JAKARTA – Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian P Simanjuntak menyatakan saat ini masyarakat menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid 4 semakin jauh dari harapan. Hal itu tak lepas dari fakta dimana pengusutan kasus-kasus yang melibatkan “orang besar” seakan-akan sengaja diperlambat prosesnya. Bastian mencontohkan seperti pada kasus Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) dan kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta justru seolah mengalami jalan buntu.
“Padahal bukti-bukti sudah lebih dari cukup. Masyarakat dipaksa untuk menerima alasan Ketua KPK Agus Rahardjo yang tidak logis, bahasa-bahasa hukum diplintir agar terkesan belum cukup bukti seseorang yang terang-benderang diduga kuat terlibat korupsi. Fakta-fakta hukum itu juga telah dijadikan bahan diskusi bersama para pakar hukum. Kesimpulannya kan jelas, telah terjadi pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh beberapa pihak,” papar Bastian kepada redaksi, Kamis (30/6/2016).
Bastian menambahkan, disaat masyarakat menunggu kelanjutan kasus RSSW dan reklamasi, KPK malahan melakukan tindakan kontroversial, seperti pada kasus Saiful Jamil. Padahal menurut Bastian, kasus Saiful Jamil tidak ada hubungannya dengan pidana korupsi yang merugikan uang negara.
Anehnya, menurut pria berdarah Batak itu, dalam kasus RSSW dimana dalam temuan BPK jelas telah merugikan uang negara sebesar Rp 191 miliar justru terkesan dibiarkan. Bahkan dalam analisis Geprindo, Ketua KPK lepas tangan dan memberikan saran BPK bertemu Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan kasus yang telah merugikan uang negara tersebut.
“Bagaimana mungkin, auditor BPK disarankan untuk bertemu dengan pihak yang dianggap telah merugikan uang negara? Ucapan tersebut tidak pantas keluar dari mulut seorang ketua KPK,” tegas Bastian.
Bastian menilai KPK jilid 4 tidak jelas kerjanya. Melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dimana-mana namun kasusnya tidak ada yang tuntas. Menurutnya, KPK tidak punya konsep dan skala prioritas dalam menangani kasus-kasus korupsi.
“Waktu Abraham Samad, KPK sangat berani, dan punya skala prioritas. Masyarakat sangat merasakan kewibawaan KPK pada saat itu, tidak seperti yang sekarang. Karenanya, kami acungkan jempol ke bawah untuk KPK jilid 4,” ujar Bastian memungkasi pernyataannya.
(bm/bti)
