Setiap strategi besar selalu punya sisi gelapnya. Dan dalam kasus Indonesia hari ini, sisi gelap itu tidak bersembunyi di balik kabut. Ia berdiri terang-benderang, tepat di depan mata, dalam satu kalimat yang terdengar dingin tapi menghantui, “diplomatic choices will narrow.”
Robert Pape, profesor ilmu politik dari Amerika Serikat, tidak sedang berpuisi ketika menuliskannya. Ia sedang memberi peringatan tentang dunia yang perlahan kehilangan ruang bernapasnya sendiri.
Tujuh pekan gangguan di Selat Hormuz akibat perang AS-Israel vs Iran sudah cukup untuk membuktikan bahwa dunia ini tidak membutuhkan perang besar untuk terguncang. Cukup satu choke point tersumbat, harga minyak melonjak, dan efeknya menjalar ke mana-mana.
Inflasi merambat seperti api di musim kemarau. Biaya logistik melonjak. Mata uang melemah. Dan negara-negara, satu per satu, mulai kehilangan pilihan. Seperti orang yang kehabisan oksigen, keputusan tidak lagi rasional. Ia berubah menjadi refleks bertahan hidup.
Dan di titik inilah Indonesia berdiri. Bukan di pinggir, tapi tepat di tengah dua “leher dunia”: Hormuz dan Malaka. Jika Hormuz adalah keran minyak global, maka Malaka adalah pipa distribusinya.
Keduanya sempat terguncang dalam waktu berdekatan. Yang satu dicekik perang. Yang lain diam-diam dipersenjatai dengan rudal supersonik BrahMos yang kini mulai menjadi bagian dari kalkulasi pertahanan Indonesia.
Masalahnya tidak berhenti di geopolitik. Ia turun langsung ke dapur.
Indonesia bukan negara eksportir energi bersih. Ia masih mengimpor, dan lebih sensitif lagi, ia mensubsidi. Artinya, setiap kenaikan harga minyak dunia bukan sekadar angka di layar ekonomi, tapi potensi keretakan sosial di jalanan.
Kita tidak perlu mengingat terlalu jauh. Tahun 2022, kenaikan harga BBM saja sudah cukup memicu gelombang demonstrasi nasional. Sekarang bayangkan skenario minyak di atas 150 dolar per barel, bukan sekadar protes, tapi tekanan sistemik yang bisa menggoyang fondasi kebijakan.
Di titik ini, hedging yang tadi tampak seperti permainan catur elegan, berubah menjadi permainan bertahan hidup dengan biaya mahal.
Di sisi lain, kontradiksi mulai menumpuk seperti utang yang jatuh tempo bersamaan. Indonesia memperkuat kerja sama militer dengan Amerika Serikat, sambil memperdalam relasi ekonomi dalam BRICS yang di dalamnya ada China, mitra dagang terbesar Indonesia.
Logikanya sederhana, tapi tidak nyaman memang sulit membangun postur pertahanan yang berpotensi mengarah ke satu kekuatan, sambil tetap menggantungkan pertumbuhan ekonomi pada kekuatan yang sama, tanpa menciptakan tegangan yang suatu saat akan mencari jalan keluar.
Belum lagi satu isu yang tampak teknis, tapi sesungguhnya sangat politis: wacana akses luas bagi pesawat militer Amerika melintasi wilayah udara Indonesia.
Jika ini benar-benar terjadi, garis antara hedging dan keberpihakan tidak lagi kabur, ia bisa hilang sama sekali. Dalam dunia strategi, ada titik yang jika dilintasi, tidak bisa lagi ditarik mundur. Seperti tinta yang sudah jatuh ke kertas, ia tidak bisa kembali jernih.
Lalu di mana jalan keluarnya? Di sinilah Indonesia perlu belajar bukan hanya dari teori, tapi dari pengalaman negara lain yang sudah lebih dulu berjalan di jalur ini.
India adalah contoh paling nyata. Ia bermain di banyak sisi sekaligus mulai dari anggota BRICS, mitra pertahanan Amerika Serikat, sekaligus pembeli energi Rusia. Tapi yang sering luput dilihat: India tidak hanya mengandalkan manuver diplomatik.
Ia membangun fondasi domestik yang keras yaitu cadangan devisa besar, diversifikasi energi, dan industrialisasi yang agresif. Ia tidak hanya lincah di luar, tapi juga kokoh di dalam. Karena hedging tanpa fondasi domestik hanyalah akrobat tanpa jaring pengaman.
Turki di bawah Recep Tayyip Erdoğan memberi pelajaran lain. Membeli sistem S-400 dari Rusia, tetap bertahan di NATO, dan menghadapi sanksi Barat, tanpa runtuh. Mengapa? Karena ia perlahan membangun kapasitas industri pertahanan sendiri.
Pesannya sederhana, tapi mahal bahwa jika ingin bermain di semua sisi, Anda harus cukup kuat untuk menahan tekanan dari semua sisi.
Maka solusi bagi Indonesia bukan berhenti dari hedging. Itu justru akan mengembalikan kita ke posisi rentan. Solusinya adalah memperdalam strategi itu sendiri, bukan dengan manuver, tapi dengan fondasi.
Ketahanan energi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Tanpa itu, semua strategi luar negeri hanyalah ilusi yang mudah runtuh oleh satu lonjakan harga minyak.
Kejelasan garis batas juga mutlak. Hedging bukan berarti tanpa prinsip. Harus ada titik yang tidak bisa dinegosiasikan, kedaulatan wilayah, kontrol atas jalur strategis, dan independensi keputusan militer.
Dan di atas semuanya, kapasitas domestik harus diperkuat. Teknologi, industri, fiskal, ini bukan pelengkap, tapi tulang punggung. Semua negara yang berhasil memainkan strategi ini memiliki satu kesamaan yaitu mereka kuat di dalam sebelum berani bermain di luar.
Namun ada satu hal yang sering dilupakan yaitu waktu.
Hedging memberi ruang gerak, tapi juga menciptakan tekanan waktu. Semakin lama dunia berada dalam ketidakpastian seperti harga energi naik, konflik memanas, maka semakin sempit ruang itu.
Indonesia hari ini seperti seorang penari di atas tali. Di bawahnya bukan jaring pengaman, tapi pasar global, harga minyak, dan tekanan politik domestik. Setiap langkah harus presisi. Setiap gerakan harus dihitung.
Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia bisa menari. Pertanyaannya adalah sampai kapan tali itu tetap tegang dan kapan ia mulai kendur… atau justru putus?
Karena dalam dunia yang semakin sempit pilihannya, tidak memilih pun, pada akhirnya, adalah sebuah pilihan.(*)
AHMADIE THAHA (Cak AT)
Wartawan Senior
