Sunday, April 21, 2024
HomeEkonomikaEWI Desak Pemerintah dan DPR Hentikan Ide Merevisi UU Minerba

EWI Desak Pemerintah dan DPR Hentikan Ide Merevisi UU Minerba

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean.
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean.

JAKARTA – Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean menilai akhir-akhir ini makin banyak kejanggalan yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR baik secara sepihak maupun secara bersama-sama. Menurutnya, Pemerintah dan DPR sekarang ini terlihat bekerja untuk kepentingan asing dan bukan lagi untuk kepentingan negara.

“Coba kita amati sebegitu banyak penentangan publik atas banyak kebijakan Pemerintah, namun DPR yang katanya wakil rakyat diam saja tidak berdaya atau memang mengamini kebijakan Pemerintah yang berpihak pada kepentingan asing,” ujar Ferdinand kepada tim cakrawarta.com, Rabu (3/2/2016).

Ferdinand mencontohkan beberapa kebijakan kontroversial Pemerintah dan mendapatkan penentangan dari publik luas seperti kereta api cepat Jakarta-Bandung, pinjaman dana 3 bank BUMN dari China dan hutang Pemerintah yang jor-joran kepada asing. “Dimana DPR selama ini? Sepertinya DPR telah menjadi lembaga stempel kebobrokan Pemerintah, sementara publik hanya bisa menumpahkan kekesalannya di media, itupun dengan resiko dikriminalisasi,” sindirnya.

Terbaru menurut EWI adalah adanya rekomendasi dari Dewan Energi Nasional (DEN) untuk merevisi UU Minerba yang dianggap menghambat investasi dan minim explorasi. Gagasannya adalah akhirnya menghapus kewajiban smelter bagi pertambangan. Ferdinand menyatakan pihaknya mendapatkan informasi bahwa perwakilan Komisi VII DPR RI sudah rapat dengan Dirjen Minerba untuk memuluskan rencana tersebut.

“Negara ini sepertinya sudah takluk kepada kekuatan asing. Jangan-jangan, Freeport ada dibalik ini semua, dengan dihapuskannya kewajiban smelter maka Freeport tidak perlu lagi bangun smelter dan akhirnya bangsa kita tetap akan menjadi bangsa dungu yang dibodohi oleh Freeport,” paparnya.

Bagi EWI, hambatan investor di sektor tambang bukanlah masalah smelter, rendahnya explorasi atau UU Minerba sehingga harapannya DPR dan Pemerintah tidak perlu mencari cari alasan untuk memenuhi keinginan asing.

“Ini tidak boleh dilakukan, jika ingin merevisi UU Minerba justru harus memperkuat posisi negara, bukan semata melihat kepentingan bisnis dan uang, tapi jauh lebih penting kedaulatan dan kemandirian negara,” tegasnya.

Karena itu menurut Ferdinand pihaknya meminta Pemerintah dan DPR untuk menghentikan ide merevisi UU Minerba terlebih jika niatnya untuk menghapus kewajiban smelter. Baginya jangan sampai Indonesia menjadi bangsa jajahan yang mana SDAnya terus dikeruk asing dan sementara itu di sisi lain “mengemis” meminta royalti dinaikkan.

“Sampai kapan negara kita ini hanya jadi penonton di rumah sendiri? Presiden Jokowi harus bersikap konsisten terhadap janji-janjinya pada saat Pilpres. Jangan membangun monumen untuk diri sendiri dan mengabaikan kepentingan negara dan rakyat,” tandasnya.

(fh/bti)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular