
Di antara Hari Jadi ke-81 Jawa Timur pada 12 Oktober dan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober, ada pemandangan yang terus berulang di berbagai tempat. Ribuan anak muda mengantre di bursa kerja, membawa map berisi ijazah, sertifikat, dan harapan.
Gerbang Jawa Timur memang sudah terbuka lebar, tetapi banyak arek muda masih berdiri di depannya, menunggu dipanggil. Delapan dekade lalu, arek-arek Suroboyo menentukan nasibnya sendiri dengan keberanian. Hari ini, nasib arek muda lebih sering ditentukan oleh pasar kerja yang tidak mereka pahami. Kegelisahan itu nyata, dan sudah saatnya kita membacanya dengan jujur.
Angka yang Menyembunyikan
Secara nasional, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,65% pada Mei 2026. Namun pada saat yang sama, pengangguran usia 15-24 tahun justru naik menjadi 17,37%, dari 16,36% pada Februari dan 16,26% pada November 2025. Angka total yang membaik menyembunyikan anak muda yang memburuk.
Badan Pusat Statistik juga mencatat 19,44% pemuda Indonesia pada 2025 tidak bersekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan, atau kira-kira satu dari lima. Di Jawa Timur, gambaran itu lebih tajam. Per Februari 2026, tingkat pengangguran tertinggi justru dialami lulusan perguruan tinggi, yakni 6,04%, disusul lulusan SMA 5,75%. Jumlah pekerja lulusan D4 hingga S3 bahkan turun dari 2,22 juta menjadi 1,90 juta dalam setahun. Di balik setiap persentase ada wajah anak petani yang menjadi sarjana pertama di keluarganya, lalu pulang kampung tanpa pekerjaan.
Mereka yang bekerja pun belum tentu aman. Sekitar 64% pekerja di Jawa Timur berada di sektor informal, tanpa kontrak yang jelas dan perlindungan yang memadai. Banyak anak muda masuk ke ojek daring, kurir, toko daring, dan pekerjaan lepas, bukan karena pilihan, melainkan karena pintu formal menyempit. Pemerintah patut diapresiasi karena menerbitkan Perpres 27/2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi digital pada awal Oktober ini.
Namun jika perlindungan hanya menyentuh pengemudi, dan tidak juga menjangkau kreator, pekerja lepas, dan pedagang daring, maka sebagian besar arek muda tetap bekerja tanpa jaring pengaman.
Tenggelam dalam Banjir Informasi
Di titik inilah, sebagai orang yang menekuni komunikasi sosial, saya melihat persoalan yang sering luput, yakni anak muda hidup di bawah tekanan informasi. Survei APJII 2026 mencatat 235,26 juta pengguna internet, atau 81,72% penduduk, dan generasi Z menjadi kelompok pengguna kecerdasan buatan paling aktif. Setiap hari mereka disuguhi kabar sukses orang lain, kursus instan, lowongan palsu, tawaran pinjaman daring, dan ramalan bahwa AI akan mengambil pekerjaan mereka.
Banjir informasi itu ternyata tidak selalu membuat mereka lebih siap, melainkan lebih cemas. Algoritma media sosial pun lebih sering memperkuat kecemasan daripada memberi arah, karena yang viral adalah yang dramatis, bukan yang bermanfaat. Mereka sulit membedakan peluang dari jebakan, dan sulit membedakan cita-cita dari tekanan untuk tampil berhasil.
Ironisnya, kegelisahan itu sebenarnya sudah mereka sampaikan, hanya tidak lewat saluran resmi. Ia muncul di media sosial, di tagar seperti #KaburAjaDulu yang sempat ramai, di jalanan, dan dalam keputusan merantau ke luar negeri. Masalahnya bukan anak muda diam, melainkan kita yang tidak mendengar.
Jim Macnamara, pakar komunikasi dari University of Technology Sydney, dalam kajiannya tentang arsitektur mendengar, menunjukkan bahwa organisasi dan pemerintah mencurahkan hampir seluruh energi komunikasinya untuk berbicara, bukan mendengar.
Realitas di lingkungan kita, lebih banyak penyelenggaraan sosialisasi program, seminar motivasi, dan festival kepemudaan yang ramai, tetapi jarang ada mekanisme yang memastikan suara anak muda benar-benar mengubah kebijakan.
Menemani, Bukan Menyuruh Antre
Karena itu, tugas kita bukan menyuruh anak muda antre lebih sabar di depan gerbang, melainkan menemani mereka melewatinya. Pertama, Jawa Timur perlu data pemuda yang terpilah per kabupaten/ kota, mencakup pengangguran usia muda, NEET, dan pekerja informal, lalu membukanya ke publik.
Kedua, SMK dan kampus harus bermitra dengan industri, termasuk perusahaan yang ikut dalam misi dagang Pemprov, melalui magang berbayar dan kurikulum bersama.
Ketiga, kampus, pesantren, dan komunitas perlu menjadi ruang literasi informasi dan AI, agar anak muda mampu memilah peluang dari jebakan.
Keempat, dan ini yang paling mendesak, perbankan daerah harus hadir. Bank Jatim sudah menyalurkan KUR dengan plafon hingga Rp500 juta, tetapi syaratnya usaha minimal berjalan enam bulan. Bagi arek muda yang baru memulai, syarat itu justru menjadi gerbang yang tertutup.
Saya mengusulkan Bank Jatim, bersama Jamkrida Jatim, memberi garansi usaha anak muda dengan penjaminan kredit bagi wirausaha pemula yang sudah lolos pendampingan kampus, pesantren, atau inkubator. Opsi ini jauh lebih baik daripada membiarkan mereka berutang pada pinjaman daring berbunga tinggi.
Garansi itu tidak cukup berupa uang, tapi mereka perlu disertai pendampingan pembukuan, pemasaran digital, dan akses ke pasar, termasuk lewat misi dagang. Sebagai bank milik daerah, Bank Jatim punya alasan kuat untuk mengambil peran ini, karena nasabah masa depannya adalah anak-anak muda hari ini.
Kelima, dengarkan anak muda secara sungguh-sungguh. Bentuk forum pemuda di tingkat provinsi dan kabupaten yang usulannya wajib dijawab dalam perencanaan anggaran, lalu laporkan kembali apa yang sudah dan belum dilakukan. Mendengar tanpa tindak lanjut hanya akan menambah satu lagi kekecewaan. Anak muda tidak butuh dipuji di panggung, tetapi dilibatkan sejak tahap merancang. Jika anak muda merasa didengar, dan pada saat yang sama mendapat jalan nyata untuk mandiri, maka kegelisahan dapat berubah menjadi energi.
Bonus demografi tidak datang dua kali. Anak muda tidak meminta dimanjakan; mereka hanya meminta ditemani. Jika hari ini anak muda dibiarkan antre tanpa kepastian, kelak Jawa Timur akan kehilangan generasi yang seharusnya menjadi penggeraknya. Hari Jadi ke-81 dan Sumpah Pemuda adalah saat yang tepat untuk menyampaikan pesan bahwa gerbang Jawa Timur bukan hanya terbuka, tetapi juga dijaga agar anak mudanya bisa berjalan masuk, dan dengan langkah pasti menuju masa depan yang prospektif. Semoga. (*)
SUKO WIDODO
Dosen Departemen Komunikasi FISIP, Universitas Airlangga dan Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi
Indonesia (ISKI) Jawa Timur








