JAKARTA – Demo besar-besaran mengkritik pemerintahan Jokowi-JK kembali terjadi hari ini, Senin (16/11) di depan gedung DPR/MPR. Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Tarik Mandat (ATM) tersebut menilai pemerintahan Jokowi-JK dalam setahun berkuasa makin menunjukan ketidakberpihakannya kepada rakyat dan konsisten memperlihatkan dirinya lebih memihak asing dan aseng dengan arah kebijakan kebijakannya yang sangat liberal di berbagai sektor. Demikian disampaikan oleh Karman BM, Presidium ATM kepada cakrawarta.com di Jakarta, Senin (16/11) sore.
“Contoh nyatanya pemerintah menolak untuk mengumumkan nama-nama 17 perusahaan besar dengan penanaman modal asing yang telah menjadi tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan gambut. Meski sudah berbilang bulan puluhan juta rakyat di Sumatera, Kalimantan terkena dampak dan kerugian yang sengat besar bahkan korban nyawa dan penyakit menahun yang menimbulkan efek genosida satu generasi,” papar Karman.
Tokoh yang juga merupakan Ketua Umum PP GPII tersebut juga mencontohkan saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu, Jokowi kemudian tunduk pada keinginan AS untuk terlibat dalam perdagangan bebas dengan USA dengan membawa Indonesia untuk masuk dalam skema Trans Pasific Partnership (TPP).
“Ini jelas menunjukan rezim leberalis ini menggadaikan kedaulatan negara kepada asing,” tegas Karman.
Karman menambahkan, kasus terakhir yang menambah derita dan kekecewaan publik adalah dugaan kuat seperti yang dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said bahwa telah terjadi upaya kongkalikong yang dilakukan oleh unsur legislatif dengan perusahaan tambang emas terbesar di Papua, PT Freeport.
“Ini semua menunjukan bahwa pengelola negara ini baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif telah salah urus dan terjadi malpraktik dalam pelaksanaannya,” imbuhnya.
Saat demonstrasi, ATM berupaya menyadarkan publik bahwa sudah saatnya semua kekuatan rakyat, mahasiswa, pelajar, pemuda untuk berhimpun diri, mengorganisir kembali dirinya untuk bersama sama melakukan tugas sejarahnya, merebut masa depannya dari pemerintahan komparador asing dengan melakukan perubahan secara menyeluruh alias revolusi total.
“Tuntutan kami dalam aksi kali ini adalah kembali ke UUD 1945 pra amandemen, menggelar Sidang Istimewa MPR, tarik mandat Jokowi-JK dan segera nasionalisasi aset aset asing termasuk PT Freeport,” pungkasnya.
(bti)
