JAKARTA – Anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Dailami Firdaus menyatakan bahwa Pemerintahan Jokowi-JK memberikan kado awal tahun yang sangat luar biasa. Kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) dinilai tidak tepat sehingga harus dibatalkan.
Kenaikan TDL dan BBM ini muncul di saat yang sangat tidak tepat. Hal ini menurut Bang Dailami -sapaan akrab Dailami Firdaus- terlihat dari berbagai indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah.
“Rakyat masih sulit secara ekonomi, angka pengangguran justru makin tinggi, lapangan pekerjaan kurang dan ditambah dengan jumlah usia produktif selalu meningkat, belum lagi daya beli masyarakat masih rendah dan cenderung turun. Harusnya Pemerintah melihat kondisi masyarakat secara utuh dan dengan mata hati, jangan melihat hanya dari sisi kebutuhan versi pemerintah saja,” ujar Bang Dailami, Kamis (5/01/2017) malam.
Dengan kondisi perekonomin yang masih lesu, Bang Dailami menegaskan seharusnya Pemerintah memberi kesejukan dengan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan bukannya makin menyusahkan.
“Jelas kebijakan ini sangat tidak adil dan akan menambah beban masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, untuk kenaikan TDL, jangan karena memakai daya 900 VA dianggap mampu semua. Karena penguna atau pelangan dengan daya listrik 900 VA kurang lebihnya sekitar 18,9 juta pelangan. Bang Dailami khawatir ketika terjadi kenaikan TDL, akan berimbas pada munculnya rumah tangga tidak mampu yang baru atau menurunkan nilai ekonomi dan daya beli suatu keluarga.
Sebagai senator khususnya mewakili ibukota, dirinya justru mendesak Pemerintah untuk menyegarkan kondisi perekonomian tanah air terlebih dahulu, menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan pembinaan pada rakyat serta mempersiapkan segala hal yang akan berdampak dan berkaitan dengan kebijakan yang memang bila teryata menaikan BBM dan TDL adalah solusi terakhir atau memang pemerintah sudah tidak punya lagi jalan keluar yang pro rakyat.
“Namun, apabila tetap dinaikkan dalam kondisi seperti ini, jelas-jelas ini menjadi kado pahit dari Pemerintah diawal tahun 2017 bagi masyarakat. Dan ini sangat saya sayangkan,” pungkasnya.
(bm/bti)
