JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menilai arah kebijakan kesehatan nasional masih belum berpihak pada upaya pencegahan penyakit. Dalam refleksi Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2025 bertema “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat”, FKBI menilai pemerintah justru tunduk pada tekanan industri makanan-minuman dan rokok, sehingga gagal melindungi generasi muda dari ancaman gaya hidup tidak sehat.
“Pemerintah masih terjebak pada pola pikir kuratif. Mereka sibuk membangun rumah sakit, tapi abai pada kebijakan promotif dan preventif yang menjadi kunci derajat kesehatan masyarakat,” ujar Ketua FKBI Tulus Abadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Menurut Tulus, pembangunan infrastruktur kesehatan penting, namun tanpa perubahan perilaku masyarakat dari hulu, biaya kesehatan akan terus membengkak. “Kebijakan kita seperti memadamkan api tanpa pernah mencegah kebakaran,” katanya.
Tulus menyoroti paradoks antara semangat tema HKN 2025 dan realitas di lapangan. Generasi muda Indonesia kini menghadapi ancaman serius akibat gaya hidup tidak sehat. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi kegemukan dan obesitas mencapai 19,7% pada anak usia 5-12 tahun dan 16 persen pada remaja usia 13–15 tahun.
“Anak dan remaja makin sedikit bergerak, tersandera gawai, serta terbiasa mengonsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak (GGL),” ujarnya. Konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) mencapai 25,5% di kelompok usia muda, karena harganya murah dan mudah diakses di warung-warung.
Konsumsi Rokok Naik, Regulasi Mandek
Selain makanan dan minuman tak sehat, rokok juga menjadi ancaman besar bagi generasi muda. Masih berdasarkan data SKI 2023, sekitar 6 juta anak Indonesia adalah perokok, atau 7,4% dari populasi anak. Bahkan, prevalensi penggunaan rokok elektronik meningkat sepuluh kali lipat dalam setahun, dari 0,3% menjadi 3%.
“Alih-alih mengendalikan, pemerintah justru menunda kenaikan cukai rokok untuk 2026. Menteri Keuangan Purbaya tampak lebih peduli pada ‘kesehatan’ finansial industri rokok daripada kesehatan anak bangsa,” kritik Tulus.
Ia menambahkan, PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan sebenarnya sudah memberi landasan kuat untuk pengendalian konsumsi GGL dan rokok. Regulasi itu memandatkan pelabelan peringatan kesehatan bergambar, pembatasan iklan rokok di media digital, pelarangan penjualan ketengan, serta penerapan traffic light food labeling. Namun, pelaksanaannya hingga kini mandek.
“Pemerintah tampak kalah oleh tekanan industri makanan-minuman dan industri rokok, bahkan tekanan dari negara asing seperti Amerika Serikat,” ujarnya.
Menurut FKBI, kondisi ini berpotensi menggerus cita-cita bonus demografi dan generasi emas Indonesia 2045. Generasi muda yang sakit-sakitan karena pola konsumsi tak sehat hanya akan menjadi beban sosial dan ekonomi bangsa.
“HKN 2025 seharusnya menjadi momentum untuk menegakkan kebijakan promotif dan preventif secara serius. Pemerintah tidak boleh tunduk pada industri, karena generasi sehat adalah investasi utama masa depan,” tegas Tulus.
Ia menambahkan, tanpa langkah tegas untuk menekan konsumsi GGL dan rokok, cita-cita “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat” hanya akan tinggal slogan. “Jika pemerintah terus tunduk, jangan heran bila anak bangsa akhirnya tumbang,” pungkas Tulus.(*)
Editor: Abdel Rafi
