Sunday, April 14, 2024
HomeGagasanMembaca (Kembali) Insiden Tolikara Papua

Membaca (Kembali) Insiden Tolikara Papua

IMG_20150728_213114

Insiden Tolikara di Papua pada 17 Juli 2015 kemarin adalah peristiwa publik yang berskala nasional, bahkan bisa menjadi skala internasional. Mengingat insiden pembakaran masjid, kios dan rumah penduduk yang terjadi pada hari yang bersamaan dengan hari raya pengampunan Umat Islam setelah 1 bulan menjalani ibadah puasa. Insiden yang bermula dengan terbitan surat edaran GIDI pada 11 Juli 2015, yang isinya terdapat sejumlah larangan bagi Umat Islam yang ada di Tolikara. Larangan menggunakan toa (speaker), menggunakan jilbab bagi perempuan, dan melakukan shalat Idul Fitri harus di luar Tolikara. Tentu insiden ini cukup menggemparkan khususnya bagi masyarakat Muslim Indonesia, mengganggu rasa kebangsaan Umat Islam yang mayoritas di Indonesia. Apalagi sebagai negara dengan ideologi Pancasila dan konstitusi (UUD 1945) Indonesia menjamin kebebasan umat beragama menjalan ajaran agamanya. Apalagi insiden tak pantas ini terjadi di tanah Papua yang seringkali mencuatkan isu-isu yang pada akhirnya mengundang perhatian publik Internasional. Olehnya sangat wajar bila insiden Tolikara yang secara permukaan melabelkan isu agama ini mendapat beragam respon oleh para pihak yang memiliki hubungan terutama tokoh Islam dan tokoh lintas agama.

Namun disisi lain persoalan Tolikara, tidak otomatis harus disimpulkan sebagai insiden ketegangan antar umat beragama atau SARA. Mengingat secara sosio-historis, persoalan agama, keberagamaan dan relasi harmonis antar umat beragama telah menjadi fenomena inheren yang telah terakulturasi dalam kesadaran masyarakat Papua. Setidaknya, sepanjang pemahaman saya, hanya ada dua bentuk konflik yang bersifat permanen, yaitu konflik sosial horizontal antar etnik, penduduk setempat dengan pendatang Bugis, Buton dan Makasar (BBM), fenomena ini biasanya dipicu oleh kesenjangan sosial dan ekonomi. Hal ini lumrah karena faktanya warga BBM ini biasanya lebih menguasai sumber perekonomian, dibandingkan dengan warga lokal asli Papua. Selain itu bentuk konflik kedua adalah konflik vertikal antar warga asli Papua (OPM) dengan fihak aparat keamanan. Dengan begitu insident pembakaran Masjid Baitul Muttaqin di Tolikara-Papua, bukan isu fundamental, melainkan sekedar sasaran antara. Dibalik ini terdapat isu-isu lain yang mendasari.

Oleh sebab itu, insiden Tolikara hanya perpindahan isu, dari istana di Jakarta ke Tolikara di Papua. Sudah sekitar 8 bulan kepemimpinan Jokowi-JK, dan kabinetnya belum memberikan jawaban terhadap permasalahan pembangunan bangsa sebagaimana tertuang dalam Program NawaCita yang disampaikan selama kampanye pilpres pada 2014 lalu. Saat ini rakyat menagih janji-janji tersebut yang terlihat melenceng meskipun pemerintahan baru berjalan belum setahun lamanya. Dalam konteks ini, istana dianggap sebagai sumber masalah karena dianggap tidak sanggup mengeksekusi kebijakan-kebijakan produktif yang berorientasi menyejahterakan rakyat. Dalam perjalanan pemerintahan selama ini, justru Jokowi menandatangani Perpres yang tidak mempedulikan rakyat, membentuk kabinet yang tidak profesional dan kurang cukup kompetitif di tengah situasi global yang kian kompleks. Wajah kabinet yang dinamai Kabinet Kerja justru terlihat sebagai representasi wajah partai pendukung dimana saat kampanye dijanjikan tidak berbagi kekuasaan. Kondisi ini diperparah dengan pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,7%, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang makin tinggi, PHK terjadi di mana-mana. Ironisnya, Indonesia justru mengimpor ribuan tenaga kerja asing dari Cina. Akibat akumulasi permasalahan itulah menyebabkan istana dianggap sebagai sumber utama kerumitan kebangsaan.

Peralihan dari istana Jakarta ke Tolikara Papua ini bisa menjadi benar dan sangat benar. Pertama, Presiden Joko Widodo justru berlebaran di Aceh tidak di istana, pejabat tinggi berwewenang tidak sama argumentasinya ketika menjeskan soal insiden Tolikara. Dimana polisi dan peran aparat inteljen dalam kasus insiden Tolikara sehingga terkesan kecolongan? Tidak mungkinkah Presiden, Wakil Presiden dan pejabat tinggi lainnya tidak tahu perkembangan di Tolikara? Sementara surat edaran sudah keluar beberapa hari sebelum lebaran. Di sinilah kelihatan ada semacam pembiaran terhadap upaya pencederaan (umat) Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia.

Bila insiden Tolikara ini tidak ditangani secara serius maka akan berkembang ke mana-mana, rakyatpun panik dan saling menghakimi. Lantas terjadilah konflik horizontal yang masif. Di istana nampaknya aman-aman saja. Inilah Presiden Joko Widodo yang telah menjadikan dirinya, kabinetnya, dan istana menjadi beban bagi rakyat. Apakah ini menjadi kode atau tanda-tanda akan ‘berakhirnya” kekuasan Joko Widodo?

M. Harun Al-Rasyid

Direktur Istana Watch

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular