JAKARTA – Ijin ekspor PT Freeport yang kembali diperpanjang mendapatkan banyak kritikan dari publik. Apalagi sebelumnya, pemerintah bahkan sampai level Presiden Joko Widodo seolah sangat serius akan tegas pada Freeport jika beberapa syarat tidak dipenuhi. Salah satu kritik itu datang dari Ferdinand Hutahaean, Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI).
“2 hari lalu kita sangat mengapresiasi tinggi atas keberanian kementrian ESDM sebagaimana diumumkan oleh Dirjen Minerba yang menangguhkan dan tidak memperpanjang ijin ekspor konsentrat Freeport dengan alasan bahwa Freeport belum melakukan kewajibannya sesuai MOU Antara Freeport dengan Indonesia. Namun sangat mencengangkan ketika pada hari ini (Selasa,28/7) Dirjen Minerba kembali melakukan pengumuman bahwa Rekomendasi Ijin Ekspor konsentrat Freeport diperpanjang selama 6 bulan kedepan,” ujar Ferdinand pada wartawan di Jakarta, Rabu (29/7).
Pihaknya bahkan sangat terkejut karena Freeport malah diberikan keringanan berupa penurunan biaya keluar. Menurutnya, itu sangat mengejutkan karena selama ini Freeport disebut telah melanggar Undang-Undang Minerba.
“Freeport ini telah UU Minerba kok malah diberikan bonus penurunan bea keluar dari 7.5% menjadi 5%. Ini menginjak dan tidak menghargai hukum kita. Bukannya dihukum malah diberi bonus. Ada apa dengan pemerintah ini? apakah selamanya bangsa kita akan jadi bangsa pengecut didepan asing?” tanya Ferdinand dengan penuh keheranan.
Ferdinand menambahkan, Freeport selama ini telah merepot Indonesia karena sudah bertahun-tahun proses pembangunan smelter tidak jelas nasibnya.
“Malah kementerian ESDM mengumumkan progres smelter di Gresik sudah mencapai 11%. Jika dalam 1 tahun cuma 11% artinya Freeport 10 tahun untuk selesaikan. Ini jelas penipuan dan pembodohan,” tegasnya.
Pihak EWI mendesak Presiden Joko Widodo dan Mentri ESDM, Sudirman Said untuk bertindak lebih tegas kepada Freeport. Karena menurut pihaknya sebelum ini perintah presiden jelas bahwa Freeport harus meemberikan nilai lebih bagi Papua dan Indonesia serta percepatan pembangunan smelter.
“Ini ada apa? siapa yang bermain dan menjadi antek/komprador Freeport didalam pemerintahan? Sebaiknya jika menjadi pejabat di Indonesia, ya harus mengabdi pada Indonesia bukan mengabdi pada asing. Kami sarankan kepada siapapun pejabat yang menghianati negara ini sebaiknya mundur dan silahkan berbisnis, jangan jadi pebisnis sekaligus jadi pejabat,” pungkasnya. (fh/bti)
