, terjadi keresahan sosial hingga kerusuhan sosial, karena melemahnya nilai-nilai kebersamaan dan peluruhan semangat nasionalisme. Suatu keadaan yang oleh Emilie Durkheim disebutnya sebagai anomie (kekosongan nilai-nilai). Suatu kondisi yang menggambarkan keadaan sosiologis masyarakat yang kehilangan konsensus, yakni nilai-nilai kebersamaan serta nilai-nilai tujuan kolektif dalam kehidupan yang lebih luas, sehingga terjadi disorientasi nilai. Situasi ini, pada gilirannya memicu terjadinya ketegangan sosial, masyarakat kehilangan arah hingga mudah disulut untuk bertindak asosial dan amoral.
Lemahnya keyakinan dan pemahaman tentang filosofi bangsa tersebut tampak dari semakin menguatnya wabah materialisme, individualisme, hedonisme dan pragmatisme yang dipraktikkan masyarakat.
Namun ironisnya, sejumlah elit bangsa Indonesia malah menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa dan lumrah terjadi dalam iklim demokrasi. Padahal, jelas tidak relevan dengan deklarasi bangsa Indonesia yang terumuskan dalam UUD 1945 dan Pancasila.
JAKARTA, 3 Juni 2018
MUHAMMAD E. IRMANSYAH
Direktur Eksekutif Institute for Studies and Development of Thougt
Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat Syarikat Islam (DPP SI)
