JEMBER, CAKRAWARTA.com – Eskalasi ketegangan di Timur Tengah menyusul serangan terhadap infrastruktur vital di Teheran memunculkan kekhawatiran akan meluasnya konflik terbuka di kawasan tersebut. Di tengah situasi itu, Indonesia dinilai perlu kembali meneguhkan fondasi politik luar negerinya: politik bebas aktif.
Pengamat politik dari Centre of Local Economy and Politics Jember, Sapto Raharjanto, mengatakan dinamika global yang melibatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpotensi memperuncing instabilitas kawasan, termasuk memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza.
“Ketika eskalasi militer meningkat, perhatian dunia bisa teralihkan dari persoalan utama, yakni hak dan kemerdekaan bangsa Palestina. Di sinilah pentingnya Indonesia tetap konsisten pada politik bebas aktif,” kata Sapto di Jember, Minggu (1/3/2026) dini hari.
Menurut Sapto, politik bebas aktif bukan sekadar jargon diplomasi, melainkan amanat historis yang berakar kuat pada sikap Presiden pertama RI, Soekarno. Prinsip itu menegaskan bahwa Indonesia tidak menjadi satelit kekuatan besar mana pun, tetapi aktif memperjuangkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Sapto mengingatkan, Soekarno pernah menegaskan bahwa selama kemerdekaan Palestina belum diberikan kepada rakyatnya, selama itu pula Indonesia menentang penjajahan. Sikap tersebut, katanya, menjadi garis ideologis yang terus dijaga dalam dinamika politik nasional.
Ia mencontohkan polemik penolakan kehadiran tim nasional Israel U-20 pada Piala Dunia U-20 tahun 2023. Saat itu, sejumlah tokoh politik, termasuk Ganjar Pranowo, menyuarakan penolakan dengan alasan konsistensi terhadap dukungan Indonesia bagi Palestina.
“Peristiwa itu sering dipersepsikan sebagai pencampuran olahraga dan politik. Namun jika dilihat dari perspektif sejarah politik luar negeri Indonesia, sikap tersebut merupakan bentuk konsistensi terhadap amanat konstitusi dan warisan diplomasi Soekarno,” ujar Sapto.
Terkait inisiatif “Board of Peace” yang disebut-sebut didorong pemerintahan Trump, Sapto menilai Indonesia perlu bersikap cermat. Menurut dia, setiap upaya perdamaian harus tetap menjunjung peran lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta menghormati kedaulatan negara-negara yang terlibat konflik.
“Mendukung perdamaian bukan berarti menerima skema yang berpotensi menggeser otoritas multilateral ke tangan segelintir kekuatan. Indonesia harus tetap berpijak pada prinsip keadilan dan hukum internasional,” katanya.
Dalam situasi Teheran yang memanas dan Gaza yang terus dilanda krisis kemanusiaan, Sapto menilai suara Indonesia di forum global harus tetap tegas. Politik bebas aktif, menurut dia, bukan sikap netral pasif, melainkan keberanian mengambil posisi moral yang berpihak pada kemerdekaan dan perdamaian.
“Indonesia punya sejarah panjang sejak Konferensi Asia Afrika. Warisan itu menuntut kita untuk tetap menjadi jembatan bagi bangsa-bangsa yang tertindas,” ujar Sapto.
Ia menambahkan, dinamika kepemimpinan global bisa berubah, namun komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan sebagai hak segala bangsa tidak boleh goyah. Konsistensi itulah yang, menurut Sapto, akan menjaga martabat Indonesia di tengah pusaran konflik internasional.(*)
Editor: Abdel Rafi
